Anggaran Subsidi Rumah Berpotensi Habis Sebelum Akhir Tahun
Anggaran subsidi rumah diperkirakan habis sebelum akhir tahun 2019. Sementara Badan Pengelola Tapera yang diharapkan bisa ambil bagian belum beroperasi penuh tahun ini.
Oleh
Norbertus Arya Dwiangga Martiar
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS – Anggaran subsidi rumah diperkirakan habis sebelum akhir tahun 2019. Sementara Badan Pengelola Tapera yang diharapkan bisa ambil bagian belum beroperasi penuh tahun ini.
Tahun ini, pemerintah menganggarkan dana untuk pembiayaan 68.000 unit rumah berskema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP, jauh lebih rendah dari usulannya yang mencapai 150.000 unit. Sementara anggaran subsidi selisih bunga hanya dialokasikan untuk 100.000 unit atau lebih rendah dari alokasi tahun lalu yang mencapai 225.000 unit.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Eko Djoeli Heripoerwanto di Jakarta, Kamis (6/6/2019) menyatakan, alokasi FLPP dianggarkan lebih sedikit karena pemerintah berasumsi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) beroperasi penuh tahun ini.
Keberadaannya diharapkan bisa ambil bagian dalam pembiayaan perubahan.
Akan tetapi, lembaga yang dibentuk sesuai amanat Undang-undang 4/2016 tentang Tapera itu belum bisa beroperasi penuh. Saat ini BP Tapera tengah menyiapkan organisasi dan model bisnis terkait pengumpulan, pemupukan, dan pemanfaatan dana.
Eko menambahkan, pemerintah sudah melihat kemungkinan kurangnya anggaran FLPP. "Oleh karena itu dalam waktu dekat kami akan coba mengusulkan apakah dimungkinkan menambah anggaran, tetapi keputusannya tetap di Kementerian Keuangan," kata Eko.
Anggaran FLPP diusulkan ditambah jadi 150.000 unit atau sesuai usulan semula. Artinya, anggaran FLPP diusulkan ditambah Rp 5,1 triliun menjadi sekitar Rp 10 triliun.
Permintaan tinggi
Direktur Komersial Bank Tabungan Negara (BTN) Budi Satria menyebutkan, permintaan rumah subsidi pada triwulan I-2019 di BTN tumbuh 22 persen, terutama dari pembeli untuk rumah pertama. Sampai saat ini, BTN masih melayani akad kredit dengan alokasi yang ada.
Jika permintaan tetap tinggi, seperti di triwulan I-2019, alokasi yang ada di BTN diperkirakan habis pada Agustus 2019. “Kalau kami tentu maunya ada tambahan anggaran,” kata Budi.
Secara terpisah, Ketua Umum Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan (Himperra) Endang Kawidjadja berpandangan, terbatasnya anggaran akan membuat target pemerintah dalam Program Sejuta Rumah tidak sesuai target. Pemerintah menargetkan pembangunan hunian atau rumah meningkat jadi 1,25 juta unit tahun ini.
Di sisi lain, lanjut Endang, pemerintah meminta pengembang membangun rumah subsidi secara maksimal. Jika pasokan melimpah, sementara subsidi rumah terbatas, pengembang akan dirugikan. “Kami diminta berproduksi secara maksimal, tetapi (soal) sarana, kelihatannya kurang,” kata Endang. (NAD)