JAKARTA, KOMPAS – Kejelasan kerangka hukum yang mengatur rekapitulasi penghitungan suara secara elektronik atau e-rekap di dalam Pilkada 2020 menjadi salah satu hal mendesak yang mesti disiapkan oleh penyelenggara. Tanpa kerangka hukum yang jelas, penerapan rekapitulasi suara eelektronik atau [...]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses