Penonaktifan Gerbang Palimanan Jadi Opsi untuk Atasi Macet
Oleh
Aditya Diveranta
·2 menit baca
SALATIGA, KOMPAS — Pemerintah menyiapkan opsi untuk menonaktifkan Gerbang Tol Palimanan sebagai solusi kepadatan arus balik selain sistem satu arah. Hal ini telah disetujui oleh para perumus kebijakan. Namun, dalam pelaksanaannya, langkah antisipasi ini menjadi diskresi dari Korps Lalu Lintas Polri sebagai penanggungjawab tata lalu lintas.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, rencana penonaktifan Gerbang Tol (GT) Palimanan ini telah disarankan kepada berbagai pihak. Dirinya pun telah bersurat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak Jumat (7/6/2019).
"Saya telah meminta rekomendasi itu kepada Kementerian PUPR. Hal ini saya harap menjadi solusi alternatif untuk mengurai kepadatan di Palimanan bila situasinya mendesak," ujar Budi Karya saat di Terminal Tingkir, Salatiga, Jawa Tengah, Sabtu (8/6/2019) sore.
Saat dikonfirmasi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, rencana penonaktifan GT Palimanan telah disepakati bersama pihak Korlantas dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Namun, hal ini disimpan sebagai rencana terakhir. Untuk sementara, kepadatan di GT Palimanan disiasati dengan menambah kapasitas gardu tol menjadi sebanyak 38 gardu transaksi
Basuki mengatakan, rencana penonaktifan GT Palimanan saat ini bergantung pada diskresi Korlantas. Ia menambahkan, bila kepadatan kendaraan menuju GT Palimanan tertahan hingga tiga kilometer, maka ada kemungkinan bahwa gerbang tersebut dinonaktifkan.
"Dari kami, Kemenhub, dan BPJT sudah sepakat. Namun, pelaksanaannya bergantung pada diskresi Korlantas," tutur Basuki.
Di tempat yang sama, Direktur Penegakkan Hukum Korlantas Brigjen (Pol) Pujiono Dulrahman menyatakan bahwa hingga Jumat atau H+2 lebaran, belum ada kepadatan kendaraan sepanjang tiga kilometer di GT Palimanan. Pihaknya masih akan mengandalkan sistem satu arah dan lawan arus (contraflow) di ruas tol bila masih memungkinkan.
Sementara itu, Kepala BPJT Danang Parikesit mengatakan, penonaktifan GT Palimanan dipertimbangkan karena rasio kapasitas volume kendaraan yang berpotensi semakin tinggi saat puncak arus balik. Walau begitu, rencana ini menjadi pilihan terakhir bila seluruh upaya telah dilakukan.
"Hal yang kami prioritaskan adalah peningkatan kapasitas gardu serta imbauan kepada pemudik untuk berangkat pada pagi hari. Bila hal ini masih belum dapat menangani kepadatan, instruksi untuk melepas transaksi di GT Palimanan dapat menjadi pilihan bagi Korlantas," kata Danang.