Perbaiki Iklim Bisnis di RI
JAKARTA, KOMPAS
Peningkatan produktivitas mesti ditopang sejumlah hal, antara lain kebijakan yang tepat dan kompetensi pekerja. Selain itu, iklim bisnis juga mesti diperbaiki.
Kebijakan yang tepat, di antaranya, berkaitan dengan vokasi dan insentif.
Business Development Director PT Pusat Studi Apindo (Apindo Training Center/ATC) M Aditya Warman menyampaikan, kebijakan tepat yang memayungi pemberdayaan kompetensi pekerja akan memiliki daya ungkit kuat dalam mendongkrak produktivitas.
Menurut Aditya, hal yang tak kalah penting adalah iklim bisnis yang mendukung.
"Kebijakan bagus dan kompetensi tinggi butuh iklim usaha yang memberi nilai tambah, baik dari pengusaha kepada pekerja maupun dari pemerintah kepada pengusaha," ujar Aditya.
Aditya menambahkan, dengan menyinergikan ketiga aspek yang terkait tersebut, maka pekerja akan tertarik untuk mengembangkan diri dalam mengejar kompetensi. Pemerintah juga akan terdorong membuat kebijakan yang kondusif untuk meningkatkan produktivitas dunia usaha.
"Bisnis membayar mahal tidak masalah asalkan ada nilai tambah. Nilai tambah tercipta karena ada peningkatan produktivitas yang ditopang tenaga kerja berkompetensi," ujar Aditya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2019, ada 136,18 juta angkatan kerja di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 129,36 juta di antaranya bekerja.
Ditilik dari lapangan pekerjaan, sebanyak 38,11 juta bekerja di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan. Jumkah itu sekitar 29,46 persen dari jumlah orang yang bekerja di Indonesia.
Adapun yang bekerja di sektor industri pengolahan sebanyak 18,23 juta orang atau sekitar 14,09 persen dari jumlah orang yang bekerja.
Pemerintah, tambah Aditya, mesti memiliki program yang tepat sasaran untuk menciptakan tenaga kerja terdidik atau terlatih. Hal ini penting agar Indonesia mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja berkompetensi.
"Peningkatan tenaga kerja bukan mengejar gelar, tetapi kapabilitas pekerja menjawab tantangan zaman," katanya.
Keterpaduan sumber daya manusia, proses, fasilitas, peralatan, hingga iklim usaha akan menentukan produktivitas.
Komprehensif
Indonesia ada di peringkat 45 dari 140 negara berdasarkan nilai Indeks Daya Saing 2018 yang dirilis Forum Ekonomi Dunia (WEF). Dari sejumlah pilar sebagai unsur indeks tersebut, keterampilan pekerja ada di peringkat 62 dari 140 negara. Adapun pasar tenaga kerja ada di peringkat 82 dari 140 negara.
Sebelumnya, Sekretaris Eksekutif Labor Institute Indonesia Andy William Sinaga menuturkan, pemerintah harus menyinkronkan kebijakan produktivitas dan kompetensi secara komprehensif.
Mengacu pada data Asian Productivity Organization 2017, papar Andy, posisi Indonesia di bawah Singapura, Thailand, dan Malaysia.
Tenaga Ahli Kementerian Perindustrian Bidang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Industri Mujiyono menuturkan, dengan rata-rata pertumbuhan industri di Tanah Air yang mencapai 5-6 persen per tahun, kebutuhan tenaga kerja diproyeksikan mencapai 600.000 orang per tahun.
“Oleh karena itu, dibutuhkan revitalisasi program vokasi, khususnya di pendidikan tinggi seperti politeknik secara terstruktur dan sistematis," kata Mujiyono dalam keterangan pers, Selasa.
Menurut Mujiyono, langkah itu untuk menyiapkan sumber daya manusia industri terjun ke lapangan sesuai kebutuhan dunia usaha di Indonesia.
Mengacu pada data BPS, sebanyak 52,4 juta atau 40,51 persen dari penduduk yang bekerja di Indonesia berpendidikan sekolah dasar atau lebih rendah. (CAS)