Akselerasi Informasi Serap Aspirasi

Informasi menjadi kebutuhan dasar masyarakat di era serba terbuka saat ini. Pemerintah perlu berinovasi untuk mempermudah akses dan menyampaikan informasi melalui berbagai platform. Di Jawa Barat, sejumlah platform digunakan tidak sekadar untuk mengabarkan program, tetapi juga sebagai instrumen penyerap aspirasi.

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Jabar Punya Informasi (Japri) edisi ke-31 digelar di halaman belakang Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (4/7/2019). Program ini mempertemukan narasumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan awak media untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat lewat pemberitaan.

Di Jawa Barat, inovasi akselerasi informasi diwujudkan lewat sejumlah program, di antaranya Jabar Punya Informasi, Temu Pimpinan untuk Aspirasi Masyarakat, dan Jabar Quick Response.

Jabar Punya Informasi (Japri) program yang mempertemukan Pemprov Jabar dengan awak media. Program ini rutin digelar setiap pekan dengan tema tertentu sesuai isu hangat yang berkembang. Kamis (4/7/2019), Japri memasuki edisi ke-31. Kegiatan diadakan di halaman belakang Gedung Sate, Kota Bandung.

Tempat terbuka membuatnya jauh dari kesan formal. Japri digagas Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Program ini diluncurkan 27 September 2018 saat ia belum genap satu bulan menjabat gubernur.

Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Pemprov Jabar Hermansyah mengatakan, tuntutan masyarakat terhadap pemerintah kian luas. Selain pembangunan infrastruktur, kebutuhan informasi juga tak kalah penting dipenuhi.

Japri semacam jembatan informasi. ”Kami menyampaikan informasi kepada media. Dengan begitu, masyarakat mengetahui apa yang akan, sedang, dan sudah dilakukan pemerintah lewat pemberitaan media,” ujar Hermansyah.

Tema Japri mengikuti isu terkini. Japri edisi ke-29, Jumat (21/6), bertema ”Progres Kesiapan Operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB)”. Tema terkait rencana pemindahan 13 rute penerbangan domestik dari Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung ke BIJB, Kabupaten Majalengka, mulai 1 Juli 2019.

Narasumber tidak hanya dari Dinas Perhubungan Jabar, tetapi juga PT Angkasa Pura, maskapai penerbangan, dan Perum Damri. Kelengkapan narasumber membuat media dapat menggali informasi komplet, seperti perpindahan rute, kesiapan maskapai, fasilitas bandara, dan dukungan transportasi darat menuju bandara. ”Lewat pemberitaan, calon penumpang mengetahui daftar rute yang dipindahkan dan fasilitas transportasi darat menuju BIJB,” kata Hermansyah.

Berbeda dengan Japri, dalam Temu Pimpinan untuk Aspirasi Masyarakat (Tepas), masyarakat mendengar informasi dan menyampaikan aspirasi langsung ke pemerintah. Semula, program ini akan digelar setiap pekan. Namun, karena harus menyesuaikan waktu agenda Gubernur dan Wagub, jadwalnya digeser sebulan sekali.

Lewat Tepas, masyarakat menemui Gubernur di rumah dinas di Gedung Pakuan. Warga bercerita tentang beragam persoalan agar dibantu mencari solusinya. Dengan demikian, Pemprov Jabar bisa menjawab keluhan dan keresahan warganya.

Undang korban bencana

Pada Tepas, Kamis (14/2), misalnya, puluhan warga korban bencana alam dari sejumlah daerah di Jabar diundang ke Gedung Pakuan. Di rumah dinas itu, warga bersama Gubernur dan sejumlah pejabat berbincang di beranda. Sejumlah warga adalah korban angin puting beliung di Rancaekek, Kabupaten Bandung, dan korban banjir bandang di Ujungberung, Kota Bandung. Kebanyakan meminta bantuan perbaikan rumah.

Upaya menyerap aspirasi warga juga memanfaatkan berbagai saluran hotline pada Jabar Quick Response (JQR). Warga dapat menyampaikan masalah tanpa bertemu perwakilan pemerintah. Keluhan dilaporkan lewat nomor aduan 08111357777 dan media sosial, seperti Twitter @QrJabar, Instagram @jabarquickresponse, dan Facebook dengan alamat Jabar Quick Response.

Hermansyah mengatakan, JQR menampung masalah yang perlu diselesaikan segera, seperti kesehatan, rumah rusak, dan anak putus sekolah. Oleh karena itu, program ini tak didanai APBD karena perlu waktu lama menganggarkan.

Dana JQR dari pihak ketiga, seperti dunia usaha melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Sejak diluncurkan September 2018, lebih dari 40.000 laporan masuk. Namun, baru 300 laporan ditindaklanjuti. ”Tidak semua laporan dapat diselesaikan JQR. Misalnya, pembangunan jembatan yang butuh dana besar APBD,” ujarnya.

Ridwan Kamil mengatakan, JQR layanan terintegrasi untuk mendapat informasi awal terkait beragam permasalahan warga, seperti keterbatasan akses pangan, kesehatan, pendidikan, serta ketimpangan sarana dan prasarana umum. Informasi itu jadi bekal mencari solusi.

”Inovasi dan kolaborasi sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di Jabar. Semua pihak, terutama pemerintah daerah, harus cepat tanggap,” ujarnya.

Kehadiran JQR banyak dirasakan warga. Salah satunya dalang wayang golek Entis Sutisna (98) atau Aki Acin yang menderita diabetes. Dia dirawat di RS Cahya Kawaluyan September 2018. Aki Acin yang tak punya kartu BPJS Kesehatan akhirnya tetap dirawat hingga pulih lewat program JQR setelah sesama dalang mengabarkan kondisinya lewat media sosial. Inovasi sistem informasi penting, tak terpisahkan dalam merancang pembangunan.