Sidang Gugatan Pemilu Tak Ganggu Aktivitas Warga

KOMPAS/FRANSISKUS WISNU WARDHANA DHANY

Aktivitas penumpang kereta rel listrik di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Warga tetap beraktivitas seperti biasa saat hari pertama dimulainya sidang gugatan hasil Pemilu 2019. Warga percaya independensi dan transparansi Mahkamah Konstitusi dalam menangani perselisihan hasil pemilihan presiden di pemilu kali ini. Mereka juga meyakini Polri dan TNI mampu menjaga keamanan Ibu Kota.

Hingga Jumat (14/6/2019) malam, situasi di sekitar Gedung MK kondusif. Meskipun ada sejumlah kelompok masyarakat yang berunjuk rasa, belum ada tanda akan terjadi kerusuhan. Salah satu di antara kelompok itu memberikan dukungan moral terhadap hakim MK agar independen, berani, dan jujur dalam menangani gugatan sengketa hasil pemilu.

”Saya percaya, MK dapat menangani gugatan hasil pemilihan presiden secara profesional. Saya juga percaya terhadap prestasi Polri dan TNI dalam menjamin keamanan di seluruh Jakarta selama sidang itu berlangsung. Saat kerusuhan, aparat keamanan mampu melindungi rakyat dan menangkap mereka yang dianggap mengacaukan aksi unjuk rasa,” tutur Erni (59), pensiunan dan warga Kelurahan Cipete Selatan, Jakarta Selatan.

Menurut Erni, rakyat sudah lebih matang dan paham bahwa selama ini ada banyak hoaks atau berita bohong yang beredar. ”Sekarang mereka lebih pandai dalam menyikapi apa yang terjadi di antara para elite itu,” ujarnya.

Wahyu (30), pegawai swasta yang berkantor di Kuningan, tidak khawatir akan terjadinya kerusuhan selama sidang perselisihan hasil Pemilu 2019, yang menurut rencana berlangsung selama 14 hari, hingga akhir Juni 2019.

”Kerusuhan dapat diatasi dengan baik. Selain itu, berita-berita dari media sekarang juga sudah tidak seheboh waktu itu,” kata Wahyu.

Ia pun tidak merasa khawatir untuk masuk kerja pada Jumat ini. Pada 21-22 Mei lalu, seluruh pegawai di kantornya, termasuk dirinya, tidak masuk kerja karena tidak yakin suasana akan kondusif.

Wahyu juga menekankan mengenai pentingnya bagi pihak MK untuk bersikap independen dan transparan dalam menangani gugatan hasil Pemilu 2019. ”Itu penting supaya tidak ada peserta Pemilu 2019 yang merasa dicurangi. MK adalah lembaga yang memberikan keputusan tertinggi mengenai hasil Pemilu 2019,” lanjutnya.

KOMPAS/FRANSISKUS WISNU WARDHANA DHANY

Suasana kawasan Tanah Abang, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Realistis

Dari pantauan Kompas, aktivitas di Pasar Tanah Abang berjalan normal. Sebagian lapak di Jembatan Penyeberangan Multiguna belum dibuka karena pemiliknya mudik dan belum banyak pedagang kaki lima di trotoar Jalan Jatibaru Raya.

Sadewo (25), salah seorang pedagang pakaian, lebih memilih untuk berdagang ketimbang mengikuti aksi massa karena realistis dengan kehidupan. ”Enggak dagang, ya, enggak makan,” ujarnya.

Awaludin (21) juga berpikiran sama. Baginya, lebih penting mengais rezeki daripada membuang energi untuk kepentingan segelintir orang. ”Orang kecil ingin makan harus cari sendiri. Presiden boleh berganti, tapi isi perut cari sendiri,” ucapnya.

Mereka berharap, perdebatan di masyarakat segera berakhir. Alasannya jelas, aksi massa hanya merugikan masyarakat itu sendiri. Sebagai pedagang, mereka paham bahwa ada ketentuan atau proses yang berlaku terkait hasil pemilihan umum.

Normal

Layanan kereta rel listrik (KRL) juga berjalan normal. Penumpang hilir mudik di Stasiun Tanah Abang dan Stasiun Palmerah. Mereka beraktivitas seperti biasa.

Vice President Corporate Communication PT KCI Anne Purba mengatakan, layanan KRL berjalan normal. PT KCI berkoordinasi dengan Polri dan TNI di wilayah setempat untuk memastikan keamanan penumpang di stasiun. ”Ada koordinasi untuk menjamin keamanan penumpang dan operasional kereta,” ucapnya.

Baca juga: Pemerintah Menjamin Ibu Kota Jakarta Tetap Aman

KRL dalam perjalanan normal bisa melayani 1,3 juta penumpang. PT KCI melayani 930.000-990.000 penumpang setelah Lebaran. Sementara kepolisian daerah dan resor di sekitar DKI Jakarta merazia serta mengimbau masyarakat untuk tidak mendatangi Gedung MK selama sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden 2019.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan, kegiatan itu berlangsung di Provinsi Banten dan Jawa Barat serta wilayah Depok, Bekasi, dan Tangerang. ”Melaksanakan razia dan imbauan di jalan umum, terminal, serta berkoordinasi dengan tokoh masyarakat setempat agar tidak ada mobilisasi massa,” ujarnya.

Sejauh ini, belum ada informasi pergerakan massa dari luar Jakarta. Berkaitan dengan itu, polisi meminta pendukung bisa memantau jalannya sidang melalui media massa.