Kepadatan penduduk sangat berpengaruh terhadap pembiayaan negara, baik untuk pendidikan, kesehatan, maupun ketahanan pangan, dan sebagainya. Adapun berdasarkan Sensus Penduduk 2018, jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 264,2 juta jiwa.
Oleh
Fajar Ramadhan
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah pekerjaan rumah sudah menanti Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang baru, Hasto Wardoyo. Sejumlah target mutlak harus segera dipenuhi, terutama berkaitan dengan pengendalian komposisi penduduk.
Hasto Wardoyo resmi dilantik oleh Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek di Auditorium Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, Jakarta, pada Senin (1/7/2019) sore. Hasto dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33/TPA Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan BKKBN.
Menurut Nila, sejumlah tugas kini sudah menanti Kepala BKKBN baru, antara lain berkaitan dengan pengendalian komposisi penduduk Indonesia. Saat ini Indonesia tengah menargetkan total fertility rate (TFR) sebanyak 2,1 persen.
”Tugas dari BKKBN adalah menghitung dengan tepat komposisi penduduk kita. Tidak seperti di Jepang dan Eropa yang jumlah lansianya lebih banyak, itu akan menjadi masalah,” ujarnya.
Nila menambahkan, saat ini disparitas TFR masih terjadi di tingkat provinsi. TFR terendah sebanyak 2,1 persen saat ini terdapat di Provinsi Jawa Timur dan Bali, sedangkan TFR tertinggi sebanyak 3,4 persen ada di Nusa Tenggara Barat.
Kepadatan penduduk sangat berpengaruh terhadap pembiayaan negara, baik untuk pendidikan, kesehatan, maupun ketahanan pangan, dan sebagainya. Adapun berdasarkan Sensus Penduduk 2018, jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 264,2 juta jiwa.
Nila mengaku menaruh harapan yang besar terhadap Kepala BKKBN yang baru. Menurut dia, yang harus diperhitungkan bukan hanya jumlah penduduk, melainkan juga kualitas penduduk itu sendiri. Hal itu menjadi fondasi untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan.
”Saya berharap agar pelaksanaan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga dapat berjalan lebih maju,” katanya.
Struktur pembangunan
Hasto menyatakan, komposisi penduduk merupakan struktur dari sebuah pembangunan. Oleh karena itu, struktur tersebut harus dipertahankan mutunya agar pembangunan bisa berjalan secara optimal.
”Kita akan menghadapi bonus demografi. Kalau kita bisa memperpanjang bonus demografi, itu bagus sekali,” ujarnya.
Senada dengan Nila, salah satu fokus yang akan disasar oleh Hasto adalah mencapai nilai TFR 2,1 persen. Saat ini TFR Indonesia masih berada di angka 2,4 persen. Ada peluang besar, yaitu dengan menekan angka unmet need atau wanita subur yang tidak menggunakan alat kontrasepsi.
”Di situ pintu masuknya. Kalau kita bisa menekan unmet need serendah mungkin, akan bagus sekali,” katanya.
Hasto mengatakan, saat ini dirinya akan berorientasi pada kebahagiaan masyarakat sehingga keluarga di Indonesia bisa sejahtera. Mantan Bupati Kulonprogo yang menjabat selama tujuh tahun tersebut menilai, masyarakat saat ini cenderung menginginkan kehidupan yang tenteram, mandiri, dan bahagia.