Gubernur Kalteng Janji Selesaikan Konflik dalam Tiga Bulan

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran (kanan baju putih) berdiskusi dan menerima laporan konflik lahan di kantor Walhi Kalteng, Jumat (28/6/2019).

PALANGKARAYA, KOMPAS – Gubernur Kalimantan Tengah berjanji akan menyelesaikan konflik lahan dan mengembalikan tanah-tanah milik masyarakat yang dirampas perusahaan atau pemegang ijin konsesi. Terdapat lima laporan dari lima kabupaten di Kalteng yang diserahkan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Hal itu disampaikan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran saat berkunjung ke kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng, Jumat (28/6/2019) pagi. Sugianto datang sebelum aksi warga dari lima kabupaten dimulai.

Warga dari Kabupaten Barito Timur, Katingan, Seruyan, Kapuas, dan Kotawaringin Timur berkumpul di kantor Walhi Kalteng untuk melakukan aksi ke kantor gubernur. Namun, sebelum mereka memulai aksi, gubernur yang mengetahuinya langsung menemui warga.

Baca Juga : Pemerintah Didesak Selesaikan Konflik Agraria di Kalteng

Dalam pertemuan itu, warga bersama Walhi menyerahkan lima kasus konflik lahan dan kerusakan lahan di Kalteng dari total 344 kasus. Selama dua tahun Walhi Kalteng mendokumentasikan kasus-kasus itu terjadi di lahan seluas 151.524 hektar.

“Dalam waktu 1-3 bulan laporan yang masuk ini akan kami upayakan diselesaikan,” kata Sugianto.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran memberikan keterangan media di Palangkaraya, Selasa (25/6/2019).

Sugianto menjelaskan, dengan banyaknya investasi, dinamika di Kalteng harus berdampak positif kepada masyarakat. Namun, dengan banyak konflik yang merugikan, hal itu menurutnya harus ditindaklanjuti.

“Seperti di Katingan yang tidak mau kasih plasma, saya telepon bupati, kalau perlu tutup saja jalannya, jangan lewat jalan negara,” ungkap Sugianto.

Direktur Eksekutif Walhi Kalteng Dimas Novian Hartono menjelaskan, lima laporan yang masuk sudah termasuk kajian dan analisa Walhi Kalteng. beberapa diantaranya persoalan plasma, tanah yang dirampas, dan kegiatan pertambangan yang merusak sungai.

“Kami menunggu upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah agar bisa diselesaikan dengan baik,” ungkap Dimas.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Polisi menjaga ketat peserta aksi dari lima kabupaten di Kalimantan Tengah, Jumat (28/6/2019). Mereka mendesak pemerintah selesaikan konflik lahan di konsesi pertambangan dan perkebunan.

Tokoh Perempuan Adat Dayak Ma’anyan, Mardiana D Dana mengungkapkan, di Dusun Karasik, Kabupaten Barito Timur, sungai-sungai rusak karena aktivitas pertambangan. Ia menjelaskan, ratusan petani kehilangan ladangnya karena wilayah kelola mereka masuk dalam konsesi pertambangan.

“Air jadi sumber kehidupan kami, kami hanya ingin agar permukiman keluar dari konsesi. Sejak 2011 kami sudah berjuang tetapi tidak ada perubahan,” ungkap Mardiana.

Baca Juga : Meski Hujan dan Banjir, Kalteng Siaga Kebakaran Hutan

Kompas pernah mendatangi beberapa lokasi di Gunung Karasik, Kabupaten Barito Timur, khususnya lokasi Sungai Paku. Di bagian hulu sungai, perusahaan pertambangan batu bara membuat jalan untuk kendaraan operasional pertambangan tanpa membuat jembatan.

Hanya ada gorong-gorong yang sebagian rusak tertindih tanah. Akibatnya, material tanah masuk ke dalam sungai, tak jarang juga material atau batu bara yang dibawa truk-truk perusahaan masuk ke sungai yang dikonsumsi warga.

“Ini mata air satu-satunya yang tersisa, mata air lain sudah rusak. Ini hak hidup kami yang dirusak,” kata Mardiana.

Kompas

Beberapa anggota Perempuan Adat Dayak Ma’anyan saat memperingati Hari Perempuan Internasional mendatangi lokasi tambang di Gunung Karasik, Kecamatan Awang, Barito Timur, Kalimantan Tengah Kamis (9/3). Mereka membentangkan spanduk penolakan tambang di salah satu lokasi lubang tambang batu bara milik PT Bangun Nusantara Jaya Makmur (BNJM) di Gunung Karasik, Barito Timur.