JAKARTA, KOMPAS – Perwakilan cabang olahraga berharap ada sinergi kebijakan Kemenpora, KONI, dan KOI, dalam mendukung prestasi atlet jangka panjang. Selain itu, calon Ketua KONI juga harus kreatif mencari anggaran agar tidak tergantung dengan kucuran dana pemerintah.
Mantan atlet judo nasional yang kini Ketua Umum Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Sambo Indonesia (PP Persambi) menuturkan harus ada komunikasi yang baik antara Kemenpora, KONI, dan KOI, untuk menerapkan kebijakan olahraga.
Krisna Bayu menilai, aturan menurunkan 60 persen atlet yunior dan 40 persen atlet senior di SEA Games 2019 cukup baik. “Tetapi, karena tak ada komunikasi antara Kemenpora, KONI, dan KOI, untuk menetapkan jenjang kejuaraan, maka aturan itu sulit tercapai,” tuturnya.
Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Indonesia Jetsport Boating Association (PP IJBA) Rinaldi Duyo mengatakan, kebijakan olahraga yang dibuat oleh Kemenpora seringkali tidak searah dengan KONI dan KOI. “Tanpa adanya sinergi di antara para pemangku kebijakan, cabang olahraga seolah berjalan sendiri,” katanya, di Jakarta, Kamis (6/6/2019).
Rinaldi mencontohkan, selama ini tidak ada bantuan peralatan dari Kemenpora untuk uji coba kejuaraan di luar negeri. “Bantuan uji coba kejuaraan dari Kemenpora hanya bisa dipakai untuk kebutuhan uang saku, transportasi, dan akomodasi, karena petunjuk teknis penyaluran dana hibah memang berkata demikian. Bagaimana dukungan peralatan untuk cabang olahraga yang membutuhkan peralatan spesifik, seperti kami?” tuturnya.
Oleh karena itu, Rinaldi berharap, ada perbaikan regulasi untuk mendukung cabang olahraga. Calon ketua umum KONI Pusat juga harus dapat memastikan terciptanya sinergi kebijakan di antara pemangku kebijakan, dan memastikan jaminan kesejahteraan atlet nasional dan atlet daerah.
Senin (3/6/2019) lalu, sejumlah perwakilan cabang olahraga, seperti jetski, sepak takraw, kurash, dan sambo, menyatakan dukungan atas pencalonan pengusaha Muddai Madang menjadi ketua umum KONI Pusat periode 2019-2032. Muddai Madang dinilai punya kemampuan menjalin komunikasi dan membangun sinergi antara Kemenpora, KONI, dan KOI.
Wakil Sekretaris Jenderal Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PB PSTI) Akhmad Fadil mengatakan, dengan dipimpin oleh pengusaha seperti Muddai Madang, dirinya berharap KONI Pusat bisa lebih kreatif dalam membuat terobosan anggaran untuk mendukung prestasi atlet.
Kerja sama
Muddai Madang mengatakan, dirinya akan membangun sinergi antara Kemenpora, KONI, KOI, dan cabang olahraga, membangun kerja sama dengan sponsor, dan memastikan pembinaan atlet jangka panjang menuju Olimpiade 2032. “Saya ingin KONI Pusat dalam aspek pendanaan bisa dilakukan secara transparan dan akuntabel serta mendorong ke arah kemandirian,” katanya.
Kepengurusan KONI Pusat 2019 akan berakhir pada Desember 2019. Oleh karena itu, perlu diadakan Musyawarah Olahraga Nasional KONI dengan agenda pokok pemilihan Ketua Umum KONI Pusat masa bakti 2019-2023. Berdasarkan pedoman penjaringan dan penyaringan bakal calon dan calon ketua umum KONI Pusat masa bakti 2019-2023, sepanjang bulan ini tim penjaringan dan penyaringan sedang menyiapkan instrumen administrasi bakal calon ketua umum.
Juru Bicara Tim Pemenangan Muddai Madang, Raja Parlindungan Pane menuturkan, penjaringan bakal calon ketua umum dilakukan hingga 19 Juni 2019. “Nanti pemilihannya pada 2 Juli,” kata dia.
Menurut Raja Parlindungan Pane, Muddai Madang mempunyai komitemen yang luar biasa untuk kemajuan olahraga Indonesia. “Beliau sudah berpengalaman memimpin KONI Sumsel selama dua periode, pernah menjadi Ketua Panitia Islamic Solidarity Games 2013, dan pernah menjadi Ketua Kontingen Indonesia di Asian Beach Games 2014,” kata Raja Pane.
Pengamat olahraga sekaligus mantan Ketua Komisi Bisnis KONI Pusat periode 1995-2002, Fritz E Simanjuntak, mengatakan, calon Ketua Umum KONI Pusat harus mampu meningkatkan prestasi olahraga dan membina atlet-atlet penerus. “Calon ketua juga harus bisa mencari dana dan menggairahkan kompetisi di setiap cabang olahraga,” ujarnya.
Fritz menjelaskan, posisi Ketua Umum KONI Pusat memang diminati karena banyak tokoh-tokoh negeri ini ingin menunjukkan pengabdiannya untuk olahraga. “Posisi ini juga bisa dipakai sebagai panggung non-politik yang punya dampak ke aspek lainnya, seperti politik, kedudukan sosial, dan meningkatkan personal branding. Apabila calon ketua umum ingin membangun olahraga, maka harus bisa menunjukkan komitmen untuk mencari dana pembinaan olahraga,” katanya. (DNA)