Penetapan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024 menandakan selesainya proses pemilu presiden di KPU. Kini saatnya bersama-sama membangun bangsa.
JAKARTA, KOMPAS Pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin resmi memenangi Pemilu Presiden 2019 setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan mereka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024. Penetapan itu menandai berakhirnya kontestasi pada pemilu lalu dan mulainya perjalanan berikutnya, yaitu bekerja sama membangun Indonesia.
”Indonesia negara besar. Tidak bisa dibangun hanya oleh satu atau dua orang. Saya mengajak Pak Prabowo-Sandi untuk bersama-sama membangun negara ini.
Saya yakin beliau berdua patriot yang menginginkan negara ini makin maju dan makin makmur. Saya ajak rakyat Indonesia melupakan perbedaan politik yang membelah kita. Kita kembali menjadi negeri Pancasila,” kata Jokowi dalam sambutannya setelah dirinya dan Amin ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, di Gedung KPU, Jakarta, Minggu (30/6/2019).
Dalam acara ini, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang juga peserta Pemilu Presiden 2019 diwakili Ketua Bidang Advokasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Habiburokhman.
”Kami menghormati proses yang sudah berjalan baik pada tahap rekapitulasi suara oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) ataupun di MK (Mahkamah Konstitusi). Kebetulan, Pak Prabowo berhalangan hadir, jadi beliau menugasi kami untuk hadir di sini,” kata Habiburokhman. Seusai menerima salinan surat keputusan (SK) KPU tentang penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih, Habiburokhman menyalami Jokowi dan Amin.
Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan, seiring dengan pembubaran Koalisi Adil Makmur pada Jumat (28/6), tidak ada lagi kegiatan yang dilakukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. ”Pak Prabowo dan Mas Sandi tidak akan datang ke KPU. Tidak ada lagi kegiatan dari koalisi karena BPN Prabowo-Sandi telah dibubarkan,” ujarnya. (Kompas, 30/6/2019)
Namun, sejumlah partai bekas anggota koalisi Prabowo-Sandi juga mengirimkan wakilnya ke penetapan Jokowi-Amin. Namun, mereka mewakili partai masing-masing dan bukan BPN Prabowo-Sandi.
Mereka antara lain Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, dan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan. Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, melalui akun Twitter-nya, mengucapkan selamat mengemban amanah sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 kepada Jokowi-Amin.
Keputusan
Penetapan Jokowi dan Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dilakukan dalam rapat pleno KPU yang dipimpin Ketua KPU Arief Budiman. Arief lalu menyerahkan salinan SK KPU tentang penetapan itu kepada MPR, DPR, DPD, MK, MA, Presiden yang diwakili oleh Sekretariat Negara, Bawaslu, DKPP, dan 16 parpol peserta pemilu.
”Selanjutnya, menurut Pasal 427 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasangan calon terpilih dilantik menjadi presiden dan wakil presiden oleh MPR,” kata Arief. Pelantikan Jokowi-Amin sebagai presiden dan wakil presiden akan dilakukan pada 20 Oktober 2019.
Dalam sambutannya, Jokowi mengucap syukur karena KPU telah melaksanakan tugas konstitusionalnya. Ia juga berterima kasih kepada semua warga yang telah mengikuti pemilu dan memercayai Jokowi-Amin untuk melanjutkan tugas sejarah, yakni menuju Indonesia maju yang bermartabat dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Sementara itu, menurut Amin, dengan selesainya tahapan Pemilu 2019, kini saatnya bekerja sama untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, dengan telah ditetapkannya presiden-wakil presiden terpilih, perbedaan koalisi yang dibangun dalam rangka pemilihan presiden 2019 otomatis sudah selesai. Ke depan, diperlukan kerja sama untuk mewujudkan program-program pemerintah.
Terkait hal itu, komunikasi terus dilakukan dengan partai bekas pendukung Prabowo-Sandi. ”Komunikasi kami lakukan, dengan Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, sehingga tidak ada persoalan untuk ke depan bekerja sama. Demokrasi yang sehat tetap memerlukan sikap dan masukan partai-partai yang berada di luar pemerintahan,” katanya. (REK/AGE/NTA)