Yang Hadir dan yang Tidak

Tidak semua parpol mengirim wakilnya saat penetapan presiden dan wakil presiden hasil Pemilu 2019. Namun, lobi-lobi politik untuk mendapatkan kursi di pemerintahan mendatang telah intensif dilakukan.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Perwakilan pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Habiburokhman, menyapa Ketua TKN Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Erick Thohir, seusai menerima surat penetapan presiden dan wapres, Minggu (30/6/2019), di Jakarta.

Tepat pukul 16.00, Minggu (30/6/2019), pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, tiba di kantor Komisi Pemilihan Umum di Jalan Imam Bonjol, Jakarta, untuk mengikuti rapat pleno penetapan presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu 2019. Jokowi-Amin lalu duduk di sofa yang disediakan KPU bagi mereka.

Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tak hadir di acara itu. Mereka diwakili oleh Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra Habiburokhman. Meski Prabowo-Sandi tak hadir, sejumlah pemimpin parpol yang mengusungnya di pilpres lalu tampak hadir. Mereka adalah Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, juga ada Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan.

Eddy dan Hinca duduk dalam satu barisan dengan elite parpol anggota koalisi Jokowi-Amin di Pemilu 2019, seperti Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa, Sekjen Hanura Herry Lontung dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra, yang juga kuasa hukum Jokowi-Amin.

Kehadiran Eddy dan Hinca disambut elite parpol anggota koalisi Jokowi-Amin yang terlebih dahulu sampai. Sembari menunggu kedatangan Jokowi-Amin, para elite parpol yang beberapa bulan lalu berbeda sikap politik itu tampak saling bergurau. Saat Jokowi datang, ia juga turut menghampiri dan lalu menyalami Eddy dan Hinca. Eddy dan Hinca mengatakan, kedatangannya bukan mewakili Prabowo-Sandi. ”Saya penuhi undangan sebagai partai politik,” kata Eddy.

Adapun perwakilan parpol eks pendukung Prabowo-Sandi yang tak tampak hadir di upacara penetapan adalah dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Berkarya. Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, seharusnya ada wakil PKS yang hadir di acara itu. Ia sendiri berhalangan hadir karena ada di luar kota.

Belakangan ini, lobi-lobi dan komunikasi di antara sejumlah parpol yang beda koalisi di pemilu lalu intensif dilakukan. Partai Demokrat dan PAN bahkan terlihat telah menunjukkan sikap politiknya untuk merapat ke koalisi Jokowi. Elite kedua parpol itu telah bertemu Jokowi.

Selain Demokrat dan PAN, komunikasi dan penjajakan lintas koalisi juga dilakukan antara koalisi Jokowi-Amin dan Gerindra. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya masih perlu berdiskusi dengan berbagai elemen untuk menentukan sikap koalisi.

Melebur

Meski upaya ”rekonsiliasi” kedua kubu yang bersaing saat pemilu lalu terus didengungkan, hingga kini belum diketahui kapan Jokowi dan Prabowo akan bertemu. Padahal, Jokowi telah mengirim beberapa utusan untuk menemui Prabowo.

Di saat yang sama, sejumlah parpol pengusung Prabowo juga ditengarai mulai melakukan lobi untuk bisa bergabung dengan koalisi parpol pendukung Jokowi. ”Masih perlu waktu (menerima parpol lain yang ingin bergabung) karena saya pun harus ajak bicara (parpol) yang sudah ada di dalam, yaitu koalisi Indonesia kerja,” ujar Jokowi.

Dalam tulisannya, Party Cartelisation, Indonesian-style, yang dimuat di Journal of East Asian Studies, peneliti politik dari Universitas Michigan, Dan Slater, menyebut, praktik kartelisasi parpol terjadi ketika parpol bersedia berbagi kekuasaan dengan semua pihak, terlepas dari afiliasi dan platform politiknya saat pemilu.

Dalam situasi itu, perkembangan kekuatan oposisi dan mekanisme penyeimbang terhadap pemerintah jadi terhambat. Parpol yang kalah cenderung ingin merapat ke pemenang. Presiden terpilih pun berkeinginan memperluas kekuatan politiknya, bahkan dengan parpol yang sempat jadi lawannya. Praktik itu sudah terlihat pada dua periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) serta Jokowi (2014-2019).

Pembubaran koalisi parpol pendukung Prabowo pada Jumat lalu, serta dinamika penjajakan koalisi bersama antara pihak Jokowi-Ma\'ruf dan parpol-parpol eks pendukung Prabowo-Sandi menunjukkan, praktik yang sama mungkin masih akan terjadi....(AGE/NTA/REK)