Shelter Setelah Idul Fitri

Pemprov DKI Jakarta dan PT KAI menyusun kesepakatan penanganan lahan Kampung Bandan setelah kebakaran 11 Mei lalu. Warga terdampak dijanjikan shelter setelah Idul Fitri.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Warga berupaya memadamkan api saat kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Kampung Bandan, Pademangan, Jakarta Utara, Sabtu (11/5/2019). Berdasarkan data terakhir Dinas PRKP DKI, Rabu (30/5/2019), ada 262 keluarga kehilangan tempat tinggal. Lokasi kebakaran sebagian berada di lahan milik PT KAI di dekat Stasiun Kampung Bandan dan pelintasan kereta api.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Kereta Api Indonesia kini tengah menyusun poin-poin kesepakatan penanganan setelah kebakaran 11 Mei yang melanda lahan PT KAI di Kampung Bandan, Ancol, Jakarta Utara, yang dihuni ratusan keluarga. DKI akan diwakili Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya.

Sambil menunggu kesepakatan ditandatangani, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI bertugas membangun shelter atau hunian sementara bagi warga terdampak kebakaran.

”Kesepakatan yang kita bahas ini akan menjadi payung hukum bagi kerja sama antara Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan PT KAI. Ini belum ditandatangani. Setelah MoU ini ditandatangani, akan dilanjutkan dengan perjanjian kerja sama antara Sarana Jaya dan PT KAI business to business (b to b),” kata Premi Larasari, Kepala Biro Tata Pemerintahan Pemprov DKI Jakarta, Rabu (29/5/2019).

Bersamaan dengan pembahasan itu, pemprov bisa memanfaatkan sementara lahan di Kampung Bandan untuk shelter korban kebakaran. Kepala DPRKP DKI Kelik Indriyanto menjelaskan, sesuai rapat sebelumnya, DPRKP bertugas membangun shelter.

”Jangka panjang b to be, Sarana Jaya dengan PT KAI apakah nanti pembangunan rumah susun dan sebagainya. Dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) nanti survei sosialnya. Yang menjadi tugas kami membangun shelter. Nanti permanennya sesuai survei sosial itu,” jelas Kelik.

Adapun shelter yang akan dibangun 262 unit untuk 262 keluarga. Kelik menjelaskan, jumlah unit yang akan dibangun adalah berdasarkan pendataan yang sudah dilakukan. Jumlah itu berkurang dari sebelumnya, yaitu 450 keluarga.

Untuk keperluan pembangunan, di tahap awal DPRKP akan melakukan lelang dan pemberesan ataupun pembersihan lahan. Kalau tahap pembersihan lahan selesai, DPRKP siap melelang pembangunan. Shelter direncanakan selesai dalam dua bulan.

Saat ini sudah ada warga yang kembali membangun rumah, DPRKP menyarankan warga untuk berhenti membangun. ”Itu tugas wali kota utara untuk sosalisasi,” jelas Kelik.

Lahan parkir kereta

Dalam pertemuan Rabu itu, PT KAI setuju pemanfaatan lahan bersama. Menurut Kelik, karena PT KAI juga membutuhkan lahan untuk perpanjangan stabling atau tempat parkir kereta.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Kawasan Depo Kereta Kampung Bandan, Jakarta Utara, Kamis (30/3/2019).

”PT KAI butuh perpanjangan stabling untuk perkembangan deponya. Kabarnya sudah ada rancangan detil teknis. Intinya nanti kerja sama Sarana Jaya dengan PT KAI, supaya nanti nyambung desainnya antara yang mau dibangun KAI dan Sarana Jaya,” jelas Kelik.

Hunian vertikal

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara memastikan warga terdampak kebakaran di Kampung Bandan akan mendapatkan permukiman baru dengan bentuk vertikal. Namun, pemkot menjamin desain bangunan dibahas terlebih dahulu dengan warga.

”Desainnya kami harus tanya kepada yang mau dibangunkan, maunya bagaimana karena Pak Gubernur (Gubernur DKI Anies Baswedan) meminta harus ada kolaborasi antara penghuni dan kami dari awal,” ucap Wakil Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim.

Desainnya kami harus tanya kepada yang mau dibangunkan, maunya bagaimana karena Pak Gubernur (Gubernur DKI Anies Baswedan) meminta harus ada kolaborasi antara penghuninya dan kami dari awal.  (Ali Maulana Hakim)

KOMPAS/JOHANES GALUH BIMANTARA

Wakil Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim, Selasa (26/3/2019), di Jakarta Utara.

Diskusi awal pemprov dengan warga Kampung Bandan dalam merumuskan desain permukiman dikenal sebagai rencana tindak warga (community action plan/CAP). Jika CAP sudah selesai dan desain yang disetujui warga sudah didapatkan, proses berlanjut ke implementasi (collaborative implementation program/CIP) serta monitoring dan evaluasi.

Diskusi dengan warga akan dimulai segera setelah Idul Fitri, Juni nanti.