Setelah Pesta Berlalu...
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden tahun 2019 belum sepenuhnya selesai. Kendati sudah hampir satu bulan Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil penghitungan suara Pilpres, pasangan calon presiden-calon wakil presiden terpilih belum ditetapkan karena masih ada pihak yang keberatan dan mengajukan gugatan perselisihan ke Mahkamah Konstitusi.
Jika merujuk hasil rekapitulasi suara, Joko Widodo-Maruf Amin unggul dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Jokowi-Maruf meraih 85,6 juta suara (55,5 persen), sedangkan Prabowo-Sandiaga memperoleh 68,65 juta suara (44,5 persen).
Hasil rekapitulasi itu membuat para pendukung Jokowi-Maruf meyakini keduanya akan dilantik sebagai Presiden-Wakil Presiden 2019-2024 pada 20 Oktober mendatang. Karenanya, mereka pun mulai melakukan pendekatan serta lobi agar bisa mendapat jatah kursi kabinet atau minimal pimpinan lembaga atau perusahaan milik negara.
Tak hanya parpol pengusung serta pendukung, para relawan pun merasa punya andil dalam kemenangan Jokowi-Maruf. Sehingga mereka merasa layak turut serta mengelola negara.
Beberapa hari setelah KPU mengumumkan hasil rekapitulasi nasional Pilpres, daftar nama calon anggota kabinet mulai bermunculan dan beredar luas melalui pesan berantai. Nama menteri yang disebut-sebut akan ditunjuk kembali diantaranya Luhut Binsar Panjaitan, Puan Mahahari, Pratikno, Pramono Anung Wibowo, Basuki Hadimuljono, Sri Mulyani, Retno LP Marsudi, dan lainnya.
Selain itu ada pula nama anggota TKN yang daftar calon menteri, seperti Erick Thohir dan Abdul Kadir Karding. Ada pula nama Yusril Ihza Mahendra, Rosan Roeslani (Ketua Umum KADIN), Basuki Tjahaja Purnama, Zannuba Arifah Chafsoh atau Yenny Wahid, Mahfud MD, Ilham Habibie dalam daftar yang beredar melalui pesan berantai tersebut.
Serahkan nama
Beredarnya sejumlah daftar nama kabinet Jokowi-Maruf merupakan hal yang wajar. Sebab beberapa parpol dan organisasi kemasyarakatan (ormas) pendukung sudah terang-terangan menyerahkan nama calon anggota kabinet kepada Jokowi.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), misalnya, sudah menyerahkan 20 nama kader untuk dipilih menjadi anggota kabinet. Nama-nama itu diserahkan langsung oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat bertemu Jokowi di Istana Merdeka pada 21 Mei lalu. PKB berharap jatah menteri dari PKB bertambah dari empat menjadi sepuluh orang.
Adapun Partai Golkar mengharapkan mendapat lima kursi menteri. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menyebut bahwa jatah lima kursi itu wajar mengingat partai berlambang pohon Beringin itu merupakan pemenang ke-tiga Pemilihan Umum anggota Legislatif (Pileg).
Kursi menteri, kepala lembaga, atau pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga menjadi impian para relawan. Mereka pun mulai melakukan pendekatan serta lobi kepada Jokowi. Salah satunya para relawan dari Aktivis 98 yang pada Minggu (16/6/2019) menggelar halal bihalal bersama Jokowi.
Dalam acara yang digelar di sebuah hotel di Jakarta itu para aktivis 98 beberapa kali menyerukan nama Adian Napitupulu sebagai calon menteri kabinet Jokowi-Maruf. Mereka bahkan terus meneriakkan nama Adian saat capres petahana itu menyampaikan bahwa saat ini belum ada aktivis 98 yang menduduki kursi menteri.
Padahal aktivis 98 merupakan pelaku sejarah dan punya sumbangsih besar dalam proses demokratisasi di Indonesia. Tak hanya itu Presiden Jokowi juga menilai para aktivis 98 memiliki kemampuan menjalankan kerja-kerja sebagai menteri atau kepala lembaga, duta besar, dan pimpinan BUMN.
“Memang sebagian besar (aktivis 98) sudah banyak yang jadi kepala daerah, DPR, dan jabatan lain. Tapi saya lihat belum ada yang jadi menteri. Dengan kemampuan yang ada bisa saja, tak hanya jadi menteri, tetapi juga dubes, BUMN,” ujar Jokowi.
Selain aktivis 98, para alumni perguruan tinggi dan Sekolah Menengah Atas (SMA) juga sudah menemui Jokowi di Istana Merdeka pada Selasa (18/6/2019) sore. Tak hanya mengevaluasi kerja sejumlah kementerian, dalam pertemuan tertutup itu para relawan pendukung Jokowi-Maruf juga menyampaikan berbagai masukan untuk program pembangunan pemerintahan Jokowi-Maruf.
Salah satu kementerian yang menjadi sorotan alumni perguruan tinggi dan SMA itu adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Koordinator Nasional Komunitas Alumni Perguruan Tinggi dan SMA, Amarsyah, menuturkan, pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla punya banyak prestasi serta program pembangunan yang memihak kepada rakyat. Namun keberhasilan kerja pemerintah itu tidak tersosialisasikan dengan baik karena persoalan komunikasi.
Seusai pertemuan, Amarsah menegaskan bahwa mereka hanya memberikan masukan program untuk dilaksanakan pemerintahan ke depan. Jabatan menteri, kepala lembaga, atau pimpinan BUMN bukan menjadi prioritas mereka.
Namun para relawan itu tetap siap jika diminta membantu mengelola pemerintahan. “Kalau ditugasi sama Presiden ya kami siap-siap saja. Tapi kami tidak berpretensi. Intinya kami mengawal janji Presiden lima tahun ke depan,” kata Amarsyah menegaskan.
Buka kesempatan
Ketua Harian Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Moeldoko, mengakui sudah banyak pendukung dan relawan yang melobi Jokowi untuk mendapatkan jabatan. Koordinator relawan Jokowi-Maruf itupun menyampaikan bahwa pada prinsipnya Jokowi selalu membuka kesempatan bagi para relawan untuk menduduki jabatan tertentu di kabinet maupun lembaga lainnya.
Sikap itu setidaknya terlihat saat Jokowi menghadiri acara halal bihalal dengan para aktivis 98. Moeldoko menceritakan bahwa Jokowi menyampaikan bahwa siapapun, termasuk para aktivis 98, bisa diangkat menjadi menteri, pimpinan lembaga dan BUMN. “Asalkan persyaratan-persyaratan yang disampaikan Presiden dalam kesempatan itu terpenuhi. Gitu aja. Jadi ya ada itung-itungannya,” tuturnya di Bina Graha, Jakarta, Kamis (20/6/2019).
Secara terpisah, Pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, Haryadi, juga mendengar banyaknya pihak yang melakukan lobi untuk mendapatkan jabatan di pemerintahan. Saat menjelang pemungutan suara 17 April saja, katanya, sudah ada aktor-aktor politik yang mencuri start dan menyerahkan daftar riwayat hidup ke pihak-pihak yang diyakini mempunyai akses kepada Jokowi atau Ma’ruf.
Haryadi pun meyakini Jokowi memahami betul bahwa tak ada satupun kekuatan politik baik partai, organisasi kemasyarakatan, kelompok kepentingan, ataupun aktor politik perorangan yang ingin berjauhan dari kekuasaan. Umumnya, semua kekuatan politik selalu ingin dekat kekuasaan baik secara terbuka ataupun malu-malu. Motifnya bisa macam-macam meskipun sebagian besar bermotif material
“Karena Presiden Jokowi paham itu semua, wajar kalau beliau rada ‘jaim’ dan jual mahal,” ujar Haryadi.
Di periode kedua ini, Jokowi memang tak lagi memiliki beban dan kebutuhan untuk memupuk modal sosial dan modal politik untuk maju dalam Pemilu 2024. Kendati demikian, tegas Haryadi, untuk kinerja pemerintahan, Presiden-Wapres secara absolut tetap memerlukan dukungan partai politik di parlemen. Karena itu Jokowi tetap harus mengakomodasi parpol, kelompok kepentingan, serta ormas secara proporsional. Tentu saja sambil membiarkan adanya kekuatan penyeimbang di parlemen maupun masyarakat.