Pemerintah Menjamin Ibu Kota Jakarta Tetap Aman

Pemerintah menjamin Jakarta tetap aman dan kondusif saat sidang perdana perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, Jumat (14/6/2019). Aparat kepolisian juga mengatakan, perencanaan pengamanan tidak akan seketat saat terjadi kerusuhan 21-22 Mei.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto diwawancarai di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (2/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menjamin Jakarta akan tetap aman dan kondusif saat sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, Jumat, 14 Juni 2019. Aparat kepolisian juga mengatakan, perencanaan pengamanan tidak akan seketat saat terjadi kerusuhan 21-22 Mei.

Walau demikian, polisi tetap melakukan langkah-langkah antisipatif atas kemungkinan terjadinya kericuhan demi sidang perdana yang berjalan aman di MK.  Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, aparat keamanan, baik Polri maupun TNI, bersiaga penuh mencegah berbagai kemungkinan terburuk.

”Aparat keamanan selalu waspada. Sudah diantisipasi, masyarakat supaya tenang. Baik di Ibu Kota maupun di daerah-daerah yang kami anggap kritis, aparat keamanan selalu berjaga-jaga,” kata Wiranto, Kamis (13/6/2019).

Publik mengkhawatirkan sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum tersebut akan berakhir ricuh, seperti aksi di depan Gedung Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada 21-22 Mei 2019. Kalangan dunia usaha bahkan khawatir kejadian itu terulang dan bakal mengganggu aktivitas perekonomian.

Namun, calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, telah merespons dengan mengimbau pendukungnya tidak mendatangi Gedung MK. Wiranto mengapresiasi upaya Prabowo yang memohon kepada simpatisan dan pendukungnya agar tidak mendatangi Gedung MK.

Melalui rekaman video, Prabowo mengajak pendukungnya untuk melakukan langkah-langkah positif dengan memercayakan proses hukum kepada hakim MK. Prabowo ingin proses hukum berjalan dengan baik tanpa diganggu gerakan-gerakan massa. Langkah tersebut, menurut Wiranto, sangat membantu untuk mendinginkan suasana.

”Kita berharap imbauan itu dapat dipatuhi pendukung dan simpatisan Prabowo,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Asep Adi Saputra mengatakan, pengamanan sidang perdana sengketa hasil pemilihan umum pada 14 hingga 28 Juni akan dilaksanakan. Ia meminta masyarakat tidak khawatir terkait kondisi keamanan di Jakarta.

Polisi, lanjut Asep, tidak membuat perencanaan pengamanan seperti pada saat kericuhan 21-22 Mei di depan Gedung Bawaslu. Saat itu, jalan utama di sekitar Bawaslu ditutup sepenuhnya oleh polisi.

KOMPAS/I GUSTI AGUNG BAGUS ANGGA PUTRA

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Hubungan Masyarakat Polri Komisaris Besar Asep Adi Saputra, Rabu (12/6/2019), memberikan keterangan pers terkait penangkapan terduga teroris di Kalimantan Tengah.

”Itu rencana awal, tapi nanti kita lihat situasi yang berkembang. Masyarakat tenang saja dalam beraktivitas karena jalan-jalan protokol tidak akan terganggu seperti kemarin (Mei lalu),” ujar Asep.

Ia menambahkan, kepolisian hingga saat ini mengerahkan 32.000 personel guna memastikan situasi tetap kondusif hingga sidang putusan MK pada 28 Juni 2019. Ia juga mengimbau masyarakat di Jakarta dan luar Jakarta agar tidak perlu mendatangi MK secara berbondong-bondong.