JAKARTA, KOMPAS Di tengah serbuan hoaks, sejumlah lembaga penyiaran publik di Eropa rutin menggelar program periksa fakta. Dengan program ini, mereka berusaha menunjukkan komitmen melawan hoaks secara praktis dalam tayangan terstruktur.
Pengamat media sekaligus dosen Program Studi Komunikasi Universitas Islam Indonesia, Masduki, mengatakan, lembaga penyiaran publik (LPP) di Eropa yang berkomitmen memproduksi program periksa fakta antara lain BBC di Inggris dengan program Reality Check. Ada pula ARD di Jerman dengan faktencheck. LPP tersebut membuat program periksa fakta dengan dukungan dana dan sumber daya manusia cukup besar.
”Program ini sangat relevan untuk publik di tengah serbuan hoaks yang beredar tidak hanya di media sosial, tetapi juga di media arus utama, seperti portal berita daring, radio, dan televisi komersial,” ucap mahasiswa program doktoral Institute for Communications and Media Research, The University of Munich, saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (12/6/2019).
KOMPAS/RADITYA HELABUMI
Aparatur sipil negara di lingkup Kementerian Dalam Negeri mengikuti apel bersama untuk menyukseskan Pemilu 2019 dengan damai serta menolak kampanye ujaran kebencian, hoaks dan fitnah di Kompleks Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, 22 Maret 2019.
Layanan konten siaran yang bersifat edukatif ini mulai populer di sejumlah LPP dari berbagai belahan dunia sejak 2010. Akhir tahun lalu, program serupa mulai diadopsi LPP di Indonesia, khususnya TVRI dengan program Verifikasi Viral.
”Dalam waktu dekat, TVRI harus mencoba ’naik kelas’ dengan mengembangkan sendiri tim jurnalis pemburu hoaks, tidak sekadar bermitra dengan Mafindo (Masyarkat Anti Fitnah Indonesia) atau lembaga lain,” kata Masduki.
Sayangnya, kemunculan program Verifikasi Viral di TVRI telah ditutup. Setelah berjalan selama beberapa episode, TVRI menghentikannya. Pada 7 Mei 2019, episode Verifikasi Viral yang terakhir ditayangkan.
Direktur Program dan Berita TVRI Apni Jaya Putra mengungkapkan, program Verifikasi Viral dihentikan karena persoalan anggaran. ”Kami menunggu anggaran berikutnya. Format akan kami ubah. Nanti akan dibuat lebih simpel, tetapi (sisi) kreatifnya kurang lebih sama,” ucap Apni.
Layanan konten siaran yang bersifat edukatif ini mulai populer di sejumlah LPP dari berbagai belahan dunia sejak 2010.
Menurut dia, selain Verifikasi Viral, TVRI memiliki beberapa program edukasi untuk mengatasi hoaks dan bagaimana bersikap bijak dalam bermedia sosial. Beberapa program tersebut ialah Kreator Nongkrong dan Keluarga Medsos.
Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho berharap, di tengah kondisi saat
ini media, termasuk LPP, jangan terpancing hanya menjadi media yang pertama menampilkan berita dan mendapatkan traffic tinggi. Media mesti mengedukasi warga.
”Kita perlu ekosistem demokrasi tumbuh kembali, kepercayaan masyarakat muncul lagi. Media mesti menjadi pilar demokrasi yang mencerahkan,” katanya.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F06%2F20190611_ENGLISH-TAJUK_B_web_1560258348.jpg){kind=logo}
