Anies Usulkan Kenaikan Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Petugas gabungan Badan Pajak dan Retribusi Daerah bersama kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Polda Metro dan Jasa Raharja merazia kendaraan roda empat dan roda dua di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2018). Razia pajak kendaraan bermotor ini dilaksanakan untuk menggenjot pendapatan daerah.

JAKARTA, KOMPAS — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan kenaikan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dari 10 persen menjadi 12,5 persen. Selain untuk menggenjot pendapatan daerah, Anies beralasan kenaikan BBNKB itu diharapkan bisa menekan pertumbuhan kendaraan baru dan mengurangi potensi kemacetan di Ibu Kota.

”Penyesuaian tarif BBNKB, penyerahan pertama sebesar 12,5 persen. Penyerahan kedua dan seterusnya 1 persen,” ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam Rapat Paripurna DPRD DKI di Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Untuk merealisasikan itu, Anies mengusulkan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang BBNKB. Sebelumnya, BBNKB di DKI Jakarta sebesar 10 persen.

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan sambutan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD DKI dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Ke-492 Kota Jakarta di Gedung DPRD Jakarta, Sabtu (22/6/2019).

Anies menjelaskan, kenaikan BBNKB ini merupakan hasil kesepakatan dari Rapat Kerja Terbatas Asosiasi Badan Pendapatan Daerah se-Jawa-Bali yang diselenggarakan pada 12 Juli 2018. Dalam usulan revisi Perda No 9/2010, Anies juga menambah ketentuan pemerintah, lembaga, dan instansi lainnya sebagai wajib pajak BBNKB.

Tambahan pendapatan

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Jakarta Faisal Syafruddin mengatakan, kenaikan pajak ini sebetulnya menyamakan dengan provinsi lain di Jawa, seperti di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Jika perda kenaikan BBNKB segera disahkan oleh DPRD, Pemprov DKI memiliki potensi pendapatan tambahan sebesar Rp 600 miliar. Dengan demikian, target penerimaan BBNKB tahun ini sebesar Rp 5,4 triliun dapat terealisasi.

Faisal menyebutkan, per bulan ini, realisasi penerimaan BBNKB adalah Rp 2,4 triliun. ”Kalau (perda) itu disahkan bulan Juni, target kita pasti akan tercapai,” tutur Faisal.

Kurangi kemacetan

Sementara itu, Bambang Kusumanto dari Fraksi Partai Demokrat-Partai Amanat Nasional DPRD DKI menjelaskan, saat ini di Jakarta, penambahan kendaraan baru roda empat mencapai 900 unit per hari, sedangkan roda dua mencapai 1.400 unit per hari. Penambahan tersebut tidak sebanding dengan penambahan luas ruas jalan.

Oleh karena itu, menurut Bambang, kenaikan BBNKB diperlukan agar dapat menekan pertumbuhan kendaraan baru.

KOMPAS/IRENE SARWINDANINGRUM

Suasana Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta mengenai rencana perubahan APBD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (26/9/2018). Perubahan APBD DKI Jakarta 2018 diusulkan naik sekitar Rp 6 triliun dari penetapan APBD DKI 2018 murni.

Hal senada diungkapkan Jimmy Alexander Turangan dari Fraksi Gerindra DPRD DKI. Menurut dia, cara itu efektif mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum. Dengan demikian, potensi kemacetan di Ibu Kota juga ikut berkurang.

”Tetapi, kami minta, peningkatan tarif BBNKB ini juga diikuti dengan peningkatan penyediaan dan perbaikan kualitas pelayanan transportasi publik di Jakarta sehingga masyarakat tetap merasa nyaman untuk beralih transportasi nanti,” kata Jimmy.