Jabar Gunakan KPBU untuk Mengatasi Keterbatasan APBD

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jabar Mulyana di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (19/6/2019).

BANDUNG, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggunakan pola pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk 12 proyek pembangunan infrastruktur sepanjang 2019. Pola pembiayaan ini dianggap solusi mengatasi keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

”Dengan APBD terbatas, KPBU sangat diperlukan untuk membangun infrastruktur. Salah satunya, proyek pengelolaan sampah regional di Nambo, Bogor,” ujar Gubernur Jabar Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (19/6/2019).

Hal itu disampaikan Kamil saat mewakili pemerintah pusat melantik Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jabar Mulyana. Dia mengharapkan masukan dari BPKP sehingga pembangunan di Jabar sesuai regulasi.

Dengan demikian, beban APBD untuk pembangunan infrastruktur berkurang sehingga dapat digunakan untuk mendanai hal lain, seperti sektor pendidikan.

”Untuk menghadirkan solusi atas sumber masalah hukum. Karena biasanya ada ruang ’abu-abu’ di situ,” ujarnya.

Kamil menjelaskan, dalam pola KPBU, aset merupakan milik pemerintah, sedangkan infrastrukturnya dibangun swasta. Dengan demikian, beban APBD untuk pembangunan infrastruktur berkurang sehingga dapat digunakan untuk mendanai hal lain, seperti sektor pendidikan.

”Oleh sebab itu, kami mewacanakan untuk menggratiskan biaya sekolah tingkat SMA tahun depan,” ujarnya.

KOMPAS/MACHRADIN WAHYUDI RITONGA

Petugas membantu orangtua calon siswa untuk mengetahui informasi jarak antara sekolah dan rumah dalam uji coba sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA N 2 Bandung, Kamis (13/6/2019).

Meski demikian, wacana itu perlu dibahas lebih lanjut. Sebab, alokasi anggaran juga membutuhkan persetujuan DPRD. APBD Jabar pada 2019 sebesar Rp 37 triliun.

”Pembangunan infrastruktur yang bisa dikerjakan swasta akan digeser ke swasta. Jadi, APBD dapat dipakai untuk hal-hal mendasar seperti pendidikan,” ujarnya.

Setelah dilantik, Kepala Perwakilan BPKP Jabar Mulyana siap memberikan masukan kepada Pemprov Jabar agar pembangunan di daerah itu berjalan lancar. Dia juga mengingatkan, proyek pembangunan tidak boleh asal cepat dikerjakan, tetapi harus akuntabel dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Mulyana saat dilantik di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (19/6/2019).

Mulyana menuturkan, dalam pembiayaan KPBU, terdapat sejumlah hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah. Hal itu mulai dari kejelasan sumber dana dan pengelolanya hingga mekanisme kerja sama yang diterapkan.

”Tugas BPKP mengawasi akuntabilitasnya. Kami akan proaktif dalam mendampingi dan mengawasi. Baik dalam memberikan penilaian maupun konsultasi,” ucapnya.