Tembus 1.100 Pencari Suaka, DKI Surati UNHCR dan Pemerintah Pusat
Oleh
Irene Sarwindaningrum
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengirim surat kepada lembaga pengungsian PBB UNHCR dan pemerintah pusat untuk mencari solusi mengenai para pencari suaka yang sempat tinggal di trotoar di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Masalah ini tak diantisipasi oleh anggaran APBD DKI Jakarta 2019. Apalagi, saat ini jumlahnya terus bertambah hingga 1.100 orang.
Selama sepekan ke depan, DKI memberi tempat penampungan sementara yang dilengkapi makan, air dan mandi cuci kakus. Lahan penampungan itu berada di lahan eks Kodim Jakarta Barat di Kalideres, Jakarta Barat. “Sehari 2 kali makan. Paling tidak siang dan malam. Jadi kita buka dapur umum di Jakarta barat,” kata Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah, Jumat (12/7/2019).
Menurut Irmansyah, pada Jumat ini pihaknya menyediakan makan sebanyak 1.100 porsi. Jumlah ini bertambah dari sebelumnya 250 orang lalu menjadi 400 orang saat dipindahkan dari trotoar di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Meurut Irmansyah, pada Kamis, pihaknya sempat menyediakan makan 500 porsi atau sesuai dengan jumlah yang dipindahkan dari trotoar. Para pendatang baru itu datang sendiri pada malam hari ke lokasi penampungan tersebut.
“Semalam sudah dikroscek sama UNHCR jumlahnya menjadi 998 orang. Tapi kemudian bertambah terus hingga 1.100-an orang pada Jumat ini,” kata Irmansyah.
“Semalam sudah dikroscek sama UNHCR jumlahnya menjadi 998 orang. Tapi kemudian bertambah terus hingga 1.100-an orang pada Jumat ini,” kata Irmansyah.
Irmansyah mengatakan, pihaknya tak bisa menolak kedatangan mereka karena alasan kemanusiaan. Namun ia berharap UNHCR, sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap pengungsi itu, untuk aktif mengantisipasi pertambahan tersebut.
Saat ini, keputusan sementara yang diambil adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menanggung penampungan sementara itu selama tujuh hari. Setelah tujuh hari berakhir, pihaknya masih menunggu pembahasan untuk kebijakan selanjutnya.
Menurut Irmansyah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menyurati pemerintah pusat dan UNHCR untuk segera memberi solusi atas masalah tersebut. Sementara itu, anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tak disiapkan untuk mengantisipasi pembiayaan pencari suaka yang jumlahnya terus bertambah itu.
Irmansyah juga mempersilahkan warga yang ingin memberi sumbangan untuk para pencari suaka tersebut. Kebutuhan yang masih minim terutama kebutuhan untuk balita sebab kebutuhan yang disiapkan terutama untuk dewasa. Penyaluran bantuan bisa diberikan secara langsung ke petugas di penampungan tersebut.
“Jangan langsung berikan, harus disampaikan kepada petugas yang ada di sana. Nanti kami kumpulkan baru didistribusikan, sebab distribusi tidak sesederhana itu,” kata Irmansyah.
Para pencari suaka tersebut berasal dari berbagai negara yang tengah dilanda perang dan konflik kekerasan. Sebagian berasal dari Afganistan, Suria dan negara-negara di Afrika.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang mencetuskan pemindahan para pencari suaka dari trotoar mengatakan, setelah dipindahkan ke tempat penampungan, trotoar di depan kantor UNHCR di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, itu akan dijaga untuk mencegah kedatangan para pencari suaka kembali.