Pengelolaan Pelabuhan Patimban Diserahkan ke Swasta

Kompas

Rencana pembangunan jalan akses Pelabuhan Patimban yang akan tersambung dengan Tol Akses Patimban.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menyerahkan pengelolaan Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat, kepada pihak swasta. Keputusan itu diharapkan mendorong kompetisi dan efisiensi. Namun, perusahaan asing yang berminat mesti berkolaborasi dengan perusahaan Indonesia.

Keputusan itu diambil dalam rapat tertutup yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/6/2019). Hadir dalam rapat, antara lain, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofjan Djalil.

Luhut menyatakan, pengelolaan Patimban akan ditangani swasta murni, tidak akan diberikan ke badan usaha milik negara (BUMN). Pengelolaan pelabuhan oleh swasta diharapkan memacu BUMN pengelola pelabuhan lainnya untuk bersaing dan bekerja lebih efisien.

Pengelolaan Patimban akan ditenderkan dan pesertanya mesti berpengalaman. Perusahaan yang mengajukan proposal pengelolaan dengan pendapatan terbaik akan dipilih. Menurut Budi Karya, sudah lebih dari 10 perusahaan asal Jepang dan Indonesia yang berminat untuk menjadi pengelola Patimban.

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Ilustrasi

Pelabuhan Patimban ditargetkan beroperasi tahun depan. Peresmian penggunaan terminal kendaraan dengan kapasitas 250.000-300.000 kendaraan per tahun itu direncanakan Mei 2020. Terminal itu diharapkan bisa mengurangi kepadatan lalu lintas, terutama untuk ekspor-impor kendaraan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Luhut menambahkan, dengan dikelola swasta, akan muncul persaingan dengan Pelabuhan Tanjung Priok. ”Persaingan itu akan memunculkan efisiensi pengelolaan pelabuhan. Pelabuhan kita belum efisien,” ujar Luhut.

Dia mencontohkan Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Kuala Tanjung yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). ”Pelabuhan Kuala Tanjung saat ini belum berkembang karena semua kapal masih ke Belawan. Padahal biaya pembangunan Kuala Tanjung sangat tinggi,” kata Luhut.

Ke depan, Pelabuhan Belawan hanya akan digunakan sebagai pelabuhan ikan. Sementara untuk kegiatan ekspor-impor, akan menggunakan Pelabuhan Kuala Tanjung.

Terminal kendaraan

Budi Karya Sumadi memastikan proyek pembangunan Pelabuhan Patimban berjalan sesuai dengan rencana. Dia menargetkan Pelabuhan Patimban dapat beroperasi pada pertengahan tahun 2020.

Menurut dia, saat ini pembangunan Pelabuhan Patimban sudah 29 persen. Sementara untuk terminal kendaraan yang akan beroperasi pertengahan tahun depan, perkembangan pembangunannya mencapai 35 persen.

Terminal kendaraan di Pelabuhan Patimban diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas, khususnya untuk ekspor-impor kendaraan di Pelabuhan Tanjung Priok. Selama ini, kendaraan berat, termasuk angkutan ekspor-impor kendaraan, menyumbang pada kemacetan lalu lintas, khususnya ruas antara Bekasi-Tanjung Priok, Jakarta.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan R Agus H Purnomo mengatakan, tujuan pembangunan Pelabuhan Patimban adalah untuk mengurangi biaya logistik dengan mendekatkan pusat produksi dengan pelabuhan, memperkuat ketahanan ekonomi, mengurangi tingkat kepadatan lalu lintas di Jakarta dengan pembagian arus lalu lintas kendaraan, serta menjamin keselamatan pelayaran, termasuk area eksplorasi migas.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ilustrasi — Sejumlah mobil baru diparkir di sekitar dermaga Indonesia Kendaraan Terminal Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, menunggu diangkut untuk diekspor, Jumat (13/4/2018).

Pembangunannya sendiri dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap. Pada tahap pertama, Pelabuhan Patimban direncanakan akan dapat melayani 3,5 juta peti kemas (TEUs) dan 600.000 kendaraan bermotor (CBU). Pada tahap kedua, kapasitas pelayanan akan meningkat menjadi 5,5 juta TEUs, dan pada tahap ketiga akan meningkat kembali hingga 7,5 juta TEUs.

Secara umum, Pelabuhan Patimban akan melayani jenis muatan peti kemas dan kendaraan bermotor yang diangkut menggunakan kapal-kapal berukuran besar.

”Nantinya Pelabuhan Patimban juga akan didukung area sarana penunjang (back-up area) untuk mendukung efisiensi logistik dari dan ke Pelabuhan Patimban seluas 356 hektar,” ucap Agus.

Di samping kegiatan yang dikerjakan oleh Kementerian Perhubungan, telah berlangsung pekerjaan pembuatan akses jalan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR). Pemerintah berharap dengan beroperasinya Pelabuhan Patimban, dapat mengefisienkan biaya ekspor produk Indonesia ke luar negeri, salah satunya produk otomotif.