Strategi Menyatukan Kembali Masyarakat yang Terpolarisasi

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Suasana kerusuhan peserta aksi penolak hasil pemilu di depan Kantor Bawaslu RI di Jalan MH Thamrin hingga Jalan Abdul Muis, Jakarta, Rabu (22/5/2019). Aksi berakhir ricuh saat peserta aksi melakukan pelemparan ke pasukan pengaman.

JAKARTA, KOMPAS – Perhelatan Pemilu 2019 telah membuat sekat-sekat dan polarisasi di tengah masyarakat Indonesia. Berdasarkan kenyataan tersebut, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Konstitusional menyiapkan sejumlah strategi untuk merajut kembali persatuan dan kesatuan masyarakat.

Aliansi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Konstitusional (AMS-UKP) diisi 856 orang relawan yang mayoritas merupakan aktivis dan kalangan profesional. Aliansi ini aktif sejak beberapa bulan lalu, dan bertujuan mengawal proses Pemilu 2019 bisa diterima semua pihak hingga Presiden baru dilantik pada Oktober 2019.

Penanggung jawab tunggal AMS-UKP Haidar Alwi, Jumat (31/5/2019), mengatakan, perkembangan politik di era digital saat ini menyebabkan politik post truth berbasis fakta sosial di masyarakat menjadi fenomena sosial dalam proses demokrasi.

Politik post truth ini, kata Haidar, membenarkan semua cara untuk mencapai tujuan. Akibatnya, perpecahan di tengah masyarakat terjadi selama proses pemilu digelar.

KOMPAS/I GUSTI AGUNG BAGUS ANGGA PUTRA

Aliansi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Konstitusional, Jumat (31/5/2019) petang di Jakarta, mengumumkan pernyataan sikap terkait polarisasi yang terjadi di tengah masyarakat pascaperhelatan Pemilu 2019. Aliansi ini menyiapkan sejumlah strategi untuk merajut kembali ikatan kebangsaan

Terlebih lagi, menurut Haidar, ada kelompok-kelompok yang berperan sebagai pembisik peserta pemilu untuk mendelegitimasi hasil pemilu. Kelompok itu, kata dia, tidak rela jika Jokowi kembali terpilih sebagai Presiden untuk kedua kalinya.

Oleh sebab itu, AMS-UKP mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama mengatasi setiap penajaman berbagai perbedaan sikap dalam mendukung masing-masing calon presiden.

“Kami akan melakukan aksi-aksi konkret. Agar Pemilu 2019 ini bisa diterima semua pihak. Memang tidak ada pemilu yang sempurna 100 persen. Tapi itu tidak bisa menjadi alasan untuk mendelegitimasi hasil pemilu,” kata dia di Jakarta.

KOMPAS/I GUSTI AGUNG BAGUS ANGGA P

Penanggung jawab tunggal Aliansi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Konstitusional Haidar Alwi

Dua strategi

AMS-UKP merancang sejumlah rencana aksi. Anggota AMS-UKP Sastro Al Ngatawi menjelaskan, secara garis besar strategi yang akan dilakukan AMS-UKP dalam waktu dekat ada dua yang meliputi strategi below the line dan above the line.

Strategi below the line dilaksanakan dengan menggelar gerilya kebangsaan. Sastro akan mengerahkan anggota AMS-UKP untuk menyambangi kelompok yang berseberangan satu sama lain.

“Anggota aliansi memanfaatkan keahlian mereka di masing-masing bidang sebagai instrumen untuk bergerilya merajut kembali ikatan yang terkoyak,” ujarnya.

Adapun strategi above the line diterjemahkan dengan melobi elite-elite politik agar sesegera mungkin melakukan rekonsiliasi. Kendati KPU telah mengumumkan hasil rekapitulasi nasional, baik calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto belum melangsungkan pertemuan untuk mencairkan suasana.

Selain itu, strategi above the line dieksekusi dengan membuat konten-konten di media sosial yang bertujuan memperkuat legitimasi pemilu.