Tambahan Dua Unit Kapal Perintis untuk Sumenep

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Warga mengumpulkan barang-barang penumpang KM Arim Jaya yang ditarik ke pantai di Desa Romben Barat, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, Selasa (18/6/2016).

SURABAYA, KOMPAS — Kementerian Perhubungan akan memberikan hibah dua unit kapal perintis untuk dioperasikan di kepulauan Sumenep, Madura, Jawa Timur. Tambahan kapal perintis ini diharapkan bisa memperluas akses warga mendapatkan sarana transportasi laut yang lebih aman dan memadai.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Rabu (19/6/2019), di Surabaya, mengatakan, Pemprov Jatim akan mendapatkan hibah dua unit kapal perintis dari Kementerian Perhubungan. Dua kapal tersebut akan tiba di Jatim sekitar Agustus.

”Kapal itu nantinya akan digunakan untuk transportasi masyarakat di Kepulauan Sumenep yang juga bisa berfungsi sebagai kapal rumah sakit,” katanya.

Wakil Bupati Sumenep Achmad Fauzi mengakui, jumlah kapal perintis di Sumenep masih kurang. Kabupaten dengan jumlah 126 pulau, 48 pulau di antaranya berpenghuni, hanya dilayani lima unit kapal perintis dengan jadwal satu hingga dua kali penyeberangan dalam satu pekan. Pulau yang dilayani juga masih terbatas di pulau-pulau besar, yakni Pulau Puteran, Pulau Sapudi, Pulau Raas, Pulau Kangean, dan Pulau Masalembu.

Kompas

Kapal motor melewati ombak tinggi di Perairan Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Rabu (19/6).

Pulau-pulau kecil lainnya yang belum tersentuh kapal perintis biasanya menggunakan perahu kayu sebagai alat transportasi satu-satunya. Pemkab Sumenep tidak bisa melarang penggunaan perahu kayu karena perahu tersebut sudah menjadi tradisi masyarakat dan menjadi sarana angkutan utama masyarakat kepulauan.

”Kami terus mengimbau kepada pemilik perahu untuk mengutamakan keselamatan penumpang. Alat keselamatan, seperti pelampung dan alat navigasi, terus kami sosialisasikan kepada masyarakat,” kata Achmad.

Kepala Desa Gowa-gowa Sakrani mengatakan, warga hanya bisa mengandalkan perahu kayu untuk penyeberangan antarpulau. Perahu tersebut biasanya tidak memiliki jumlah pelampung yang memadai sesuai jumlah penumpang, seperti Kapal Laut Motor (KLM) Arim Jaya yang terbalik pada Senin (17/6/2019) siang.

KLM Arim Jaya yang desain awalnya merupakan perahu nelayan digunakan untuk penyeberangan dengan rute Pulau Gowa-gowa, Kecamatan Raas, Sumenep, menuju Pelabuhan Dungkek, Kecamatan Dungkek. Hingga pukul 18.00, dari jumlah penumpang 61 orang, 39 di antaranya selamat, 20 penumpang meninggal, dan 2 orang masih dalam pencarian.

Pulau Gowa-gowa, lanjut Sakrani, merupakan salah satu pulau di Sumenep yang belum mendapatkan akses kapal perintis. Untuk menyeberang ke Pulau Madura, warga membutuhkan waktu hingga 6 jam dengan perahu kayu yang merupakan satu-satunya alat transportasi di tempat tersebut.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Petugas memindahkan peti berisi jenazah korban kecelakaan laut KM Arim Jaya ke atas kapal untuk dikirim ke Pulau Gowa-gowa, Kecamatan Raas, di Pelabuhan Dungkek, Kabupaten Sumenep, Rabu (19/6/2019) dini hari.

Warga Desa Pancor, Kecamatan Gayam, di Pulau Sapudi  Ali Syatta, mengatakan, meskipun ada kapal perintis yang melayani penyeberangan dari Pulau Sapudi ke Pulau Madura, sebagian warga tetap membutuhkan perahu kayu. Jadwal penyeberangan kapal perintis yang hanya dua kali seminggu dinilai masih kurang untuk melayani mobilitas warga yang cukup tinggi.

”Setiap hari, warga membutuhkan transportasi ke Pulau Madura untuk menjual ikan di Sumenep. Jika ada warga sakit dan harus dirujuk ke rumah sakit di Sumenep, tidak ada pilihan lain selain menggunakan perahu kayu,” katanya.

Setiap hari, warga perlu transportasi ke Pulau Madura untuk menjual ikan di Sumenep. Jika ada warga sakit dan harus dirujuk ke rumah sakit di Sumenep, tidak ada pilihan lain selain menggunakan perahu kayu.

Dosen Departemen Teknik Perkapalan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Raja Oloan Saut Gurning, mengatakan, pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap operasional pelayaran rakyat. Saat ini, masih banyak perahu yang dioperasikan warga tidak memenuhi syarat keselamatan. Pengawasan di dermaga saat akan berlayar pun masih rendah karena tidak semua dermaga dalam pengawasan pemerintah.

”Faktor keamanan belum menjadi perhatian utama pengelola perahu kayu. Jika perahu yang tidak memenuhi syarat itu dibiarkan berlayar saat cuaca buruk, potensi kecelakaan sangat tinggi,” ujarnya.

Baca juga: Kapal Nelayan Dijadikan Angkutan Penyeberangan