Pemerintah AS menggelar konferensi internasional di Bahrain guna menyodorkan proposal konsep baru untuk mendamaikan salah satu konflik paling rumit di dunia, Palestina-Israel.
KAIRO, KOMPAS —Setelah ditunggu-tunggu selama 2,5 tahun, Pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump meluncurkan proposal perdamaian Palestina-Israel melalui konferensi internasional selama dua hari di Manama, Bahrain, Selasa dan Rabu (25-26/6/2019). Forum dengan fokus pada isu ekonomi, melalui pendekatan economy first, itu merupakan ajang bagi AS untuk memaparkan bagian pertama konsep baru proposal damai Palestina-Israel yang selama ini populer dengan sebutan ”Transaksi Abad Ini”.
Berdasarkan skema yang disusun dalam proposal bertajuk ”Perdamaian menuju Kemakmuran” itu, AS akan menghimpun dana 50 miliar dollar AS untuk pembangunan di Tepi Barat dan Jalur Gaza serta negara-negara Arab sekelilingnya. Palestina dan dunia Arab menolak konsep baru proposal damai itu. Palestina menolak hadir, sedangkan Israel juga tidak diundang dalam forum konferensi tersebut.
”Uang itu penting. Ekonomi itu penting. Tetapi politik lebih penting. Solusi politik itu lebih penting,” kata Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
Lebanon juga memboikot forum itu. Mesir, Jordania, Kuwait, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Maroko hanya mengirim delegasi level rendah, sekelas menteri keuangan atau deputinya. Konsep baru proposal damai Palestina-Israel itu diarsiteki penasihat politik Presiden Trump, yang juga menantunya, Jared Kushner, dan Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah Jason Greenblatt.
Guna menggalang dukungan luas atas konsep baru proposal damai Palestina-Israel itu, AS melalui berbagai media beberapa hari terakhir ini membocorkan nilai proyek sektor ekonomi dalam proposal tersebut. Proyek ekonomi itu akan menghimpun dana 50 miliar dollar AS dengan perincian 28 miliar dollar untuk membangun Tepi Barat dan Jalur Gaza, 9 miliar dollar untuk Mesir, 7,5 miliar dollar untuk Jordania, dan 6 miliar dollar AS untuk Lebanon.
Dana 50 miliar dollar itu dicanangkan akan dikumpulkan dari AS, negara-negara kaya di Arab Teluk, Jepang, China, sejumlah negara Eropa, dan lembaga-lembaga keuangan internasional.
Sebanyak 5 miliar dollar dari 28 miliar dollar AS untuk pembangunan Tepi Barat dan Jalur Gaza akan digunakan membangun jalan layang atau jalan bawah tanah yang menghubungkan Tepi Barat dengan Jalur Gaza. Sisa dana 23 miliar dollar AS akan dimanfaatkan untuk membangun 179 proyek industri, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan institusi pemerintahan di seantero Tepi Barat dan Gaza.
Adapun dana 9 miliar dollar AS untuk Mesir akan digunakan membangun kawasan industri di sekitar kota Rafah- Semenanjung Sinai Utara guna membuka lapangan kerja bagi warga Palestina di Jalur Gaza. Sementara dana 7,5 miliar dollar untuk Jordania dan 6 miliar dollar AS untuk Lebanon digunakan membangun kawasan industri yang khusus membuka lapangan kerja bagi warga Palestina di dua negara itu.
Menurut Badan Bantuan Sosial dan Pekerja PBB (UNRWA) yang mengurusi pengungsi Palestina, terdapat 450.000 pengungsi Palestina di Lebanon dan lebih dari 2 juta pengungsi Palestina di Jordania.
Abaikan Inisiatif Arab
Jared Kushner dalam wawancara dengan televisi Al Jazeera menyatakan, proposal damai Palestina-Israel yang diusungnya tidak sejalan dengan Inisiatif Damai Arab 2002, yang selama ini menjadi landasan posisi Arab dan sebagian besar negara berpenduduk mayoritas Muslim dalam konflik Palestina-Israel. Inisiatif Damai Arab 2002, yang diinisiasi Arab Saudi, menegaskan kesediaan dunia Arab dan Islam membangun hubungan diplomatik penuh dengan Israel dengan imbalan berdirinya negara Palestina di atas tanah 1967 dengan ibu kota Jerusalem Timur dan solusi adil atas pengungsi Palestina.
”(Proposal damai) ini berada di suatu tempat antara Inisiatif Damai Arab dan posisi Israel,” ujar Kushner.
Dalam wawancara dengan beberapa media Arab, termasuk harian Asharq al Awsat, ia mengungkapkan bahwa tujuan dari konferensi di Bahrain adalah mencari terobosan baru yang inovatif dalam proposal damai Israel-Palestina. Menurut dia, perundingan damai Israel-Palestina dengan pendekatan lama sudah berlangsung lebih dari 20 tahun sejak Kesepakatan Oslo tahun 1993, tetapi sampai sekarang tak menghasilkan apa-apa.
Salah seorang pejabat tinggi PLO, Saeb Erekat, menegaskan bahwa satu-satunya jalan menuju perdamaian dan kemakmuran adalah menegakkan kedaulatan Palestina yang merdeka di atas tanahnya, serta kembalinya hak-hak rakyat Palestina dalam menentukan nasib sendiri, meraih kemerdekaan, dan hak kembali bagi pengungsi Palestina.
Juru bicara Kepresidenan Palestina, Nabil Abu Rudeinah, juga menegaskan, Inisiatif Damai Arab tahun 2002 adalah garis merah bagi Palestina yang tidak mungkin ditinjau ulang lagi. (AFP/REUTERS/SAM)