Jaksa Banding atas Putusan Karen

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Terdakwa mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan menghadiri persidangan lanjutan kasus dugaan korupsi investasi di Blok Basker Manta Gummy di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (23/5/2019). Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan tersebut ditunda karena jaksa penuntut umum belum siap. Majelis hakim menjadwalkan sidang akan dilanjutkan pada Jumat (24/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS - Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan memori banding terhadap putusan untuk terdakwa Karen Agustiawan yang merupakan mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Sementara pihak Karen belum memasukkan memori banding tersebut.

Penasihat hukum Karen, Soesilo Aribowo, Kamis (13/6/2019), di Jakarta, mengungkapkan, pihaknya belum menyerahkan memori banding. Dalam tenggat waktu sebelum seminggu, memori banding tersebut akan segera diserahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

”Saat persidangan, kami juga sudah menyatakan untuk banding. Jadi tentu memori banding tersebut akan diberikan sebelum berakhir batas waktu,” ujar Soesilo.

Vonis terhadap Karen dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin (10/6/2019). Karen divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan. Putusan itu tidak bulat, satu hakim mengajukan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Atas vonis ini, majelis hakim memberikan waktu sepekan setelah pembacaan putusan untuk mengajukan banding apabila terdakwa keberatan.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Terdakwa mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan mengikuti persidangan lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (28/2/2019). Karen Agustiawan didakwa melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar prosedur investasi yang berlaku di Pertamina saat memutuskan untuk berinvestasi di Blok Basker Manta Gummy Australia pada tahun 2009. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 568,066 miliar.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Mukri membenarkan pihaknya melalui jaksa di Kejari Jakarta Pusat telah menyerahkan memori banding pada Rabu (12/6/2019). Penyerahan dilakukan langsung ketua tim penuntut umum, yakni Tumpal M Pakpahan, di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Upaya hukum banding ditempuh karena putusan hakim tidak mencapai 2/3 dari tuntutan yang diajukan.

Jaksa menuntut Karen dengan pidana 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Jaksa juga menuntut pembayaran uang pengganti senilai Rp 284 miliar subsider 5 tahun kurungan.

”Bahkan uang pengganti juga tidak masuk dalam putusan,” ujar Mukri.Karen dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum delapan tahun penjara. Namun, majelis hakim tidak menghukum Karen membayar uang pengganti karena hakim berpandangan tidak ada uang yang mengalir atau dinikmati Karen dari proyek tersebut.

Meski demikian, dalam pertimbangannya, hakim menilai Karen memperkaya korporasi, yaitu ROC Oil Company Limited. Karen juga dinilai melanggar prosedur investasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan ketentuan atau pedoman investasi lainnya.

Ia dan sejumlah jajaran direksi Pertamina melakukan akuisisi pembelian di Blok Basker Manta Gummy tanpa mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Belakangan, PT Pertamina merugi karena kewajiban pembayaran operasional ke ROC Ltd pada 2009-2012 bertambah mencapai 35.189.996 dollar Australia.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Jamdatun Loeke Larasati Agoestina, Jaksa Agung H.M. Prasetyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan Hadiyanto di gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (1/4/2019), mengadakan jumpa pers. Isi jumpa pers menjelaskan mengenai Kejaksaan Agung memenangkan gugatan IMFA 469 juta.