Utusan Uni Afrika untuk Sudan, Mohamed al-Hacen Lebatt (kiri) duduk di dekat Wakil Ketua Dewan Militer Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo yang berjabat tangan dengan seorang jenderal angkatan darat setelah konferensi pers di Khartoum, Sudan, Jumat (5/7/2019). Dalam konferensi pers itu, diumumkan kesepakatan yang tercapai antara pengunjuk rasa dan militer.
KHARTOUM, JUMAT -- Setelah tiga bulan mengalami kebuntuan politik dan kekerasan yang memakan korban jiwa, para pemimpin gerakan prodemokrasi di Sudan akhirnya menerima kesepakatan pembagian kekuasaan dengan dewan militer yang berkuasa, Jumat (5/7/2019).
”Hari ini, revolusi kita telah menang dan kemenangan kita bersinar,” demikian tulisan di halaman akun Facebook Asosiasi Profesional Sudan, ujung tombak dalam protes terhadap militer yang berkuasa.
Tergulingnya Presiden Omar al-Bashir menjadi awal kebuntuan politik di Sudan. Ribuan pengunjuk rasa tetap bertahan di jalan, menuntut para jenderal menyerahkan kekuasaan pada kepemimpinan sipil. Seminggu sebelum negosiasi berjalan, mereka memenuhi jalan di kota-kota besar di Sudan. Menurut demonstran, sebanyak 11 orang meninggal dalam bentrok dengan pasukan keamanan selama protes itu.
Uni Afrika dan Etiopia berusaha secara intensif untuk mengajak para jenderal militer dan pemrotes kembali ke meja perundingan. Akhirnya negosiasi pun berlanjut.
AP PHOTO/HUSSEIN MALLA, FILE
Pada foto tanggal 30 Juni 2019 ini, warga Sudan berunjuk rasa menentang dewan militer di Khartoum, Sudan.
Militer dan kelompok sipil bersepakat membentuk dewan kedaulatan bersama untuk memimpin Sudan dalam masa transisi selama 3 tahun 3 bulan sebelum pemilu digelar. Dewan itu terdiri atas 11 kursi, yang mencakup lima orang sipil yang mewakili gerakan protes dan lima anggota militer. Satu kursi lagi akan diberikan kepada warga sipil yang dipilih oleh kelompok sipil dan militer.
Dewan akan dipimpin oleh wakil dari militer selama 21 bulan. Pada masa 18 bulan sisanya dewan akan dipimpin anggota dari sipil.
”Kita ingin memastikan semua kekuatan politik, gerakan militer, dan semua yang berpartisipasi dalam perubahan dari anak muda bahwa kesepakatan ini akan komprehensif dan tak akan mengecualikan siapa pun,” kata Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, anggota dewan militer.
Ketika kabar kesepakatan antara militer dan gerakan prodemokrasi tercapai, ratusan pengunjuk rasa kembali turun ke jalan untuk merayakannya dengan bernyanyi dan menari sambil mengibarkan bendera Sudan. Para pengemudi kendaraan juga membunyikan klakson.
PHOTO BY ASHRAF SHAZLY / AFP
Warga Sudan bersuka cita melalui perayaan di jalan-jalan di kota Khartoum setelah militer dan pengunjuk rasa mengumumkan tercapainya kesepakatan di antara mereka, Jumat (5/7/2019).
Stasiun televisi yang dikuasai oleh militer Sudan, Al-Sudan, memutar lagu-lagu nasional. Mereka menyiarkan ulang jumpa pers militer dengan kelompok sipil ketika mengumumkan kesepakatan tersebut dengan judul ”Selamat kepada Rakyat Sudan”.
”Kami berharap formasi lembaga transisi ini menandai dimulainya era baru,” kata Omer al-Digair, pemimpin Pasukan untuk Deklarasi Kebebasan dan Perubahan, koalisi politik yang mewakili para pengunjuk rasa dalam jumpa pers bersama militer.
Selain kesepakatan soal dewan transisi, kelompok sipil dan militer juga bersepakat untuk melakukan ”investigasi nasional yang independen” terhadap meninggalnya para pengunjuk rasa setelah tergulingnya Bashir pada 11 April 2019. (AP/AFP/REUTERS)
