Polda NTB Antisipasi Gerakan Massa

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Inspektur Jenderal (Pol) Nana Sudjana (tiga dari kiri), Komandan Lapangan Udara Zainul Abdul Majid Kolonel Nav Budi Handoyo (dua dari kiri), dan Kepala Staf Korem 162/Wira Bhakti Letnan Kolonel Inf Endarwan Yansori (paling kiri) mengecek kesiapan personelnya saat Apel Konsolidasi "Operasi Ketupat Gatarin-2019" dan Persiapan Pengamanan Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Lapangan Gajah Mada Polda NTB, Mataram, Kamis (13/6/2019).

MATARAM, KOMPAS - Sidang perselisihan hasil Pemilihan Umum 2019 baik Pemilihan Presiden, Pemilihan Anggota Legislatif, dan Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah menjadi perhatian di berbagai daerah, termasuk di Nusa Tenggara Barat. Di daerah itu, kepolisian daerah setempat akan mengantintipasi kerawanan yang mungkin terjadi seperti gerakan massa.

Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Inspektur Jenderal (Pol) Nana Sudjana usai Apel Konsolidasi "Operasi Ketupat Gatarin-2019" dan Persiapan Pengamanan Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Lapangan Gajah Mada Polda NTB, Mataram, Kamis (13/6/2019).

"Seperti yang sama-sama kita ketahui, Jumat besok, di Jakarta akan dilaksanakan sidang perdana di Mahkamah Konstitusi terkait gugatan Pemilihan Presiden, Pemilihan Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat RI, serta Dewan Perwakilan Daerah. Kami dibantu TNI dan pemerintah daerah, tetap waspada untuk mengantisipasi perkembangan situasi di Jakarta," kata Nana.

Nana memaparkan, ada 340 gugatan terkait Pemilihan Umum 2019 yang masuk ke MK. Terdiri dari 1 gugatan Pilpres, 10 gugatan DPD, dan 329 gugatan DPR dan DPRD.

"Dari 340 gugatan itu, sebanyak 9 di antaranya berasal dari NTB yang terdiri dari 8 sengketa  terkait DPR dan DPRD, serta 1 sengketa DPD. Karena itu perlu diantisipasi," kata Nana.

Menurut Nana, kerawanan di Jakarta bisa berdampak daerah. "Kerawanan yang mungkin terjadi lebih mengarah ke aksi pergerakan dalam arti protes atau aksi-aksi unjuk rasa beberapa komponen masyarkat," kata Nana.

Meski demikian, Nana mengatakan, kondisi akan tetap kondusif. Apalagi jika melihat perkembangan terakhir, elit politik sudah menunjukkan langkah  baik untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa Pemilu melalui MK.

Selain itu, menurut Nana, masyarakat NTB sudah bijak dalam mengikuti perkembangan politik, misalnya kejadian pada 22 Mei lalu. Ada beberapa warga yang kesana dan sekitar empat orang ikut ditangkap.

"Akan tetapi secara keseluruhan, masyarakat NTB tidak terlalu bereaksi terhadap penangkapan itu," kata Nana.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Kapolda NTB Inspektur Jenderal (Pol) Nana Sudjana di Mataram, Kamis (13/6/2019)

Nana menambahkan, pihaknya juga optimistis situasi NTB akan tetap kondusif karena komunikasi dan silaturahmi dengan berbagai pihak, seperti tokoh dan organisasi masyarakat. Komunikasi itu sekaligus untuk memastikan tidak ada pengerahan massa ke Jakarta.

"Secara pribadi, mereka menyatakan tidak akan kesana (Jakarta). Mereka menyadari bahwa sudah ada proses hukum yang berjalan atau berlaku dan akan mengikuti itu," kata Nana.

Apel konsolidasi yang digelar pada Kamis pagi untuk persiapan mengantisipasi segala kerawanan  selama sidang MK, yang berlangsung selama 14 hari. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda NTB Ajun Komisaris Besar H Purnama mengatakan, mereka akan mengerahkan 1.200 personel yang berasal dari Polda, Polres, dan juga TNI. Pengamanan akan difokuskan pada kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Turun

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabarharkam) Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Jenderal (Pol) Condro Kirono dan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Inspektur Jenderal Nana Sudjana (tidak terlihat) saat mengunjungi Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Senin (2/6/2019)

Sementara itu, terkait Operasi Ketupat Gatarin-2019 yang berlangsung selama 13 hari dari tanggal 29 Mei hingga 10 Juni, menurut Nana, berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

"Manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat baik sebelum, saat, dan pasca Idul Fitri dimana situasi keamanan dan ketertiban tetap terkendali," kata Nana.

Hal itu terlihat dari penurunan angka kecelakaan lalu lintas dibanding dengan tahun sebelumnya. Pada 2018, kecelakaan lalu lintas mencapai 35 kejadian dengan 11 orang meninggal dunia, 20 luka berat, dan 36 luka ringan. Sedangkan pada 2019, kejadian menurun, yakni 17 kecelakaan dengan 8 korban meninggal dunia, 5 luka berat, dan 19 luka ringan.

"Hal serupa juga untuk gangguan kamtibmas. Pada tahun 2018 terjadi 112 kasus. Sedangkan pada tahun 2019 turun sekitar 26 persen menjadi 83 kasus. Seluruh capaian itu merupakan hasil kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari seluruh personel yang melaksanakan operasi," kata Nana.