Tentara Pembebasan Rakyat dari China menggelar latihan militer di wilayah Hong Kong. Latihan ini diduga sengaja dilakukan untuk mengingatkan pihak-pihak yang menentang Pemerintah Hong Kong.
Oleh
ELSA EMIRIA LEBA
·3 menit baca
BEIJING, RABU - Tentara Pembebasan Rakyat dari China menggelar latihan militer di wilayah Hong Kong. Latihan ini diduga sengaja dilakukan untuk mengingatkan pihak-pihak yang menentang Pemerintah Hong Kong.
Surat kabar militer The PLA Daily merilis foto-foto yang menunjukkan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) melakukan latihan militer, Selasa (2/7/2019). Foto yang diambil pada 26 Juni 2019 itu menunjukkan mereka sedang memegang senapan otomatis di atas sebuah kapal, helikopter, dan kapal perang.
“Tujuan latihan militer ini jelas untuk mengingatkan elemen kemerdekaan Hong Kong dan mencegah campur tangan asing. Jika keadaan berkembang ke tingkat yang lebih ekstrem dan pemerintah Hong Kong tidak mampu mengatasinya, pemerintah pusat dapat menggunakan pasukan,” kata Ni Lexiong, pengamat dari Shanghai National Defence Strategy Institute.
Selama ini, PLA mempertahankan garnisun di Hong Kong sejak Hong Kong dikembalikan ke China oleh Inggris pada 1997. Pasukan PLA secara umum tidak menonjolkan diri dan jarang mengenakan seragam di tempat publik. Latihan rutin yang dilakukan biasanya tidak menarik perhatian.
Pengamat dari Macquarie University, Australia, Adam Ni mengatakan, pemberitaan latihan militer PLA merupakan pesan yang dapat dikatakan tidak terlalu implisit mengenai komitmen China terhadap Hong Kong. China akan bersedia untuk menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengamankan kepentingannya di Hong Kong.
Publikasi latihan militer PLA dilakukan sehari setelah aksi protes yang dilakukan para pendukung demokrasi sempat menduduki kantor Dewan Perwakilan Hong Kong, yaitu Senin (1/7/2019). Tanggal 1 Juli merupakan hari peringatan penyerahan Hong Kong kepada China, meskipun Hong Kong kemudian menganut sistem pemerintahan terpisah.
Para demonstran meninggalkan pesan anti-Beijing di tembok sebagai bentuk kemarahan. Aksi protes tersebut menambah deretan panjang aksi protes besar-besaran yang telah dilakukan sejak awal Juni 2019.
Selama beberapa bulan ini, warga Hong Kong menuntut pemerintah mencabut rancangan undang-undang ekstradisi yang dapat membuat Hong Kong mengekstradisi warganya ke China. Mereka juga mendesak agar Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam mengundurkan diri dan agar polisi membebaskan demonstran yang ditahan.
Komandan Angkatan Laut PLA Zhu Yonghua, yang terlibat dalam latihan, mengkonfirmasi tujuan latihan itu kepada media Partai Komunis, People\'s Daily. “Latihan itu akan meningkatkan kemampuan militer China untuk membantu Pemerintah Hong Kong melindungi kehidupan dan properti warganya,” ujarnya.
Dalam pemberitaan The PLA Daily, latihan melibatkan angkatan darat, laut, dan udara. Objektif dari latihan adalah untuk meninjau dan meningkatkan kemampuan tempur unit dalam misi darurat.
Adapun militer China telah menerima kepemilikan resmi atas sebidang tanah di tepi laut Hong Kong, Sabtu (29/6/2019). Dengan demikian, kapal perang China akan dapat berlabuh di Pelabuhan Victoria yang terkenal di Hong Kong.
Minta investigasi
Pada Selasa (2/7/2019), Beijing meminta agar Pemerintah Hong Kong menginvestigasi kasus penggerebekan kantor Dewan Perwakilan Hong Kong yang dilakukan para demonstran. China menyatakan, tindakan itu merupakan sebuah “tantangan terbuka” terhadap kebijakan satu negara dengan dua sistem pemerintahan yang dianut China dan Hong Kong.
People\'s Daily melalui tajuk rencana menyatakan, kerusuhan yang melanda Hong Kong dapat merusak reputasinya sebagai pusat bisnis internasional. Ekonomi Hong Kong dapat menerima dampak buruk.
“Tidak mengherankan ada beberapa ketidaksepakatan dan bahkan perselisihan besar mengenai masalah-masalah tertentu. Tetapi jika kita jatuh ke pusaran \'politisasi berlebihan\' serta menciptakan perpecahan dan pertentangan, itu tidak bermanfaat serta menghambat perkembangan ekonomi dan sosial,” tulis People\'s Daily.
Beijing juga telah menyampaikan protes kepada Inggris atas pernyataan Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt yang memperingatkan China untuk menghormati kesepakatan dalam menjamin kemerdekaan di Hong Kong. Jika tidak, tutur Hunt, Beijing akan menerima konsekuensi yang serius. (AFP/Reuters)