Ribuan Personel Satgas Kebakaran Lahan Menginap di Rumah Penduduk Riau

KOMPAS/ZULKARNAINI

Anak-anak di Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau, bermain di tengah kabut asap, Minggu (24/2/2019). Kebakaran lahan gambut di Rupat terparah di Riau. Kebakaran terjadi sejak Januari, tetapi hingga kini belum dapat dipadamkan. Api diduga dari sisa pembakaran saat membuka lahan perkebunan.

PEKANBARU, KOMPAS — Badan Nasional Penanggulangan Bencana menurunkan 1.500 personel gabungan dari TNI, Polri, dan unsur masyarakat untuk mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan di Riau mulai hari ini, Rabu (10/7/2019). Pengiriman tim dalam jumlah besar sebelum puncak musim panas ini merupakan langkah pencegahan bencana asap yang berpotensi muncul pada musim kemarau panjang pada semester kedua 2019.

”Tahun ini, kami mengirimkan anggota satgas lebih cepat untuk ditempatkan di semua desa rawan kebakaran lahan dan hutan di Riau. Setiap desa akan diisi 15 personel gabungan dari TNI, Polri, pemerhati lingkungan, penyuluh pertanian, LSM, budayawan, dan anggota masyarakat,” kata Kepala BNPB Doni Munardo di Kota Pekanbaru, Rabu pagi.

Para anggota satgas, kata Doni, akan tidur di rumah penduduk untuk mengetahui dan membantu persoalan secara langsung. ”Saya berharap ke depan tidak ada lagi kebakaran lahan dan hutan di Riau,” ujarnya.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Riau menyebutkan, Riau sudah memasuki musim kemarau kedua yang akan berlangsung sampai akhir September. Pada musim kemarau di semester pertama 2019, lahan yang terbakar di Riau mencapai 3.200 hektar.

Baca Juga : Kemarau Lebih Kering Risiko Kebakaran Lahan Meningkat

Menurut  Doni, setiap personel satgas akan diberi honor kerja Rp 145.000 per orang per hari. Tugas anggota tim adalah berpatroli, memberikan penyuluhan, dan mengajak masyarakat tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar.

”Sebesar 99 persen penyebab kebakaran adalah manusia. Karena itu, yang  dilakukan adalah mengajak masyarakat terlibat secara langsung. Kita tak boleh lagi memaksakan proses pemadaman kebakaran terus-menerus dari tahun ke tahun dan membeli peralatan mahal. Sebanyak apa pun dana akan sia-sia jika masyatakat tidak diikutsertakan,” tambah Doni.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo memantau sejumlah alat yang digunakan untuk penanggulangan kebakaran lahan dan hutan di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (9/7/2019).

Selain berpatroli rutin, tim satgas akan membantu masyarakat membuka lahan dengan cara tanpa bakar dan menanam komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi nonsawit yang lebih adaptif dengan tanah gambut. Beberapa tanaman yang cocok antara lain kopi jenis liberika, nanas, sagu, dan beberapa komoditas lainnya.

Doni juga mengajak pemerintah daerah di Riau memberikan penghargaan kepada desa binaan yang mampu mencegah masyarakatnya membakar lahan. Bahkan, kalau perlu, dilakukan perlombaan antardesa.

Selain berpatroli rutin, tim satgas akan membantu masyarakat membuka lahan dengan cara tanpa bakar dan menanam komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi nonsawit yang lebih adaptif dengan tanah gambut.

”Langkah hukum adalah yang terakhir. Gelora pencegahan harus digaungkan terus. Media diminta ikut serta dalam memberitakan pencegahan kebakaran. Kalau ada awak media yang terancam akibat pemberitaan kebakaran lahan dan hutan, Kepala BPBD yang akan mengamankannya,” tutur Doni.

Doni menambahkan, pola pencegahan ini belum tentu akan berhasil dalam satu tahun. Namun, dia yakin setidaknya dalam waktu tiga tahun, hasilnya akan terlihat.

KOMPAS/SYAHNAN RANGKUTI

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Munardo memberikan pengarahan dalam pertemuan dengan pemerhati lingkungan di Riau di Pekanbaru, Rabu (10/7/2019).

Ihsan Abdillah, Kepala Daerah Operasi Manggala Agni Kabupaten Siak, mengatakan, sejak 1 Mei 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berpatroli di lima daerah operasi di Riau. Dalam kegiatan itu, setiap desa rawan yang ditetapkan berdasarkan kejadian kebakaran tahun sebelumnya diisi lima personal satgas.

”Dua di antara lima orang itu adalah petugas Manggala Agni, ditambah anggota  polisi, TNI, dan masyarakat. Di Kabupaten Siak terdapat 18 desa yang diisi tim satgas kami. Kami siap bekerja sama dengan satgas BNPB untuk kerja di lapangan,” kata Ihsan.

Baca Juga : Masyarakat Dirangkul Cegah Kebakaran Hutan

Gubernur Riau Syamsuar menyambut baik ajakan Kepala BNPB untuk mengedepankan proses pencegahan daripada melakukan penanggulangan setelah kebakaran terjadi. Langkah nyata yang akan dilakukannya adalah menyusun mata anggaran untuk pencegahan dalam APBD Riau 2020.

”Proses pencegahan dengan konsep penyuluhan dan mengajak petani menanam komoditas nonsawit sangat cocok di Riau. Kami akan lakukan tahun depan karena saat ini anggarannya belum ada. Saya juga mengajak semua bupati dan walikota se-Riau untuk menganggarkan dana sesuai arahan Kepala BNPB,” kata Syamsuar.

Akan tetapi, tokoh masyarakat Riau dari Lembaga Adat Melayu, Muhammad Nasir Penyalai, terkesan kurang yakin terhadap pola pencegahan yang disampaikan Doni. Menurut dia, selama ini pemerintah pusat dan daerah setiap tahun selalu menggaungkan kata pemberdayaan masyarakat untuk mencegah kebakaran lahan dan hutan. Namun, kenyataannya cara itu kurang efektif.

”Pemberdayaan masyarakat kurang efektif. Efektivitas penegakan hukum juga belum tampak. Mestinya setiap pembakar lahan, termasuk pihak (perusahaan) yang menyuruh pembakaran, fotonya dipajang di tempat umum,” kata Nasir.