Para pemimpin G20, ( depan) Presiden Brasil Jair Bolsonaro, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Cina Xi Jinping, Presiden AS Donald Trump, Arab Saudi King Salman, Perdana Menteri Jepang Shinxo Abe, Presiden Argentina Mauricio Macri, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte,( baris kedua) Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker, Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Perdana Menteri Inggris Theresa May, Perdana Menteri India Narendra Modi, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte, Presiden Uni Eropa Dewan Eropa Donald Tusk, Presiden Senegal Macky Sall, Presiden Chili Sebastian Pinera dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan tamu undangan (baris ketiga) dalam sesi foto keluarga selama Pertemuan Tingkat Tinggi G20 di Osaka pada 28 Juni 2019.
OSAKA, KOMPAS – Sistem perdagangan dunia mengarah ke aturan baru melalui rencana reformasi Organisasi Perdagangan Dunia. Atas nama perdagangan dunia yang bebas dan berkeadilan, Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Osaka, Jepang, 28-29, mengusung rencana tersebut. Hal normatif ini akan menjadi gelanggang baru bagi pertempuran kepentingan negara-negara adidaya.
Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, dalam konklusi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang disampaikan dalam keterangan pers di Osaka, Sabtu (29/06/2019), antara lain mengangkat kebutuhan mereformasi Organisasi Perdagangan Dunia. Hal ini penting guna menjaga perdagangan bebas yang berkeadilan.
”Saat ini, perekonomian dunia, karena ketegangan perdagangan, masih ada risiko ekonomi melambat. Sembari kita memperhatikan situasi itu, kita harus bertindak nyata,” kata Abe.
Menurut Abe, ada kesadaran di antara para pemimpin G20 bahwa sistem perdagangan bebas yang ada saat ini butuh untuk direformasi. Untuk itu, Abe mengajak semua pihak untuk membangun prinsip-prinsip yang solid untuk menuntun dunia ke masa depan perekonomuan yang bebas, berkeadilan, nondiskriminatif, pasar terbuka, dan level of playing field. Ini adalah prinsip fundamental perdaganagn bebas.
”Pada saat yang sama, reformasi WTO tidak terelakkan. Bersama dengan Presiden Trump, Presiden Xi Jinping, Presiden Komisi Eropa Juncker, dan pemimpinan lainnya, serta di bawah konsep aliran data bebas yang terpercaya, kita mendeklarasikan dimulainya Jalur Osaka yang bertujuan untuk meletakan aturan baru,” kata Abe.
Seruan tentang reformasi WTO tersebut sebelumnya telah diangkat pada G20 di Buenos Aires, Argentina, tahun lalu. Estafet wacana tersebut kemduian dilanjutkan Abe pada KTT G20 di Osaka, Jepang.
Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti melalui siaran persnya mengingatkan, wacana reformasi WTO bisa menjadi bola liar. Dalam pembahasannya kemudian, Indonesia akan masuk dalam pusaran lobby negara maju seperti Amerika Serikat, China, Eropa, dan Jepang.
"Ruang pertarungan perang dagang telah diperluas ke dalam perundingan di WTO. Pengaruh AS dan China dalam agenda reformasi WTO sangat kuat. Dan saat ini posisi negara-negara berkembang menjadi pertaruhannya,” kata Rachmi.
Rachmi berpendapat, agenda reformasi WTO bukan semata menguatkan perdagangan multilateral ditengah praktek proteksionis dan unilateral. Namun wacana itu juga mengandung kepentingan pemerintah AS dan China guna memperebutkan dominasinya di WTO.
STR/AFP/CHINA OUT
Foto ini diambil pada 14 Mei 2019 menunjukkan pelanggan menelusuri barang-barang impor di sebuah toko di daerah pelabuhan perdagangan bebas Qingdao di Qingdao di provinsi Shandong China bagian timur. - Perekonomian China menunjukkan tanda-tanda pelemahan lebih lanjut pada April karena pertumbuhan penjualan ritel paling lambat selama 16 tahun menyoroti tugas yang dimiliki para pemimpin dalam meningkatkan permintaan domestik pada saat yang sama memerangi perang dagang yang menyakitkan dengan AS. (Foto oleh
Sebelumnya di 2018, AS dengan dukungan dari Eropa dan Jepang mengeluarkan proposal ke WTO. Intinya adalah AS meminta agar WTO merekonstruksi lagi penerapan Special and Differential Treatment bagi negara berkembang, khususnya untuk sektor pertanian. Termasuk mendorong di WTO untuk melakukan self-declare bagi negara berkembang.
Proposal ini dikeluarkan karena ditengarai China diuntungkan dari ketentuan tersebut sebelumnya. Ketidakpercayaan AS terhadap WTO lebih kental nuansa pertarungan dengan China.
Sebagai responnya, China menggalang dukungan dari kelompok negara berkembang dan kurang berkembang. Di antaranya adalah India, Afrika Selatan, dan Indonesia, dengan melakukan pertemuan mini ministerial meeting di India beberapa waktu lalu.
