Tentukan Arah Koalisi, Parpol Tunggu Putusan Mahkamah Konstitusi

Sejumlah partai politik pendukung Prabowo Subianto menunggu putusan Mahkamah Konstitusi terkait arah dan kelanjutan koalisi. Hingga saat ini, beberapa parpol pendukung Prabowo masih belum jelas untuk menentukan arah koalisinya, ke kubu Joko Widodo atau tetap mendukung Prabowo.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pihak termohon, Komisi Pemilihan Umum, menunjukkan dan menyerahkan alat bukti kepada hakim MK saat sidang sengketa perselisihan hasil pemilu Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (20/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah partai politik pendukung Prabowo Subianto menunggu putusan Mahkamah Konstitusi terkait arah dan kelanjutan koalisi. Hingga saat ini, beberapa partai politik pendukung Prabowo masih belum jelas untuk menentukan arah koalisinya, apakah akan merapat ke kubu Joko Widodo atau tetap mendukung Prabowo Subianto.

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan, PAN masih menunggu hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 terkait arah koalisi partai tersebut. Masih ada beberapa tahapan pemilu yang perlu dilalui, hingga akhirnya PAN bisa menentukan dukungannya.

”Setelah putusan MK, saya bisa bayangkan bahwa Prabowo akan mengumpulkan partai pendukungnya untuk menentukan arah dan masa depan koalisi. Setelah itu, PAN nantinya akan mengadakan rapat kerja nasional pada Juli atau Agustus untuk menentukan sikap dan dukungan partai,” tutur Eddy saat dihubungi dari Jakarta, Senin (24/6/2019).

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kanan), didampingi bakal calon presiden Prabowo Subianto, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, dan Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais, membuka acara Workshop Nasional PAN di Jakarta, Minggu (16/9/2018). Workshop Nasional PAN digelar untuk memberikan pembekalan kepada calon DPR dan DPRD kabupaten dan kota serta sebanyak 2.500 kader dalam menghadapi Pemilu 2019.

Eddy tidak mempermasalahkan apakah anggota partainya saat ini ada yang berbeda pandangan terkait dukungan kepada Prabowo atau Jokowi. Namun, setelah diadakan rapat kerja nasional (rakernas), para anggota partai harus satu suara untuk mengikuti hasil dari rakernas tersebut.

”Kami membebaskan para kader untuk berpendapat dan menyuarakan aspirasi yang berbeda selama hal tersebut bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

Selain itu, lanjut Eddy, jika nantinya sebagian besar partai merapat ke kubu Jokowi, bukan berarti tidak ada mekanisme penyeimbang (check and balance) sebagai alat untuk mengkritik kebijakan pemerintah.

”Fungsi mekanisme penyeimbang ini, kan, ada di DPR. Terlepas dari banyaknya partai pendukung pemerintah nanti, DPR harus menjalankan fungsinya untuk check and balance,” ujarnya.

Jika nantinya sebagian besar partai merapat ke kubu Jokowi, bukan berarti tidak ada mekanisme penyeimbang sebagai alat untuk mengkritik kebijakan pemerintah.

Senada dengan Eddy, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik mengatakan, Partai Demokrat masih belum menentukan arah koalisi ke depan. Partai Demokrat masih menunggu hasil putusan MK dan menanti situasi yang kondusif untuk menentukan arah koalisi.

Baca juga: Menebak Arah Koalisi Parpol

KOMPAS/DHANANG DAVID

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Kogasma 2019 di Wisma Proklamasi 41, Jakarta, Sabtu (17/2/2018).

”Kami masih belum memiliki jawaban untuk arah koalisi karena pelantikan presiden masih lama, bulan Oktober. Kami juga tidak bisa mengambil keputusan di ruang hampa karena dalam proses demokrasi, masih ada sejumlah prosedur yang harus kami tunggu,” ucapnya.

Rachland mengatakan, Partai Demokrat pernah mengingatkan agar Prabowo berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan kemenangan. Pernyataan yang dikeluarkan Prabowo bisa membuat masyarakat di akar rumput percaya akan kemenangan yang Prabowo klaim.

”Jangan sampai ada informasi keliru yang disampaikan sehingga efeknya bisa berdampak buruk pada masyarakat di akar rumput,” lanjutnya.

Baca juga: Politik Pascapemilu

Ditemui secara terpisah, Ketua DPR dari Partai Golongan Karya (Golkar) Bambang Soesatyo mengatakan tidak mempermasalahkan jika nantinya ada parpol baru yang akan masuk ke koalisi pemerintahan Jokowi.

”Tujuan dalam berbangsa ini ialah untuk menjalin harmonisasi. Jadi, setiap kekuatan dan komponen harus dirangkul untuk satu tujuan, yaitu demi membangun masyarakat yang adil dan makmur,” ujarnya.

Baca juga: Peluang Koalisi Terus Dijajaki

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Presiden Joko Widodo didampingi ketua umum parpol pendukung Koalisi Indonesia Kerja, antara lain (tampak dalam foto) Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, mendeklarasikan calon wakil presiden yang akan mendampingi Joko Widodo dalam pertemuan koalisi pendukung, di Jakarta, Kamis (9/8/2018). Joko Widodo menunjuk Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2019.

Evaluasi internal

Selain itu, menurut Bambang, Partai Golkar perlu segera melakukan evaluasi internal melalui musyawarah nasional. Evaluasi itu terutama mengenai mengapa suara partai tersebut menurun pada tahun ini.

Sebelumnya, pada Pemilu 2014, Partai Golkar mampu mendulang 14,75 persen suara. Namun, pada pemilu kali ini, terjadi penurunan suara partai menjadi 12,31 persen.

”Kami berharap, pada kepengurusan Partai Golkar di periode berikutnya bisa diisi 70 persen anak muda,” ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

”Selain itu, jika ada desakan evaluasi terkait perolehan suara Partai Golkar pada Pemilu 2019 ini, sudah seharusnya dilakukan dan kami sebagai pengurus harus memikirkan bagaimana caranya agar partai ini bisa mengembalikan suara yang hilang pada pemilu selanjutnya,” lanjutnya.

Baca juga: Munaslub Golkar Dibahas Setelah Putusan MK

Bambang juga berencana untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada periode selanjutnya. Namun, ia masih menunggu situasi yang kondusif pasca-putusan MK.

”Saya masih menunggu hasil putusan MK. Yang penting, jangan sampai ada kegaduhan dulu hingga Joko Widodo ditetapkan sebagai presiden,” kata Bambang.