NEW JERSEY, SENIN — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Minggu (7/7/2019) di Morristown, New Jersey, memperingatkan Iran agar berhati-hati dengan program nuklir yang sedang dikembangkannya. Washington akan memberikan sanksi tambahan jika Iran bersikeras meningkatkan pengayaan uranium di atas batas yang telah ditentukan.
Teheran menyatakan akan melakukan memulai proses pengayaan uranium dengan level pemurnian di atas 3,67 persen pada 7 Juli 2019 setelah sebelumnya mengonfirmasikan bahwa produksi pengayaan uranium telah melebihi 300 kilogram pada 1 Juli 2019. Untuk memproduksi senjata nuklir, level kemurnian perlu mencapai 90 persen.
”Iran sebaiknya berhati-hati karena pengayaan dilakukan untuk satu alasan dan saya tidak akan memberi tahu alasan itu. Tetapi, (alasan) itu tidak baik,” kata Trump, Minggu.
Presiden AS itu melanjutkan, Iran telah melakukan banyak hal buruk meskipun ia tidak merinci lebih jauh mengenai pernyataan tersebut. Namun, AS akan memastikan Iran tidak akan memiliki senjata nuklir.
Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan, Iran akan menerima tambahan sanksi jika melanggar batas produksi dan level pengayaan uranium yang ditentukan dalam perjanjian nuklir Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA). Pompeo juga mengingatkan potensi isolasi dunia apabila Iran melaksanakan rencana itu.
JCPOA adalah kesepakatan nuklir yang dibuat Iran dengan Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, China, dan Rusia pada 2015. Hasil kesepakatan yang diperoleh adalah Iran bersedia membatasi aktivitas program nuklir yang dimiliki dan menerima inspeksi PBB agar sanksi ekonomi dicabut.
AS kemudian mundur dari JCPOA pada 2018. Washington lalu memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Iran sehingga melarang negara lain mengimpor minyak dari Iran pada 2018.
Sebelumnya, Juru Bicara Organisasi Energi Atom (AEOI), Behrouz Kamalvandi, melalui siaran televisi, Minggu (7/7/2019), mengatakan, Presiden Iran Hassan Rouhani memerintahkan agar pengayaan nuklir melebihi batas yang ditentukan berlaku dalam beberapa jam setelah isu teknis selesai diatasi.
Menurut Kamalvandi, AEOI siap melakukan pengayaan uranium pada jumlah atau level berapa pun yang diperintahkan. Pekan lalu, salah satu pejabat tinggi Iran mengisyaratkan bahwa level pemurnian bisa mencapai 5 persen.
Iran sebelumnya juga telah mengancam akan melanjutkan pembangunan sebuah fasilitas reaktor air berat di Arak pada 7 Juli 2019. Reaktor air berat akan dapat menghasilkan plutonium.
Iran mengklaim, keputusan untuk meningkatkan produksi pengayaan uranium dan level pemurnian serta produksi air berat merupakan respons terhadap kegagalan negara-negara yang terikat JCPOA untuk mengatasi sanksi ekonomi AS.
Namun, Iran bersikeras tidak melanggar JCPOA. Hal ini karena ketentuan dalam perjanjian menyebutkan bahwa satu pihak dapat meninggalkan beberapa komitmen yang tertera jika pihak lain dianggap tidak menghargai bagian dari perjanjian tersebut.
Tunggu kepastian
Iran selama ini berharap agar E3, yakni Inggris, Perancis, dan Jerman, mengupayakan agar sanksi ekonomi AS diangkat. Sejak AS mundur dari JCPOA, Teheran terus mematuhi kesepakatan yang ada hingga mengumumkan rencana penambahan produksi pengayaan uranium dan air berat pada Mei 2019 atau tepat setahun setelah AS keluar.
Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan, Iran dapat saja membatalkan rencana tersebut. Namun, negara Eropa yang terikat dalam JCPOA perlu menunjukkan sikap sesuai kesepakatan yang berlaku karena sanksi ekonomi AS telah memengaruhi penjualan minyak dan perekonomian Iran.
Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan, Iran dapat saja membatalkan rencana tersebut. Namun, negara Eropa yang terikat dalam JCPOA perlu menunjukkan sikap sesuai kesepakatan yang berlaku karena sanksi ekonomi AS telah memengaruhi penjualan minyak dan perekonomian Iran.
Enam negara Uni Eropa, termasuk E3, sedang berada dalam tahap finalisasi Instrumen dalam Mendukung Pertukaran Perdagangan (Instex). Instex merupakan saluran keuangan agar perdagangan dengan Iran tetap dapat dilakukan tanpa menerima sanksi AS.
”Kami berharap kami dapat mencapai solusi, jika tidak, setelah 60 hari kami akan mengambil langkah ketiga juga,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi.
Presiden Perancis Emmanuel Macron, Sabtu (6/7/2019), menelepon Rouhani agar seluruh pihak bertemu pada 15 Juli untuk mencari solusi. Perancis menuntut agar Iran menunda seluruh aktivitas yang dapat melanggar perjanjian, yang mana pernyataan serupa juga dikeluarkan Inggris dan Jerman. (AFP/REUTERS)