JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak akan melayani proses perizinan dari usaha menengah dan usaha besar yang tercatat menunggak pajak. Persyaratan baru itu bertujuan agar para pemilik usaha taat dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Pelaksana Tugas Kepala Badan Pajak dan Retribusi [...]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses