Menko Polhukam: Kontestan Telah Berdamai, Pendukung Harusnya Patuh

Masyarakat diminta tidak khawatir dengan sidang MK Kamis (27/6/2019). Aparat keamanan, TNI/Polri, siaga dengan kekuatan penuh. Ini termasuk mengantisipasi kemungkinan unjuk rasa kembali ditunggangi perusuh dan teroris. Indikasi itu didasarkan pada adanya lebih kurang 30 orang yang diduga perusuh dan teroris yang masuk ke Jakarta.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto bergandengan dan melambaikan tangan saat deklarasi kampanye damai sebagai penanda dimulainya masa kampanye Pemilu 2019, akhir September 2018. Sementara Kamis (27/6/2019), Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang untuk memutuskan sengketa hasil perselisihan hasil pemilihan umum Pemilihan Presiden 2019. Putusan MK final dan mengikat sehingga bisa langsung diketahui siapa calon presiden-wakil presiden yang terpilih.

JAKARTA, KOMPAS — Masyarakat diminta tidak khawatir dengan gelaran sidang perselisihan hasil pemilihan umum pada Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi,  Jakarta, Kamis (27/6/2019). Aparat keamanan, TNI/Polri, siaga dengan kekuatan penuh untuk menjaga kondisi Ibu Kota tetap kondusif.

Apalagi kedua kontestan di Pemilu Presiden 2019, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, disebut telah berdamai. Ini dalam arti, kedua kubu telah menyatakan tidak akan mengerahkan pendukungnya untuk datang ke MK. Selain itu, kedua kubu telah menyatakan sikapnya, akan menghormati apa pun keputusan MK.

”Sikap itu harus kita sambut dengan gembira dan harus dipatuhi oleh seluruh pengikut dan pendukungnya,” ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto kepada Kompas di kantornya, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

”Biarkan hakim MK menyelesaikan tugasnya tanpa tekanan apa pun. Mereka sudah mengatakan akan bekerja secara independen dan tidak akan bisa diintervensi pihak mana pun,” katanya.

Dengan komitmen kedua calon presiden (capres) yang tidak akan mengerahkan pendukungnya ke MK, Wiranto pun mempertanyakan massa yang berunjuk rasa di MK, hari ini, dan rencananya besok. ”Kalau sekarang ada demo ini, saya bertanya dari kelompok mana dan apa yang diperjuangkan?” tanyanya.

Dia juga mempertanyakan izin dari kepolisian untuk unjuk rasa itu. ”Demo itu ada izin atau tidak? Saya sudah bicara dengan Kapolri, tidak akan ada izin untuk demonstrasi di sekitar MK. Demonstrasi itu kalau tidak ada izin, tidak bisa dilakukan. Mari kita belajar berkonstitusi, mematuhi hukum,” katanya.

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto melayani pertanyaan wartawan seusai Rapat Koordinator Nasional bertajuk ”Kewaspadaan Nasional dalam Rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemilu 2019” di Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Penghasut pengecut

Jika memang unjuk rasa tersebut tidak dibekali izin alias liar, Wiranto menegaskan, polisi berhak untuk membubarkannya. Terlebih jika unjuk rasa itu kemudian menciptakan kericuhan.

”Nah, kalau seperti itu, saya tentu sangat kecewa kepada para penghasut, para pendorong, dan tokoh yang mendorong masyarakat untuk demo dan rusuh,” katanya.

”Kalau sudah rusuh, saya ingin tahu di mana para penghasut itu? Saya katakan itu orang pengecut, mendorong masyarakat untuk ribut dengan aparat keamanan dan kemudian cuci tangan. Kasihan rakyat. Kalau demo rusuh timbul korban, jadi masalah untuk kita. Kalau rusuh yang rugi, kan, kita semua sebagai bangsa, mengganggu perekonomian, yang rugi, kan, kita. Lalu untuk apa rusuh?” jelasnya.

Baca juga: Majelis Hakim dan Gugus Tugas Gelar Rapat Akhir Sebelum Sidang Putusan

Wiranto berjanji, jika unjuk rasa besok kemudian berakhir rusuh, pemerintah dan aparat keamanan akan mencari dan menangkap dalang kerusuhan tersebut.

”Tidak mungkin rakyat tanpa dikoordinir lalu berdemo. Demo itu terkoordinasikan. Jadi pasti ada yang menggerakkan. Ada yang menghasut bahkan membiayai, pasti ketemu nanti saya cari, tidak bisa sembunyi, dia harus bertanggung jawab karena mendorong demo yang tanpa izin, itu ada hukumnya,” ujarnya.

Demo ditunggangi

Di tempat terpisah, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyampaikan, situasi keamanan nasional hingga saat ini kondusif. Ada sekitar 4.000 aparat keamanan yang disebutnya akan siaga untuk menjaga sidang MK.

KRISTIAN OKA PRASETYADI UNTUK KOMPAS

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko

Menurut informasi yang diperoleh pemerintah, ada 2.500 hingga 3.000 orang yang akan berunjuk rasa selama sidang MK. Jumlah tersebut, menurut Moeldoko, masih dapat ditangani aparat keamanan.

Baca juga: Polisi Tutup Ruas Jalan di Seputar Mahkamah Konstitusi

Dia pun mengungkapkan, tidak menutup kemungkinan unjuk rasa akan kembali ditunggangi perusuh dan kelompok teroris. Ia menyebut ada lebih kurang 30 orang yang diduga sebagai perusuh dan bagian dari kelompok teroris yang masuk ke Jakarta. Namun, Moeldoko enggan menjelaskan lebih rinci terkait 30 orang tersebut.

”Kami sudah melihat (potensi) itu dan mengenali mereka. Kalau terjadi sesuatu, tinggal diambil. Mereka sudah diikuti aparat keamanan,” ujarnya. Moeldoko mengatakan, kendati rekonsiliasi antarkedua kubu capres sudah berjalan, ada kelompok-kelompok yang tidak suka dengan hal tersebut. Maka, mereka menempuh cara-cara jalanan untuk membuat onar.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengajak pihak yang menang dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2019 untuk merangkul pihak yang kalah. Rekonsiliasi penting sebagai modal membangun bangsa.

Baca juga: Ketua DPR: Yang Menang Rangkul yang Kalah

”Sudah seharusnya pihak yang menang bisa merangkul pihak yang kalah. Saya berharap semua bisa bergandengan tangan untuk membangun bangsa ini karena proses demokrasi harus merekatkan nilai-nilai kebangsaan, bukan malah menimbulkan perpecahan,” katanya.

DITLANTAS POLDA METRO JAYA

Rencana pengalihan arus lalu lintas selama sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi, Kamis (27/6/2019).