JAKARTA, KOMPAS - Angka kriminalitas, jumlah kecelakaan, dan jumlah pelanggaran lalu lintas selama Operasi Ketupat Jaya 2019 di wilayah Polda Metro Jaya mengalami penurunan.
Demikian disampaikan Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Gatot Eddy Pramono dalam apel konsolidasi Operasi Ketupat 2019 dan apel persiapan pengamanan sidang perselisihan hasil pemilihan umum, Kamis (13/6/2019) di lapangan Monas.
Catatan Kompas, meskipun angka kriminalitas menurun, namun tawuran masih marak di bulan suci. Selain itu terdapat kasus menonjol antara lain pembunuhan dalam rumah mewah di kavling Deplu, Larangan, Kota Tangerang. Rumah kosong yang ditinggal mudik menjadi sasaran pencurian seperti terjadi di Depok. Kebakaran juga melanda rumah-rumah yang kosong.
Menurut Kapolda, angka kriminalitas menurun dari 307 kasus menjadi 234 kasus atau turun 24 persen selama Operasi Ketupat di wilayah Polda Metro Jaya tanggal 29 Mei sampai 11 Juni 2019. Angka kecelakaan lalu lintas 57 persen dari 7 menjadi 3 kasus. Pelanggaran lalu lintas turun 6 persen dari 30.783 jadi 28.849 pelanggaran. Adapun harga bahan pokok di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya stabil.
“Operasi kemanusiaan ini memiliki dinamika yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Karena operasi ini bersamaan dengan Operasi Mantap Brata yang terus berlangsung sampai Oktober 2019. Keberhasilan ini wujud kerja keras dan sinergi TNI-Polri, Pemda, Kemenkes, Kemenpupr, Jasa Marga, Kemenhub, dan seluruh komponen masyarakat. Jaga dan pertahankan sinergitas,” kata Gatot dalam sambutannya.
Gatot menuturkan, setelah Operasi Ketupat personel dihadapkan pada pengamanan sidang perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi mulai 14 Juni hingga 28 Juni.
“Saya perintahkan agar mempedomani prosedur tetap (protap) dan aturan yang ada sesuai yang dimiliki instansi masing-masing baik TNI maupun Polri. Saya sampaikan apresiasi dan terima kasih yang sangat tinggi atas kerja sama yang kita jalin selama Operasi Ketupat,” ucapnya.
Pangdam Jaya Mayor Jenderal Eko Margiyono mengharapkan seluruh personel mempedomani setiap perintah dan mekanisme rantai komando untuk mencegah pelanggaran dalam pengamanan.
“Saya menegaskan kepada personel TNI dan Polri agar mewaspadai provokasi yang menginginkan perpecahan TNI dan Polri. Cerna dan filter dengan baik semua informasi serta bijaksana dan dewasa dalam menggunakan media sosial. Jangan mudah percaya atau tersulut emosi terhadap berita hoax yg banyak beredar belakangan ini, jangan asal share berita yang tidak berdasar data atau fakta yang akurat. Jangan ada personel TNI dan Polri menjadi provokator dengan menyebarkan berita bohong dan konten negatif,” lanjutnya.