JAKARTA, KOMPAS – Calon ketua umum KONI Pusat periode 2019-2023 harus mampu memimpin dan mengelola lembaga itu sehingga problem gaji pegawai yang menunggak berbulan-bulan tidak terulang. Calon juga harus bisa menjalin kerja sama dengan Kemenpora, KOI, dan induk organisasi cabang olahraga untuk pembinaan atlet jangka panjang.
Pengamat olahraga sekaligus mantan Ketua Komisi Bisnis KONI Pusat periode 1995-2002, Fritz E Simanjuntak, mengatakan, ada tiga kriteria utama yang dibutuhkan untuk memimpin KONI Pusat. Pertama, calon ketua umum harus mampu membangun sinergi dengan Kemenpora, KOI, dan induk organisasi cabang olahraga untuk pembinaan atlet.
Kedua, calon ketua umum juga harus mampu mengelola lembaga dengan mengoptimalkan sumber dana dari pemerintah, sponsor, dan iuran anggota. ”Komposisi sumber dana ideal adalah 50 persen dari pemerintah, 40 persen dari sponsor, dan 10 persen dari iuran anggota. Jadi, tidak mengandalkan 100 persen dari kucuran dana pemerintah,” ujarnya di Jakarta, Senin (3/6/2019).
Ketiga, calon juga harus bisa menunjukkan kesungguhan untuk memastikan kesejahteraan karyawan. Tunggakan gaji berbulan-bulan yang dialami 104 karyawan KONI Pusat di bawah Ketua Umum Tono Suratman tidak boleh terjadi lagi. ”Calon ketua umum harus memberi uang garansi Rp 1 miliar. Apabila tidak digunakan, uang itu bisa diambil kembali di akhir masa jabatan,” ujar Fritz.
Fritz menjelaskan, posisi Ketua Umum KONI Pusat memang diminati karena banyak tokoh-tokoh negeri ini ingin menunjukkan pengabdiannya untuk olahraga. “Posisi ini juga bisa dipakai sebagai panggung non-politik yang punya dampak ke aspek lainnya, seperti politik, kedudukan sosial, dan meningkatkan personal branding. Apabila calon ketua umum betul-betul ingin membangun olahraga, maka harus bisa menunjukkan komitmen untuk mencari dana pembinaan olahraga,” katanya.
Pencalonan
Kemarin, Muddai Madang mengumumkan dirinya maju sebagai calon Ketua Umum KONI Pusat periode 2019-2023. Pengalaman menjabat dua periode Ketua KONI Sumatera Selatan, Ketua Panitia Pelaksana Islamic Solidarity Games Palembang 2013, dan Ketua Kontingen Indonesia di Asian Beach Games Phuket 2014 dinilai menjadi modal berharga untuk memimpin KONI Pusat.
Pengusaha itu juga berjanji akan menjamin kesejahteraan atlet dan karyawan KONI Pusat. ”Idealnya anggaran memang tidak mengandalkan pemerintah. Kami akan kerja sama dengan sponsor-sponsor. Atlet juga harus diberdayakan sebagai daya tarik mendatangkan sponsor,” kata Muddai melalui telepon dari Mekkah, Arab Saudi.
Juru Bicara Tim Pemenangan Muddai Madang, Raja Parlindungan Pane, mengatakan, Muddai Madang sudah mendapat dukungan dari cabang olahraga dan KONI provinsi. “Berdasarkan aturan, calon ketua harus didukung 21 cabang olahraga dan 10 KONI daerah. Sekarang sudah banyak yang mendukung,” katanya.
Wakil Ketua KONI Pusat Suwarno mengatakan, pemilihan Ketua Umum KONI Pusat masa jabatan 2019-2013 menurut rencana akan dilakukan pada awal Juli. Dari perbincangan dengan Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman, diharapkan pemimpin baru bisa memastikan pembinaan olahraga dilaksanakan secara berkesinambungan. ”Jangan sampai program yang sudah dicanangkan tidak berlanjut,” katanya.
Terkait kabar pencalonan dirinya sebagai ketua umum, Suwarno mengaku masih menunggu petunjuk dari Tono. ”Sebagai anak buah, saya harus loyal terhadap pimpinan,” katanya. (DNA)