Bank Dunia Salurkan Pinjaman untuk Pengembangan Perkotaan

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Kondisi Palembang dari atas Jembatan Ampera, Senin (21/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS — Kesenjangan infrastruktur dinilai masih terjadi di antara kota-kota besar di Indonesia. Untuk mengurangi kesenjangan, Bank Dunia menyalurkan dana pinjaman agar perencanaan pembangunan perkotaan di Indonesia berdampak optimal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas, Rabu (12/6/2019), Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia baru saja menyetujui pinjaman 49,6 juta dollar AS atau setara dengan Rp 706,8 miliar untuk Indonesia.

Pinjaman yang disalurkan dalam program National Urban Development Project (NUDP) yang ditujukan membiayai proyek pemerintah ini untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur perkotaan.

NUDP nantinya memformulasikan dan menganalisis investasi infrastruktur untuk mencapai pengembangan daerah perkotaan berkelanjutan.

”Proyek ini akan menjadikan pembiayaan infrastruktur lebih efektif agar ke depannya kota-kota di dunia semakin layak ditinggali dan semakin produktif,” ujar Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Rodrigo A Chaves secara tertulis.

Menurut dia, Indonesia merupakan salah satu negara dengan kontribusi terbesar terhadap urbanisasi di dunia. Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa, populasi perkotaan Indonesia bertambah hampir 59 juta orang dari rentang 2010 hingga 2018.

Saat ini, 137 juta orang atau 54 persen dari total populasi Indonesia tinggal di kota-kota besar di Indonesia. Hingga  2025 penduduk perkotaan di Indonesia diperkirakan meningkat menjadi 68 persen dari populasi.

KOMPAS/DIMAS WARADITYA NUGRAHA

Petugas memasang bilik gerai bertema Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia 2018 di kompleks Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, Kabupaten Badung, Bali, Senin (8/10/2018). Lokasi ini menjadi salah satu tujuan wisata utama para delegasi Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018.

Sayangnya, lanjut Chaves, kesenjangan infrastruktur membuat Indonesia belum mendapatkan dampak positif dari urbanisasi. Melalui dana pinjaman ini, berbagai instansi terkait dengan perkotaan nantinya mendapatkan manfaat melalui perbaikan kapasitas dalam manajemen keuangan dan perencanaan perkotaan.

”Perlu ada integrasi yang lebih baik antara perencanaan pembangunan sosio-ekonomi dan spasial,” kata Chaves.

Sejalan dengan itu, Deputi Bidang Pengembangan Regional, Badan Perencanaan Pengembangan Nasional/Bappenas, Rudy Prawiradinata mengakui manfaat besar dari pinjaman ini untuk mengembangkan perkotaan di Indonesia.

SUCIPTO UNTUK KOMPAS

Deputi Bidang Pengembangan Nasional Bappenas Rudy Prawiradinata

Menurut dia, dana itu dapat mendukung pemerintah kota mengintegrasikan perencanaan spasial dengan investasi modal akan membantu kota-kota menjadi pendorong kesejahteraan penduduk. Terlebih dalam 20 tahun terakhir penduduk di daerah perkotaan tumbuh dengan cepat di Indonesia.

Selain itu, proyek ini akan mendukung kota-kota untuk mengintegrasikan perencanaan dan strategi sektoral seperti masterplan untuk transportasi, perumahan, strategi ekonomi, dan lingkungan.

”Melalui program ini, kaitan antara investasi modal jangka menengah, prioritas infrastruktur, dan kebutuhan pembiayaan akan menjadi lebih kuat,” ujar Rudy.