Polisi Tutup Ruas Jalan di Seputar Mahkamah Konstitusi
Penutupan jalan bersifat situasional. Polisi akan terus memantau pergerakan massa.
Oleh
FRANSISKUS WISNU WARDHANA DHANY
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menutup ruas jalan di seputaran Mahkamah Konstitusi dalam rangka pengamanan sidang perselisihan hasil pemilihan umum, Rabu (26/6/2019). Penutupan jalan ini bersifat situasional.
Penghalang beton menutup ruas jalan menuju Mahkamah Konstitusi, tepatnya di bawah jembatan penyeberangan orang di depan Gedung Kementerian Pariwisata.
Kepala Subdirektorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris M Nasir mengatakan, Jalan Medan Merdeka Barat ke arah Mahkamah Konstitusi ditutup. Kendaraan dari seputaran Patung Arjuna Wijaya dapat melewati Jalan Budi Kemuliaan dan belok ke Jalan Abdul Muis. Pengendara juga dapat melewati Jalan Medan Merdeka Selatan ke arah Gambir, Jakarta Pusat.
”Penutupan jalan bersifat situasional. Polisi akan terus memantau pergerakan massa. Apabila massa terus bertambah, ruas jalan lain akan ditutup,” ujar Nasir. Sebanyak 1.290 personel Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengamankan lalu lintas hari ini.
Sementara itu, Gerakan Kedaulatan Rakyat menggelar aksi kawal Mahkamah Konstitusi di seputaran Patung Arjuna Wijaya. Massa dalam aksi ini terdiri dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa, Persatuan Alumni 212, Ikatan Alumni UI, Front Pembela Islam, dan lainnya.
Koordinator Gerakan Kedaulatan Rakyat Abdullah Hehamahua menyebutkan, aksi massa sebagai bentuk dukungan kepada hakim Mahkamah Konstitusi.
”Kami memberi dukungan untuk MK. Kami berikan dukungan moril kepada sembilan hakim MK agar mereka tidak takut, khawatir, dan terintimidasi serta tertekan dalam melaksanakan tugasnya sesuai undang-undang,” kata Abdullah.
Wakil Ketua PA 212 Ustaz Asep Syarifudin menyatakan, aksi massa sebagai wadah gerakan kedaulatan rakyat untuk kemanusiaan. ”Siapa pun pemimpin yang terpilih adalah harus berdasarkan pilihan rakyat,” ujar Asep.
Aksi massa juga akan berlangsung saat putusan sengketa hasil pemilihan presiden Kamis (27/6/2019). ”Insya Allah besok kami pun akan datang ke tempat ini. Sebagai umat beragama ingin pemimpin yang terpilih berdasarkan kedaulatan rakyat,” katanya.