RUU Mangkrak Akan Dilanjutkan

KOMPAS/SATRIO PANGARSO WISANGGENI

Ilustrasi: Situasi rapat paripurna penutupan masa persidangan DPR pada Rabu (13/2/2019) di Jakarta.

Baleg DPR tengah menyusun draf perubahan UU No 12 Tahun 2011 yang mengatur pembahasan RUU bisa lintas periode keanggotaan DPR dengan menggunakan sistem ”carry over”.

JAKARTA, KOMPAS – Empat bulan menjelang akhir masa jabatan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Periode 2014-2019 masih menyisakan pembahasan 32 rancangan undang-undang. DPR mengusulkan diberlakukannya mekanisme luncuran atau carry over agar pembahasan RUU yang mangkrak tidak berhenti, tetapi bisa dilanjutkan oleh pemerintah dan anggota DPR periode 2019-2024.

Mekanisme luncuran itu akan diatur dalam draf Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP) yang akan dibahas di Badan Legislasi DPR bersama pemerintah. Saat ini, penyusunan draf RUU tersebut sedang dibahas di Baleg dan akan disahkan sebelum akhir masa jabat pada September mendatang.

Sistem luncuran belum pernah berlaku dalam proses pembuatan undang-undang, sehingga RUU yang tidak selesai dibahas tidak bisa dilanjutkan di periode berikutnya. Naskah akademik dan draf RUU harus dirancang kembali dari nol jika RUU bersangkutan kembali diusulkan untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional berikutnya.

Aris Setiawan Yodi

Supratman Andi Agtas, Ketua Baleg dari Fraksi Partai Gerindra

“Kami tidak mau RUU yang saat ini masih dibahas tetapi tidak selesai, hilang di periode mendatang dan harus diulang dari awal lagi jika ingin dibahas DPR dan pemerintah berikutnya,” kata Ketua Baleg DPR dari Fraksi Partai Gerindra Supratman Andi Agtas usai rapat pimpinan Baleg dalam rangka penyusunan RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Saat ini, dari total 55 RUU yang ada dalam Prolegnas Prioritas 2019,  DPR dan pemerintah baru merampungkan tiga RUU yaitu RUU Kebidanan, RUU Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam dan Karya Elektronik, serta RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.

Adapun 32 RUU lainnya masih dalam proses pembahasan tingkat I bersama Pemerintah. Beberapa di antaranya RUU yang menjadi sorotan publik, seperti Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan RUU Aparatur Sipil Negara. RKUHP menjadi RUU yang paling lama dibahas oleh periode ini, yakni lebih dari empat tahun.

Selama lebih dari 30 tahun, RKUHP selalu gagal disahkan DPR dan Pemerintah, diusulkan kembali di periode berikutnya, dengan pembahasan yang selalu dimulai lagi dari titik nol.

FORMAPPI

Jumlah RUU yang masuk Program Legislasi Nasional dan capaian kinerja anggota DPR.

Berlaku untuk semua

Supratman mengatakan, sistem luncuran atau carry over akan berlaku untuk semua RUU tanpa terkecuali. Artinya, sebuah RUU tidak perlu dibahas sampai nyaris selesai untuk kemudian dilanjutkan di periode berikutnya.

“Sama saja, mau RUU-nya selesai 30 persen, 90 persen, kalau tidak selesai dibahas di satu periode, maka tetap bisa dilanjutkan di periode berikutnya dengan draf dan naskah akademik yang sama,” katanya.

Ia mengatakan, dengan sistem luncuran itu, pembahasan RUU tidak akan sia-sia dari segi pembiayaan maupun waktu. “Bayangkan berapa banyak biaya dan waktu yang dikeluarkan untuk membahas suatu RUU. Jika tidak selesai dibahas, maka sia-sia karena dokumennya tidak bisa digunakan di periode mendatang,” kata Supratman.

Sistem luncuran atau carry over akan berlaku untuk semua RUU tanpa terkecuali. Artinya, sebuah RUU tidak perlu dibahas sampai nyaris selesai untuk kemudian dilanjutkan di periode berikutnya

Sementara itu, anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan usulan penerapan sistem luncuran itu masih perlu dibicarakan di internal fraksi-fraksi. Sebab, ia menilai, belum tentu anggota DPR yang baru akan paham substansi dan semangat saat pembahasan RUU tersebut di periode sebelumnya.

“Kita belum tahu ada berapa persen anggota baru yang masuk ke sini, berapa yang lama, dan apakah mereka nanti memahami sistem carry over ini,” kata Herman.