JAKARTA, KOMPAS – Ketentuan tindak pidana korupsi di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP dinilai belum mencerminkan semangat antikorupsi. Selain problem kesenjangan aturan antara yang tertera di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan di RKUHP, ada pula problem aturan yang [...]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses