Silaturahmi Jokowi-Prabowo Diharapkan Menjadi Contoh bagi Warga

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Capres 01 Joko Widodo (kedua dari kiri) berbicara dengan capres 02 Prabowo Subianto (kedua dari kanan) menjelang Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019 di kompleks Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Minggu (23/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS — Silaturahmi antartokoh nasional diharapkan menjadi teladan dan mempererat hubungan para elite politik, yang selanjutnya dapat merekatkan hubungan antarwarga. Itu sebabnya, silaturahmi antara calon presiden nomor urut 01 Jokowi Widodo dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto diharapkan terjadi di dalam momen Idul Fitri ini.

”Lebaran ini momen yang tepat untuk merajut kembali persahabatan dan persaudaraan di antara kedua putra terbaik bangsa. Tentu kita semua berharap jangan sampai momen ini terlewatkan begitu saja,” ujar profesor riset bidang politik dan pemerintahan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lili Romli, Kamis (6/6/2019) di Jakarta.

Dalam hal ini pun, para elite politik diharapkan dapat betul-betul memisahkan antara pertemuan yang bertujuan silaturahmi dan pertemuan untuk membahas politik. ”Jangan memaknai setiap pertemuan akan berujung pada persoalan politik,” katanya.

Menurut Romli, baik Jokowi maupun Prabowo harus menunjukkan kepada masyarakat bahwa meski ada perbedaan dalam persoalan politik, persaudaraan harus tetap terjalin. Sebab, tali persaudaraan tidak akan memengaruhi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutuskan hasil sengketa Pemilu 2019 pada 28 Juni mendatang.

Baca juga: Dorong Rekonsiliasi Pascapilpres Terus Muncul

Sebagai catatan, upaya rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo setidaknya bergulir tak lama setelah pemungutan suara Pemilu 2019 pada 17 April. Sejak itu, lobi politik terus dilakukan, sudah ada dua utusan dari Jokowi yang diminta bertemu Prabowo.

Pertama, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang diutus menyampaikan pesan Jokowi pada 21 April 2019, tetapi pertemuan itu tidak kunjung terealisasi. Setelah itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang bertemu secara langsung dengan Prabowo pada 23 Mei 2019.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat seusai pertemuan di Rumah Dinas Wakil Presiden, Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (23/5/2019) malam. Pertemuan itu salah satunya membahas situasi terkini setelah pengumuman hasil Pemilu 2019.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Johnny G Plate menyampaikan, upaya pertemuan yang bertujuan silaturahmi terus diupayakan. Secara khusus, silaturahmi diharapkan terjadi dalam waktu dekat, setidaknya sebelum putusan MK.

”Memang silaturahmi itu bisa kapan pun dilakukan. Namun apabila setelah putusan MK baru bertemu, konteksnya sudah berbeda. Itu hanya akan menjadi pertemuan biasa, tanpa adanya implikasi politik, khususnya dalam hal mendinginkan masyarakat,” katanya.

Baca juga: Komunikasi Politik Semakin Baik

Johnny juga menegaskan, menunggu hasil putusan MK dengan silaturahmi sama sekali tidak ada hubungannya. Menurut dia, silaturahmi tidak akan sedikit pun mengubah atau mempengaruhi putusan MK.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Spanduk ajakan menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang belum jelas terpasang di Kemanggisan, Jakarta Barat, Jumat (3/5/2019). Spanduk seperti ini bertebaran di sejumlah lokasi untuk mengajak menjaga perdamaian setelah pemilu serentak yang baru saja digelar.

Terkait pertemuan kedua negarawan, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyampaikan, silaturahmi itu memang tidak boleh terputus. Semua umat harus tetap menjaga hubungan antarmanusia dengan baik.

”Namun, kami masih berada dalam satu fase proses MK dan kami berharap MK bisa mendengarkan apa yang menjadi tuntutan dari tim hukum yang sekarang sedang mengajukan bukti dari kecurangan selama Pemilu 2019,” kata Fadli.

Menurut Fadli, pertemuan antara Jokowi dan Prabowo belum dapat dipastikan kapan, apakah sebelum atau sesudah putusan MK. ”Yang pasti pertemuan itu akan terjadi pada waktunya nanti,” ucapnya.