JAKARTA, KOMPAS Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan bisa menyeleksi sosok dengan keahlian beragam, yakni tak hanya terkait penyidikan dan penuntutan, tetapi juga pencegahan korupsi dan manajerial. Kemampuan pencegahan dibutuhkan untuk menutup celah korupsi sehingga bisa menyelamatkan uang negara.
Harapan terseleksinya calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan kemampuan beragam, antara lain, muncul dari mantan pimpinan KPK, seperti Antasari Azhar, M Jasin, dan Chandra Hamzah, yang memberikan masukan kepada Pansel Capim KPK 2019-2023, Selasa (2/7/2019). Adapun pendaftaran capim KPK ditutup 4 Juli.
Sebelum itu, Presiden Joko Widodo, dalam wawancara khusus dengan Pemimpin Redaksi Kompas Ninuk M Pambudy, Senin, juga menekankan pentingnya pencegahan korupsi. Presiden berharap seleksi capim KPK menghasilkan pimpinan KPK yang memenuhi harapan masyarakat dan mampu memberantas korupsi. Selain itu, program pencegahan korupsi juga dinilai sangat perlu.
KPK bersama pemerintah bisa membangun sistem untuk mempersulit korupsi. ”Pembangunan sistem ini penting sekali untuk mencegah korupsi. Ke depan, kita harap lebih diprioritaskan pencegahan korupsi oleh KPK,” ujar Presiden Jokowi.
Kemampuan lengkap
Antasari mengatakan, komposisi pimpinan KPK yang terdiri dari jaksa, penyidik kepolisian, dan para profesional di bidang lain akan membuat kemampuan pimpinan KPK lengkap. Jaksa dan polisi diperlukan agar penanganan perkara betul-betul terpantau. Sementara pimpinan yang ahli di bidang pencegahan dan pemantauan diperlukan untuk menyelamatkan lebih banyak uang negara.
M Jasin mengingatkan, di bidang pencegahan korupsi, koordinasi, dan supervisi belum maksimal dilakukan KPK. Pencegahan korupsi, kata Jasin, tak bisa lepas dari reformasi birokrasi yang bisa memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mencegah korupsi.
Sementara itu, dua hari menjelang berakhirnya masa pendaftaran calon pimpinan KPK, baru ada 133 pendaftar. Pansel Capim KPK belum menentukan perlu tidaknya memperpanjang masa pendaftaran.
Terkait proses pendaftaran, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Dedi Prasetyo menjelaskan, sembilan perwira tinggi yang telah mendaftarkan diri secara internal untuk mengikuti seleksi capim KPK dianggap memiliki kemampuan memimpin KPK.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, kepatuhan pelaporan harta kekayaan bagi penyelenggara negara yang mengikuti seleksi capim KPK menjadi salah satu hal yang patut dipertimbangkan pansel.(INA/SAN/NTA/HAR/IAN)
