BANJARMASIN, KOMPAS — Asosiasi Pemegang Izin dan Kontraktor Tambang meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengkaji ancaman sanksi terhadap perusahaan yang belum membayar penuh dana jaminan reklamasi. Menanggapi hal itu, pemerintah berjanji mengedepankan pendekatan persuasif. Sebanyak 48 [...]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses