Persatuan Jadi Pengikat

Lima tahapan besar disiapkan Jokowi untuk menuju Indonesia yang maju. Persatuan jadi pengikat utamanya.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pasangan Presiden-Wakil Presiden terpilih RI Joko Widodo-Ma’ruf Amin, didampingi Nyonya Iriana Joko Widodo dan Nyonya Wury Estu Handayani, menyapa peserta yang hadir dalam Visi Indonesia di Sentul, Bogor, Minggu (14/7/2019). Acara ini dihadiri sukarelawan dan pimpinan partai politik pendukung Jokowi-Amin.

JAKARTA, KOMPAS Lingkungan global yang dinamis menuntut adanya nilai dan pola baru dalam mengelola pemerintahan guna mewujudkan negara yang lebih produktif dan berdaya saing. Dalam kondisi ini, persatuan dan kesatuan bangsa menjadi pengikat utama dalam meraih kemajuan.

”Hanya dengan bersatu, kita akan menjadi negara yang kuat dan disegani di dunia. Ideologi Pancasila adalah satu-satunya ideologi bangsa yang setiap warga negara harus menjadi bagian darinya,” kata Joko Widodo saat menyampaikan Visi Indonesia 2019-2024 di Sentul International Convention Center, Bogor, Minggu (14/7/2019).

Pidato itu merupakan pidato pertama Jokowi sebagai Presiden terpilih 2019-2024, setelah dirinya dan Ma’ruf Amin ditetapkan Komisi Pemilihan Umum pada 30 Juni sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada Pemilu 2019.

Pidato ini juga dilakukan satu hari setelah Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dalam pertemuan itu, Jokowi dan Prabowo menegaskan tekad mereka untuk bersama- sama membangun bangsa.

Hadir dalam acara Visi Indonesia 2019-2024 ini Wakil Presiden terpilih Ma’ruf Amin, Nyonya Iriana Widodo, Nyonya Wury Estu Handayani, para elite parpol pengusung Jokowi-Amin pada Pemilu 2019, sukarelawan, serta sejumlah anggota kabinet kerja.

Pada akhir acara itu, Andi Gani Nena Wea memimpin hadirin membacakan deklarasi anak bangsa. Dalam deklarasi ini antara lain dinyatakan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa, menjadikan demokrasi yang beradab sebagai penggerak kehidupan, melangkah bersama dan saling memajukan bangsa, serta menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pengikat untuk Indonesia maju adil dan makmur.

Lima tahapan

Dalam pidatonya, Jokowi antara lain menyatakan, disiapkan lima tahapan besar untuk menuju Indonesia yang lebih produktif, punya daya saing, dan fleksibilitas tinggi dalam menghadapi perubahan. Lima tahapan itu adalah pembangunan infrastruktur yang akan terus dilanjutkan, menjadikan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas pembangunan, mengundang investasi yang seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan kerja, mereformasi birokrasi, serta menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran.

Sementara Ma’ruf Amin antara lain menegaskan, visi Indonesia ke depan harus dinikmati seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Terkait hal itu, Amin mengajak semua pihak untuk merapatkan barisan dan membangun Indonesia.

Menurut Amin, Indonesia ibarat satu bangunan, yang satu sama lain saling menguatkan. ”Karena itu, jadilah kita bagian dari bangunan Indonesia itu. Jadilah kita pasirnya walaupun hanya satu butir. Jadilah kita semennya walaupun hanya satu sendok,” kata Amin.

Catatan Kompas, isi pidato Jokowi ini sejalan dengan isi dokumen visi, misi, dan program kerja Jokowi-Amin di Pemilu 2019 yang diserahkan ke KPU. Namun, ada materi di visi dan misi Jokowi-Amin yang tidak secara eksplisit disebut Jokowi dalam pidatonya semalam, misalnya tentang pemberantasan korupsi.

Mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang juga Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Krisnadwipayana Indriyanto Seno Adji melihat kondisi itu tak bisa disimpulkan bahwa pemberantasan korupsi tak jadi prioritas pemerintah ke depan.

”Pidato Jokowi lebih mengarah pada trending politics topic, yaitu semangat persatuan bangsa dan negara setelah adanya pertemuan bersejarah Jokowi dan Prabowo pascapilpres dan putusan MK. Jadi, walaupun isu pemberantasan korupsi tidak disebutkan, tidak bisa diartikan sebagai sinyal bahwa pemberantasan korupsi tidak lagi jadi prioritas,” tutur Indriyanto.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Adaro Energy Giribaldi Thohir mengapresiasi pidato Jokowi, terutama terkait investasi dan pengembangan SDM. ”Visi beliau sudah benar, investasi dan SDM yang membuat kita bisa bersaing. Itu semua bisa terlaksana kalau eksekusi di lapangan juga baik. Nah, ini nanti kita lihat,” ujar Giribaldi atau biasa disapa Boy Thohir.

Rumah bersama

Dalam pidatonya, Jokowi juga mengatakan, dalam demokrasi dibuka peluang untuk mendukung mati-matian seorang kandidat. ”Menjadi oposisi itu juga sangat mulia. Silakan. Asal jangan oposisi menimbulkan dendam. Asal jangan oposisi menimbulkan kebencian. Apalagi disertai dengan hinaan, cacian, dan makian,” katanya.

Jokowi juga menegaskan, tidak ada toleransi sedikit pun bagi yang mengganggu Pancasila. ”Tidak ada lagi orang Indonesia yang tidak mau ber-Bhinneka Tunggal Ika. Tidak ada lagi orang Indonesia yang tidak toleran terhadap perbedaan,” katanya.

Terkait hal itu, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani menegaskan, garis tegas mesti ditarik terhadap pihak-pihak yang memiliki agenda tersendiri serta berupaya mengingkari Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

”Empat konsensus bernegara ini harus sama-sama kita jaga, terlepas di mana pun posisi harian kita,” kata Arsul. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade menegaskan, partainya akan menentukan sikap resmi pada 2019-2024 setelah menggelar rapat kerja nasional (rakernas) pada Agustus mendatang.

”Sikap semua kader Partai Gerindra tegak lurus sesuai keputusan Pak Prabowo. Melalui rakernas, sikap resmi partai akan dirumuskan dengan mempertimbangkan masukan semua pihak,” kata Andre. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menuturkan, komunikasi politik dan silaturahmi antarpimpinan partai merupakan sikap yang baik bagi demokrasi.

”Kita rukun sama-sama mencintai negeri, tetapi memiliki sikap berbeda juga baik, sehingga kita dapat mendidik masyarakat untuk rasional,” ucap Mardani.(SAN/INK/INA/IAN/FAI)