Masyarakat Dirangkul untuk Cegah Kebakaran Hutan

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Petugas dari Regu Manggala Agni Daerah Operasional 2 Kapuas mengejar titik api tersisa di Desa Taruna dan Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (4/7/2019). Butuh empat hari untuk memadamkan dan mengendalikan api di wilayah seluas 10 hektar tersebut.

JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah akan berupaya merangkul masyarakat untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Setidaknya, ada 6 provinsi yang perlu diawasi secara serius karena memiliki lahan gambut yang luas.

Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dody Ruswandi mengatakan, upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kali ini akan ditempuh dengan jalan pendekatan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan karena manusia menjadi penyebab utama terjadinya karhutla tersebut.

“Sumber-sumber kebakaran selama ini kita ketahui dari manusia. Jadi sekarang bagaimana kita menghadapi manusia ini supaya tidak membakar, itu intinya,” katanya di Jakarta, Kamis (4/7/2019).

Saat ini, setidaknya ada 6 provinsi paling rawan yang menjadi fokus dari pemerintah karena keberadaan lahan gambut yang luas. Provinsi tersebut ialah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Untuk itu, pada 10 Juli mendatang, pemerintah akan menerjunkan tim terpadu ke tengah-tengah masyarakat. Mereka akan fokus pada pemberdayaan masyarakat agar tidak lagi membakar lahan.

Tim terpadu tersebut total berjumlah 3.000 personel dan akan disebar di setiap provinsi. Anggotanya terdiri dari unsur TNI, Polri, dan BNPB. Dengan bermukim di sana, mereka diharapkan bisa secara intensif berdialog dengan masyarakat.

“Mereka akan diserahkan secara resmi kepada para gubernur. Diharapkan dengan beradvokasi dengan masyarakat mereka bisa memahami situasi,” kata Dody.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Petugas dari Regu Manggala Agni Daerah Operasional 2 Kapuas mengejar titik api tersisa di Desa Taruna dan Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (4/7/2019). Butuh empat hari untuk memadamkan dan mengendalikan api di wilayah seluas 10 hektar tersebut.

Dody menambahkan, faktor ekonomi masih menjadi dorongan utama masyarakat untuk membakar lahan. Untuk itu, tim terpadu akan berupaya untuk mengarahkan masyarakat mencari sumber pendapatan baru.

Menurutnya, hingga kini pemerintah masih akan terus memadukan seluruh sumber daya yang ada dari tiap-tiap lembaga terkait. Terlebih, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Restorasi Gambut (BRG) dan Kementerian Sosial juga memiliki sumber daya binaan di desa-desa.

“Kita sudah punya pemetaan desa-desa yang rawan bencana. Tadi sudah kita data sumber daya yang ada, ternyata banyak sekali yang bisa kita padukan,” katanya.

Sumber daya pemadaman

Selain pencegahan, sumber daya pemadaman juga sudah disiapkan. BNPB dan KLHK kini juga sudah menyiagakan helikopter di lapangan. Saat ini, 5 dari 6 provinsi rawan sudah menyatakan siaga darurat asap kecuali Jambi.

KOMPAS/FAJAR RAMADHAN

Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dody Ruswandi.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Raffles B Panjaitan menyatakan bahwa timnya sudah bergerak di 400 desa. Posko-posko juga telah disiagakan.

“Sudah ada patroli terpadu dengan Babinsa, Manggala Agni, kepala desa, masyarakat, dan swasta. Satu posko bisa patroli di dua desa sekaligus,” ungkapnya.

Peraturan Menteri LHK Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan menyebutkan bahwa perusahaan juga diwajibkan melakukan pencegahan. Menurut Raffles, mereka sudah harus menyiapkan sarana prasarana, anggaran serta patroli rutin saat ini.

“Apabila ada kebakaran di suatu wilayah konsesi yang tidak dilakukan upaya pencegahan atau penanggulangan oleh perusahaan maka areal kerjanya akan dikurangi,” tegasnya.

KOMPAS/FAJAR RAMADHAN

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Raffles B Panjaitan.

Berdasarkan perhitungan dengan citra satelit Landsat, hingga Mei 2019 Karhutla terluas telah terjadi di Riau hingga 27.683 hektar. Sebanyak 25.952 diantaranya adalah lahan gambut. Kebakaran lahan gambut terluas kedua melanda Kalimantan Barat dengan 1.233 hektar.

Beberapa kasus kebakaran lahan gambut juga terjadi pada akhir Juni 2019. Pada 29 Juni 2019, dua kebakaran gambut terjadi di Kabupaten Kotawaringin Baru, Kalimantan Tengah seluas 0,6 hektar dan 1 hektar. Meski api telah dipadamkan, daerah tersebut kini masih dalam pengawasan.