Penegakan Hukum Kejahatan Sumber Daya Alam Belum Optimal

Penegakan hukum terhadap kejahatan sumber daya alam dinilai belum optimal dan hanya menyasar pelaku lapangan dan belum bisa mengungkap jaringan yang lebih luas. Kapasitas dan perspektif lingkungan para penegak hukum perlu diperkuat untuk meningkatkan kualitas penyelidikan dan menjerat para aktor utama pelaku kejahatan.

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Para penuntut umum dari kejaksaan negeri di Sumatera Utara mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas menangani perkara kejahatan sumber daya alam hayati di Medan, Sumatera Utara, Selasa (18/6/2019). Kapasitas dan perspektif lingkungan penegak hukum perlu diperkuat untuk meningkatkan kualitas penyelidikan kejahatan lingkungan.

MEDAN, KOMPAS — Penegakan hukum terhadap kejahatan sumber daya alam dinilai belum optimal, hanya menyasar pelaku lapangan dan belum bisa mengungkap jaringan yang lebih luas. Kapasitas dan perspektif lingkungan para penegak hukum perlu diperkuat untuk meningkatkan kualitas penyelidikan dan menjerat para aktor utama pelaku kejahatan.

”Sumber daya alam di Indonesia terus mengalami degradasi yang memprihatinkan, sementara penegakan hukum tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan,” kata Kepala Satuan Tugas Sumber Daya Alam (Satgas SDA) Lintas Negara Kejaksaan Agung Marang di Medan, Sumatera Utara, Selasa (18/6/2019).

Marang menyampaikan hal tersebut dalam pelatihan bertema ”Peningkatan Kapasitas Penuntut Umum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Terkait Satwa Liar” yang diselenggarakan Kejaksaan Agung bekerja sama dengan International Animal Rescue Indonesia. Hadir pada pelatihan tersebut para penuntut umum dari kejaksaan negeri di Sumatera Utara.

Marang mengatakan, Kejaksaan Agung membentuk Satgas SDA Lintas Negara karena penanganan kasus kejahatan SDA membutuhkan konsentrasi dalam penanganan perkara. Saat ini, modus operandi dan tipologi kejahatan lingkungan semakin berkembang. Keberhasilan penanganan perkara dinilai belum optimal juga disebabkan banyaknya peraturan yang tersebar secara sektoral.

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara dan Polda Sumut menunjukkan kulit harimau sumatera yang disita dari pedagang ilegal hewan dilindungi di Medan, Kamis (31/1/2019). Perburuan satwa kunci terus terjadi karena permintaan pasar luar negeri yang cukup tinggi.

Satgas SDA Lintas Negara, kata Marang, akan melakukan penanganan perkara dalam tiga jenis kejahatan, yakni kejahatan lingkungan hidup dan perikanan, kehutanan dan konservasi SDA hayati, serta pertambangan dan migas.

Menurut Marang, penegakan hukum di bidang SDA selama ini masih hanya berkonsentrasi di hilir. Para pelaku yang ditindak sebagian besar hanya pelaku lapangan, seperti para petani yang berburu di hutan dan kurir yang mengangkut hasil perdagangan satwa ilegal. Sementara aktor intelektual yang mengendalikan jaringan perdagangan satwa ilegal sangat sulit disentuh.

Kepala Unit 5 Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Ajun Komisaris Besar Sugeng Irianto mengatakan, kejahatan SDA, khususnya perdagangan satwa ilegal, masih terus terjadi karena tingginya permintaan pasar luar negeri. Karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas untuk menyelamatkan SDA Indonesia.

”Kita harus menyadari bahwa pasar luar negeri sangat menginginkan satwa endemik Indonesia, seperti komodo, cendrawasih, orangutan, trenggiling, dan satwa lainnya. Mereka tidak peduli berapa pun harganya, pasti akan beli,” kata Sugeng.

Ia mengatakan, perdagangan satwa ilegal semakin meningkat pada periode 2015 hingga 2019 karena perkembangan media sosial. Pada periode tersebut, Polri menangani 249 kasus dengan  237 tersangka. Sebanyak 14 di antaranya merupakan warga negara asing.

Kepala Subdirektorat Penyidikan Perambahan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Supartono mengatakan, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah (megabiodiversity), tetapi setiap spesies rentan terhadap kepunahan karena populasinya yang hanya hidup endemik di tempat tertentu.

Ancaman terhadap keanekaragaman hayati pun sangat tinggi karena permintaan pasar luar negeri, nilai ekonomis yang tinggi, hobi, kerusakan habitat, dan konflik dengan manusia. ”Karena itu, penegakan hukum menjadi salah satu jalan untuk menyelamatkan satwa dari kepunahan,” kata Sugeng.

Kompas

Petugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara menunjukkan kulit seekor harimau sumatera di Medan, beberapa waktu lalu.