Polisi Siap Selidiki

Penyebab banjir bandang di Konawe, Sulawesi Tenggara, perlu dicari dan diatasi akar masalahnya. Kepolisian siap membantu penyelidikan.

KONAWE SELATAN, KOMPAS— Banjir bandang yang melanda Konawe Utara dan sejumlah lokasi di Sulawesi Tenggara diharapkan bisa diselesaikan hingga akar masalahnya. Kepolisian siap membantu penyelidikan, memberi masukan dan saran terkait peristiwa itu.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Seorang warga berusaha mencari barang yang tersisa setelah banjir bandang menghanyutkan rumahnya di Desa Topowatu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Sabtu (22/6/2019).

”Kita memberi bantuan sosial dan perbaikan infrastruktur. Tapi itu hanya memotong puncak gunung es. Akan terjadi lagi kalau akar masalah tidak diketahui,” kata Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian di Konawe Utara, Sultra, Sabtu (22/6/2019).

Kapolri bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto datang ke Konawe Utara meninjau penanganan banjir bandang. Keduanya menyampaikan bantuan sekaligus meninjau kondisi pengungsi yang telah berhari-hari di posko pengungsian. Hadir Kepala Basarnas  Marsekal Madya (TNI) Bagus Puruhito serta pejabat lain.

Menurut Tito, penyebab utama banjir perlu diketahui untuk menyelesaikan permasalahan. Sejumlah kemungkinan antara lain tingginya curah hujan dan adanya perambahan hutan yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

”Sultra merupakan wilayah dengan lahan hijau dan subur. Juga punya potensi besar pertambangan. Tidak ada masalah dengan pembukaan lahan untuk pertambangan karena menguntungkan masyarakat. Namun perlu dilakukan studi amdal yang benar sehingga tidak terjadi bencana,” katanya.

”Dari Polri, ada Direktur Tindak Pidana Tertentu di sini yang biasa menangani masalah lingkungan. Dalam hal ini untuk memberikan bantuan, masukan,” ujar Tito. Penyelidikan akan dilakukan. Studi tentang kejadian ini akan disampaikan ke pihak-pihak terkait.

Banjir besar melanda Konawe Utara membuat 18.765 orang terdampak, 370 rumah hanyut, dan 2.132 rumah terendam. Banjir juga menerjang Konawe, Konawe Selatan, dan Kolaka Timur.

Sejumlah pihak, akademisi, dan pemerhati lingkungan menduga banjir yang berlangsung berhari-hari ini akibat rusaknya kawasan hulu dan kritisnya daerah aliran sungai (DAS). Hal itu dipicu masifnya industri pertambangan dan perkebunan skala besar, terutama kelapa sawit.

Bupati Konawe Utara Ruksamin menyatakan, pihaknya sangat mendukung penelitian mendalam terkait banjir bandang untuk memastikan akar masalah. Dengan demikian, bisa menentukan langkah selanjutnya.  ”Kita dukung dan bantu. Saya siapkan data yang diperlukan. Kalau ada masalah hukum, silakan kepolisian menangani,” ujarnya.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengingatkan agar tempat pengungsi layak. Terlebih saat memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Penataan kawasan

Di Samarinda, Kalimantan Timur, banjir mulai surut. Pemerintah Kota Samarinda menetapkan transisi darurat pemulihan bencana banjir Samarinda, Sabtu hingga 28 Juni. Penataan permukiman di sekitar DAS yang rawan banjir akan disosialisasikan mulai Senin (24/6).

Masa tanggap darurat banjir di Samarinda ditetapkan selama 14 hari hingga Jumat. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda Sulaiman Sade mengatakan, banjir mulai surut. ”Yang belum sepenuhnya surut di sekitar Jalan Pemuda dan perumahan Bengkuring. Saat ini kami fokus membantu warga membersihkan lingkungan dan fasilitas publik,” katanya dihubungi dari Balikpapan, Sabtu.

Seiring surutnya air, pemerintah kota mulai menertibkan permukiman di bantaran Sungai Karang Mumus. Warga akan direlokasi. Menurut Sekretaris Daerah Samarinda Sugeng Chairuddin, sekitar 2.500 rumah akan terdampak normalisasi sungai. Namun, ia belum bisa memastikan kapan warga direlokasi. Proses ganti rugi juga belum dibicarakan.

Senin lalu, dalam rapat koordinasi disebutkan, pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kaltim menganggarkan Rp 25,7 miliar untuk pengendalian banjir Kota Samarinda. Dana itu untuk membangun embung serbaguna, normalisasi Sungai Karang Mumus, revitalisasi Kolam Retensi Vorpo Samarinda, serta peningkatan fungsi Bendungan Benanga. (JAL/CIP)