Pastikan Beras Bulog Terbeli dalam Bantuan Pangan Nontunai
Oleh
M Paschalia Judith J
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS -- Cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog terancam tidak terbeli oleh keluarga penerima manfaat dalam program bantuan pangan nontunai (BPNT). Oleh sebab itu, Bulog harus memastikan beras yang dikelolanya terserap melalui saluran BPNT.
Meskipun sudah mendapatkan akses pasok beras 100 persen dalam BPNT, Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia Bayu Krisnamurthi berpendapat, saluran beras Bulog melalui BPNT masih menghadapi risiko tidak terbeli oleh keluarga penerima manfaat (KPM).
"KPM memiliki hak untuk membeli atau tidak membeli beras dari Bulog," ujarnya saat dihubungi, Minggu (7/7/2019)
Hak tersebut dinyatakan lewat Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai pasal 9 ayat 4. Aturan ini menyebutkan, pembelian barang/jasa melalui skema bantuan sosial nontunai dapat dilakukan sesuai kebutuhan KPM.
Spesifik terkait BPNT, Kementerian Sosial memperbolehkan KPM membeli beras dan telur, beras saja, atau telur saja di elektronik warung gotong royong atau e-warong. Oleh sebab itu, ada kemungkinan KPM tidak membeli beras dari Bulog.
Pada pekan lalu, Kementerian Sosial memberikan akses pasok beras 100 persen dalam program BPNT. Dengan akses pasok 100 persen tersebut, Bulog berpotensi menyalurkan 750.000 ton sepanjang semester-II 2019.
Artinya, jika tidak terbeli oleh KPM, realisasi penyaluran beras Bulog dapat berada di bawah 750.000 ton. Bayu berpendapat, stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang digunakan untuk BPNT dapat berakhir di etalase e-warong, tidak tersalurkan ke masyarakat karena tidak terbeli.
Hal ini berimbas pada penurunan mutu dan kualitas beras/gabah yang disimpan dan dikelola oleh Bulog. "Bulog juga akan mengalami kerugian keuangan dan akuntansi jika salurannya (melalui BPNT) tersendat," kata Bayu.
Sebelumnya, Bulog memperkirakan kerugian dapat mencapai Rp 10.000 per kilogram (kg) beras. Ancaman kerugian itu berasal dari stok CBP yang masih ada di gudang Bulog dan tidak bisa tersalurkan.
Agar CBP dapat terbeli oleh KPM, Deputi Bidang Industri Agro dan Farmasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Wahyu Kuncoro mengarahkan, agar Bulog berkreasi dalam menawarkan paket pembelian kepada KPM. Contohnya, beli beras dengan jumlah tertentu, gratis minyak goreng dari produk Bulog. Hal ini juga dapat berfungsi sebagai promosi dan pengenalan produk pangan Bulog selain beras.
Secara koordinasi, Wahyu minta Bulog mengoordinasikan divisi regional (divre) miliknya denagn dinas sosial setempat. Tujuannya, untuk memetakan kebutuhan beras KPM setempat secara spesifik.
Bulog diminta memanfaatkan penyaluran lewat BPNT seoptimal mungkin demi menjaga perputaran stok. Apabila tidak optimal, Wahyu mengatakan, penyaluran Bulog mau tidak mau lewat jalur komersial.
Saat ini, stok CBP Bulog berkisar 2,4 juta ton. Adapun penyerapan dalam negeri Bulog, menurut data Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian per 18 Juni 2019, sebesar 676.501 ton setara beras. Stok awal tahun 2019 mencapai 2,1 juta ton dan berasal dari neraca pengadaan-penyaluran pada 2018.
Dari sisi internal korporasi, Bulog menyadari adanya kebebasan KPM dalam membeli beras. "Hal ini memang agak repot (bagi kami), tapi kami sudah menyiapkan diri," kata Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh.
Untuk mengoptimalkan penyaluran lewat BPNT, Tri mengandalkan strategi sosialisasi dan branding kepada pendamping pengelola e-warong terkait kualitas serta ragam rasa dan tekstur beras Bulog. Dia berencana mengajak pendamping-pendamping itu untuk mengunjungi gudang Bulog terdekat di daerah masing-masing dan melakukan uji tanak agar bisa merasakan sendiri.