JAKARTA, KOMPAS – Pengelola Kompleks Olahraga Gelora Bung Karno berkomitmen memprioritaskan kegiatan pemusatan latihan nasional induk-induk cabang kompleks olahraga tersebut. Kegiatan pelatnas hanya akan terganggu bila ada kegiatan atau kepentingan negara yang lebih tinggi harus dilakukan di Kompleks GBK, seperti konferensi tingkat tinggi.
Penggunaan kompleks GBK itu dibahas dalam pertemuan Kemenpora dengan PPK GBK, BPKP, klub Liga 1 Bhayangkara FC, Persija Jakarta, PB PASI (atletik), PB Perpani (panahan), PB PRSI (renang), PP PSSI (sepak bola), dan PB Pelti (tenis) di Kantor Kemenpora, Jakarta, Selasa (9/7/2019). Dari semua yang diundang, hanya perwakilan Persija dan PSSI yang tidak hadir.
Dalam pertemuan itu, salah satu pokok bahasan adalah aduan sejumlah cabang yang kegiatan pelatnas sering kali terganggu oleh kegiatan olahraga lain ataupun non olahraga. Salah satu cabang yang mengadu adalah PB PASI. Sekretaris Umum PB PASI Tigor M Tanjung mengatakan, selama ini, mereka melakukan pelatnas di Stadion Madya Senayan. Namun, sering kali, ada kegiatan lain yang cukup mengganggu pelatnas tersebut.
Kalau sudah begitu, pelatnas PB PASI yang mengalah. Tak jarang, mereka dipindahkan ke Stadion Utama GBK. Namun, tak semudah itu pindah. Walau dekat, mereka juga harus membawa peralatan latihan. Itu sering kali turut menurunkan suasana hati (mood) atlet yang sudah lelah berlatih tetapi juga disuruh membawa peralatan yang cukup banyak dan berat.
”Bahkan, tak jarang kami kehilangan waktu berlatih karena ada kegiatan lain di Stadion Madya Senayan. Setidaknya, dari awal tahun hingga Juli ini, kami catat hampir 30 hari yang menjadi jadwal latihan hilang karena terganggu kegiatan-kegiatan lain itu,” ujar Tigor.
Tapi, kata Tigor, solusi yang jitu sekali belum ada. Karena, semuanya bergerak sesuai dengan koridor peraturan dan perundangan terkait. Contohnya, PPK GBK. Mereka tidak bisa begitu saja memberikan pelayanan kepada semua cabang olahraga. Apalagi jika itu dituntut gratis. Sebab, mereka juga ada kewajiban dengan status Badan Layanan Umum.
Kemenpora juga demikian. Atlet yang menggunakan fasilitas di GBK, salah satunya dari atletik, itu yang diberi izin hanya atlet-atlet yang mendapatkan SK Kemenpora. Padahal, SK Kemenpora hanya untuk atlet-atlet elite atau yang didanai oleh anggaran PPON. Ada istilah atlet-atlet itu adalah tim nasional.
Namun, istilah timnas itu juga tidak tepat. Di PB PASI misalnya. Selain atlet elite, ada juga atlet remaja dan yunior. Mereka juga berstatus nasional. Harusnya juga ada timnas remaja ataupun timnas yunior. Itu juga harus bisa diberi SK Kemenpora karena mereka juga berlatih di pelatnas.
”Ini harus dikomunikasikan betul-betul oleh Kemenpora dan GBK. Tujuannya juga agar tidak menjadi temuan BPKP. Apalagi, jumlah atlet yang dapat SK Kemenpora di pelatnas atletik hanya 13 orang, sedangkan jumlah atlet pelatnas atletik hampir 100 orang, dari tingkat remaja, yunior, hingga senior,” kata Tigor.
Digunakan untuk liga
Salah satu kegiatan lain yang sering berbenturan dengan pelatnas PB PASI di Stadion Madya Senayan, yakni pertandingan sepak bola Liga 1. Bahkan, klub Liga 1 Bhayangkara FC sudah berencana untuk menjadikan Stadion Madya Senayan sebagai kadang alternatifnya jika Stadion Patriot di Bekasi, Jawa Barat tidak bisa digunakan.
Anggota tim legal Bhayangkara FC Susilo Edi menyampaikan, mereka sudah menjadikan Stadion Patriot sebagai kadang utama. Tetapi, jika ada kegiatan lain di Stadion Patriot, mereka menjadikan Stadion Madya Senayan sebagai kadang atletnatif. Kendati demikian, mereka siap untuk berkomunikasi dengan PB PASI agar pelatnas atletik tidak terganggu.
”Sekarang, kami akan melakukan komunikasi dengan PB PASI untuk samas-sama melihat jadwal penggunaan Stadion Madya Senayan. Tujuannya, agar kami bisa menggunakan stadion itu dan juga tidak mengganggu pelatnas yang ada,” tutur Edi.
Direktur Utama PPK GBK Winarto mengutarakan, pihaknya siap memberikan dukungan penuh untuk pelatnas. Setidaknya, mereka sudah memberikan biaya Rp 0 untuk cabang yang menggelar pelatnas di kawasan GBK. Selain itu, mereka juga memprioritaskan pelatnas dari kegiatan-kegiatan lain. ”Kegiatan pelatnas hanya bisa terganggu oleh kegiatan-kegiatan kenegaraan, seperti konferensi tingkat tinggi,” ujarnya.
Di luar itu, Winarto melanjutkan, mereka memang terbuka untuk menggelar kegiatan-kegiatan lain. ”Ini sebenarnya tidak ada benturan regulasi. Yang jadi masalah hanya koordinasi atau komunikasi. Jika sudah dikomunikasikan dengan baik, semuanya pasti akan berjalan dengan baik,” katanya.
Sejauh ini, ada beberapa cabang yang sudah melakukan pelatnas di GBK, antara lain atletik di Stadion Madya Senayan, panahan di Lapangan Panahan Senayan, renang di Stadion Akuatik Senayan, sepak bola di Lapangan ABC Senayan, dan wushu di Gedung Serbaguna GBK. Beberapa cabang lain masih berusaha mengusulkan untuk pindah pelatnas ke GBK.
”Kami siap memfasilitasi cabang-cabang yang ingin pelatnas di GBK. Kami juga siap untuk menjembatani komunikasi antara cabang dan PPK GBK. Sebenarnya, tidak ada masalah terkait hal itu. Yang terjadi hanya komunikasi yang kurang baik,” ujar Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewa Broto.