JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memastikan tidak akan menutup ruang partisipasi dan aspirasi organisasi masyarakat sipil dalam proses legislasi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.  Pekan depan, perwakilan sejumlah organisasi [...]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses