JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah diminta mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum untuk mudik ke kampung halaman saat Lebaran. Namun, untuk mendorong peralihan tersebut, pemerintah harus lebih dulu menambah kapasitas serta membenahi pelayanan angkutan umum.
“Penggunaan angkutan umum memang harus didorong ke depan karena kalau terus mengandalkan jalan tol dan kendaraan pribadi, kemacetan akan selalu terjadi,” kata pakar transportasi Institut Teknologi Bandung, Sony Sulaksono, saat dihubungi dari Jakarta, Senin (10/6/2019).
Sony mengatakan, untuk mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum saat mudik, ada beberapa upaya yang harus dilakukan pemerintah. Di sektor angkutan darat atau bus, pemerintah perlu membenahi kondisi dan fasilitas di terminal agar menjadi lebih nyaman.
“Salah satu yang bisa menjadi daya tarik adalah fasilitas untuk penginapan sepeda motor di terminal. Jadi, orang bisa ke terminal naik sepeda motor, lalu menitipkan motornya dengan aman, dan melanjutkan perjalanan dengan bus,” tutur Sony.
Selain itu, terminal-terminal besar yang ada di berbagai kota juga perlu diintegrasikan dengan akses keluar dan masuk jalan tol. Integrasi itu bisa dilakukan dengan membuat jalan akses yang langsung menghubungkan jalan tol dan terminal.
Para pengusaha bus juga mesti didorong untuk membenahi pelayanan agar masyarakat tertarik untuk naik bus. “Bus itu dengan adanya Jalan Tol Trans-Jawa akan lebih menarik. Saya melihat, tahun depan bisa mulai banyak masyarakat yang menggunakan bus di Jawa karena sudah ada jalan tol,” ujar Sony.
Sony menambahkan, pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas angkutan kereta api agar lebih banyak masyarakat yang bisa terangkut dengan moda transportasi tersebut. Selama beberapa tahun terakhir, kereta api menjadi salah satu moda transportasi favorit masyarakat untuk mudik. Hal ini karena kereta api dinilai sebagai moda transportasi yang nyaman, aman, dan tepat waktu.
Namun, keterbatasan daya tampung kereta api membuat banyak masyarakat yang tidak bisa menggunakan moda transportasi itu. Menurut Sony, pemerintah harus segera menuntaskan pembangunan rel ganda di jalur selatan Jawa agar daya tampung kereta api bisa ditingkatkan.
“Kalau di utara kan sudah ada double track (jalur ganda kereta api) dari Jakarta sampai Surabaya. Nah yang di selatan ini yang belum selesai,” ungkap Sony.
Selain itu, Sony juga mendorong pemerintah untuk memperbanyak kapal penyeberangan dan pelayaran serta meningkatkan pelayanan di moda transportasi tersebut. Hal itu penting untuk memudahkan mobilitas masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan, terutama di luar Jawa. Apalagi, selama beberapa waktu terakhir, harga tiket pesawat terbang melonjak.
“Dengan fenomena harga tiket pesawat yang mahal, orang berbondong-bondong naik angkutan laut. Namun, masalah di angkutan laut yang banyak terjadi saat ini adalah ketidaknyamanan,” kata Sony.
Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi, Deddy Herlambang, juga mengingatkan, pemerintah seharusnya tidak hanya mengandalkan jalan tol untuk memperlancar arus mudik. Sebab, dalam beberapa tahun ke depan, jalan tol yang ada sekarang juga berpotensi dilanda kemacetan karena pertumbuhan kendaraan pribadi yang sangat tinggi.
“Untuk lima tahun ke depan, jalan tol sangat rentan juga dengan kemacetan. Infrastruktur memang bertambah, tapi pertambahannya tidak bisa mengejar kecepatan pertumbuhan kendaraan pribadi,” katanya.
Oleh karena itu, Deddy menyatakan, pemerintah harus mendorong masyarakat untuk menggunakan angkutan umum saat mudik. Sebab, apabila lebih banyak masyarakat yang naik angkutan umum saat mudik, masalah kemacetan bisa lebih mudah diatasi.
Menurut Deddy, pemerintah semestinya memberi fasilitas untuk menarik minat masyarakat menggunakan bus umum saat mudik. Fasilitas yang bisa diberikan antara lain menyediakan shuttle bus untuk memudahkan pemudik menuju terminal bus. “Kalau pemerintah serius, bisa saja disediakan shuttle gratis menuju terminal,” ujarnya.
Selain itu, operator bus juga harus meningkatkan pelayanan agar lebih banyak masyarakat yang naik bus. “Tidak hanya pemerintah, operator bus dan pengelola terminal harus melayani dengan baik,” ungkap Deddy.