Segregasi Sekolah Unggulan dan Pinggiran Belum Hilang

KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (kiri, berpeci hitam) memimpin rapat koordinasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan para kepala dinas pendidikan provinsi dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan di Jakarta, Jumat (14/6/2019). Mayoritas provinsi sudah melaksanakan kuota zonasi minimal 90 persen dari PPDB.

Sistem zonasi dimaksudkan untuk pemerataan akses pada layanan dan kualitas pendidikan. Tidak ada lagi paradigma sekolah unggulan dan sekolah pinggiran.

JAKARTA, KOMPAS — Meski telah berjalan tiga tahun, penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi belum bisa sepenuhnya menghapus stereotip sekolah unggulan dan pinggiran di benak masyarakat. Ketegasan pemerintah daerah menerapkan kewajiban kuota 90 persen PPDB melalui zonasi mendesak dilakukan.

Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, para pejabat eselon I dan II Kemdikbud, kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, dan kepala dinas pendidikan provinsi mengenai PPDB di Jakarta, Jumat (14/6/2019). Provinsi seperti DKI Jakarta dan Jawa Tengah meminta diskresi agar kuota PPDB jalur prestasi yang berjumlah 5 persen bisa dinaikkan menjadi 20 persen. Alasannya karena sekolah negeri ingin menjaga mutu mereka.

"Kewajiban pemerintah dan sekolah adalah memastikan semua anak mendapat pendidikan dengan memerhatikan anak harus masuk ke sekolah terdekat dari rumahnya," kata Muhadjir saat menolak permintaan tersebut.

Kewajiban pemerintah dan sekolah adalah memastikan semua anak mendapat pendidikan dengan memerhatikan anak harus masuk ke sekolah terdekat dari rumahnya.

Peraturan Mendikbud 51/2018 tentang PPDB jelas mengatakan kuota zonasi per sekolah minimal 90 persen. Sisanya adalah 5 persen jalur prestasi dan 5 persen untuk calon siswa dari luar zona. Menurut Muhadjir, kuota jalur prestasi secara perlahan akan dihilangkan karena masih menjadi penyebab adanya stigmatisasi sekolah unggulan dengan pinggiran.

Jangan sampai sekolah mengklaim dirinya sebagai unggulan hanya karena menerima anak-anak yang pandai dan umumnya dari keluarga berekonomi menengah ke atas yang mampu memfasilitasi anak belajar. Sekolah harus mendidik semua siswa tanpa terkecuali.

Muhadjir memahami masyarakat masih resisten dengan konsep ini. Bahkan, di laman media sosial Kemdikbud ada orangtua yang mengatakan tidak rela anaknya satu sekolah dengan anak-anak calon sampah masyarakat.

"Pendidikan karakter macam apa ini? Sukses tidaknya proses belajar bergantung kepada kemampuan guru mengelola kelas dan kontribusi orangtua mengajarkan karakter yang baik pada anak. Apabila masyarakat dibiasakan dengan paradigma unggulan dan pinggiran, diskriminasi akan terus terjadi dengan sekolah sebagai sumbernya," kata Muhadjir.

Sukses tidaknya proses belajar bergantung kepada kemampuan guru mengelola kelas dan kontribusi orangtua mengajarkan karakter yang baik pada anak.

Pemerataan mutu

Zonasi tidak hanya untuk PPDB, melainkan juga untuk pemerataan mutu pendidikan. Salah satu bentuknya adalah rotasi guru dan pelatihan berbasis zona. Di dalamnya juga mencakup pemerintah daerah merangkul sekolah-sekolah swasta agar bisa memberi pendidikan yang baik kepada siswa. Semestinya, sekolah swasta bisa memberi nilai tambah yang tidak ada di sekolah negeri.

"Kalau alasan orangtua mengejar sekolah negeri karena sekolah swasta buruk, tandanya ada ketimpangan pemberdayaan guru dan manajemen sekolah. Sekolah swasta bermutu buruk akan merugikan negara dan masyarakat," kata Muhadjir.

Provinsi Kalimantan Utara, misalnya, sudah menerapkan zonasi untuk pemerataan mutu sekolah dan rotasi guru sehingga orangtua tidak perlu cemas. Kebijakan zonasinya juga memastikan anak-anak Indonesia yang lulus dari pusat belajar komunitas khusus untuk anak-anak buruh migran di Malaysia mendapatkan sekolah. Mereka diarahkan ke Pulau Sebatik dan beberapa sekolahnya berbasis asrama maupun pesantren.

Si Kalimantan Barat, kata Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Kalimantan Barat Fatmawati, anak-anak yang berada di perbatasan Malaysia wajib diterima di sekolah terdekat, baik negeri maupun swasta. Sementara itu, Nusa Tenggara Timur menerapkan sistem zonasi fleksibel yang melampaui batas administrasi kecamatan. Ada kecamatan yang tidak memiliki SMP, SMA, dan SMK sehingga luas zona diperbesar guna mengakomodasi anak-anak dari kecamatan ini.

Hal ini sesuai dengan amanat Mendikbud, apabila anak tidak mendapat sekolah di dalam zonanya, terutama untuk anak miskin, mereka akan putus sekolah dan berisiko melakukan urbanisasi tanpa memiliki kecakapan kerja dan wawasan hidup. Muhadjir meminta ketegasan dinas pendidikan menindak sekolah swasta yang tidak memberi layanan baik kepada siswa karena hanya berjalan demi mendapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Apabila anak tidak mendapat sekolah di dalam zonanya, terutama untuk anak miskin, mereka akan putus sekolah dan berisiko melakukan urbanisasi tanpa memiliki kecakapan kerja dan wawasan hidup.

"Kemdikbud mendata ada 1.300 sekolah swasta yang mendapat BOS, padahal sudah tidak ada kegiatan belajar. Sebanyak 279 sudah ditutup dan sisanya dilaporkan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) karena menyalahgunakan dana," ucapnya.

Pasar tersendiri

Di Kota Tangerang Selatan, Banten sekolah swasta sudah percaya diri mendapat siswa yang memang memilih bersekolah di sana. Dari 189 SMP di Tangsel, 167 adalah swasta yang 90 persennya terakreditasi A, adapun siswanya terakreditasi B.

"Dari pengalaman PPDB sebelumnya, mayoritas orangtua yakin memasukkan anaknya ke sekolah kami. Biasanya hanya 10 persen yang masih menunggu hasil PPDB dari sekolah negeri," kata Panitia PPDB SMP Dharma Karya UT Rita Hasanah. Kuota PPDB di sekolah terakreditasi A adalah 75 orang dan sejauh ini sudah 60 orang yang mendaftar.

Demikian pula dengan SMP Al-Hasra di Depok, Jawa Barat yang juga terakreditasi A. Panitia PPDB sekolah itu, Erin Alifadini, menuturkan, kuota siswa baru sudah hampir terpenuhi dan memang oleh siswa yang dari hasil wawancara pendaftaran memilih SMP Al-Hasra sebagai pilihan pertama.

KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR

Suasana SMP Muara Ilmu di Depok, Jawa Barat yang sepi pada hari Jumat (14/6/2019). Sekolah baru dibuka untuk pendaftaran peserta didik baru (PPDB) pada tanggal 18 Juni karena menunggu limpahan anak yang tidak diterima di sekolah negeri. Peningkatan mutu sekolah swasta mendesak dilakukan guna memberi layanan pendidikan bermutu kepada masyarakat tanpa terkecuali.

Namun, hal berbeda terjadi di SMP Muara Ilmu, Depok yang terakreditasi B. Nuryadi, penjaga sekolah, mengatakan sekolah tersebut masih libur dan baru buka pada tanggal 18 Juni untuk PPDB. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya adalah sekolah menerima siswa di saat-saat terakhir karena menunggu limpahan mereka yang tidak diterima di SMP negeri.